Program Makan Bergizi Gratis di Aceh: Dampak Ekonomi dan Keterlibatan Masyarakat
Pemerintah Pusat mengucurkan dana lebih dari Rp 17 miliar per hari untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Aceh. Dana tersebut dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan lebih dari 1,7 juta penerima manfaat di seluruh kabupaten/kota di Tanah Rencong. Hal ini disampaikan oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sanjaya, saat acara konsolidasi pelaksanaan Program MBG di Aceh di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, pada Sabtu (17/1/2026).
Sony menjelaskan bahwa besaran anggaran tersebut dihitung dengan indeks biaya rata-rata Rp 10.000 per porsi dan jumlah penerima manfaat mencapai 1,7 juta orang, maka dana yang dikucurkan Pemerintah Pusat ke Aceh sekitar Rp17.179.800.000 per hari.
“Jadi kalau kami mencatat di sini, apabila data kami catat 1,7 juta lebih penerima manfaat di Aceh ini yang setiap hari, apabila indeks rata-rata Rp 10.000 per porsi, maka setiap hari itu akan ada Rp 17.179.800.000 uang dari pemerintah dikucurkan untuk Pemerintah Aceh,” kata Sony.
Selain berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, program ini juga berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja. Dia menyebutkan, hingga saat ini terdapat 573 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah terverifikasi dan beroperasi di Aceh. Jumlah itu merupakan bagian dari 20.880 unit SPPG yang aktif secara nasional.
“Tenaga kerja yang sekarang ada dari 573 itu sudah tercatat ada 28.650 orang saudara kita yang bekerja di SPPG, dan apabila dalam sebulan mereka mendapatkan upah Rp 2.200.000, artinya dalam satu bulan pemerintah memberikan uang Rp 63.030.000.000 rata-rata sebulan,” jelasnya.
“Dalam satu bulan, setahun kali 12 berarti berapa ratus miliar. Ini terkait dengan uang yang beredar,” tambah Sony Sanjaya.
Terbuka dengan Kritik
Dengan anggaran yang besar tersebut, Sony mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan MBG. Ia menegaskan BGN terbuka terhadap kritik demi perbaikan kualitas menu dan layanan.
“Jadi, semua masyarakat pentelengi, awasi terus-menerus. Menunya nggak bagus, protes, kritik. Menunya basi, kritik. Kami tidak alergi dengan kritik. Kritik kami terima, langsung lakukan perbaikan-perbaikan,” pungkasnya.
Perkuat Rantai Pasok
Lebih lanjut, BGN mengingatkan Satgas Program MBG di Aceh agar tidak terus bergantung pada pasokan bahan pangan dari daerah lain. Satgas diminta memperkuat rantai pasok lokal agar anggaran negara yang dikucurkan melalui program MBG dapat berputar di Aceh dan mendorong perekonomian masyarakat.
“Saya ambil contoh, ketika menunya telur di Kabupaten Pidie, berarti butuh berapa ribu butir telur. Pertanyaan saya, telur yang ada di Kabupaten Pidie ini, ini contoh ya, satu kabupaten, itu didatangkan dari mana?” katanya setengah bertanya.
Menurut Sony, jika pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk kebutuhan MBG, namun bahan pangan masih didatangkan dari luar daerah, maka manfaat ekonomi tidak dirasakan langsung oleh masyarakat lokal.
“Pemerintah memberikan uang untuk anak-anak kita yang ada di Kabupaten Pidie untuk membeli telur, katakanlah dalam setahun itu Rp 100 miliar. Apabila telurnya masih berasal dari luar daerah, itu sama dengan pemerintah memberi uang Rp 100 miliar tetapi kemudian dialirkan ke daerah lain,” jelasnya.
Hal serupa juga terjadi pada komoditas lain seperti pisang. Sony menyebut, kebutuhan pisang untuk satu kabupaten dalam program MBG bisa mencapai puluhan miliar rupiah per tahun.
“Apabila dibutuhkan pisang, maka anggaran pisang Rp 50 miliar dalam setahun untuk satu kabupaten. Tetapi pisangnya masih berasal dari daerah lain. Ini artinya uang tersebut juga dialirkan ke daerah lain,” tambah Sony.
Karena itu, dia mengimbau Satgas MBG di Aceh untuk fokus pada penguatan rantai pasok pangan lokal dengan memberdayakan masyarakat. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti urban farming, vertical garden, hingga pemanfaatan lahan atap bangunan.
“Kami imbau kepada Satgas adalah sekarang bagaimana penguatan rantai pasok. Jangan bergantung terus ke daerah lain, karena bagaimanapun juga masyarakat bisa diberdayakan,” tegasnya.
Ia juga mencontohkan langkah yang telah dilakukan oleh jajaran TNI dan Polri dalam mendukung ketahanan pangan. Salah satunya melalui instruksi agar personel memelihara ayam petelur.
“Jangan anggap enteng satu orang hanya melihara 10 ekor, tetapi dilakukan bersama-sama, hasilnya akan signifikan,” tuturnya. “Saya dengar juga dari kepolisian dengan program ketahanan pangan, Pak Kapolda, sudah bisa menghasilkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG,” lanjut dia.
Bukan Sekadar Bisnis, tapi Misi Kemanusiaan
TERPISAH, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Dadang Hendrayudha, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar bisnis, tetapi juga kemanusiaan.
Ia meminta pada seluruh pelaksana program MBG ini untuk memperhatikan hal tersebut. Mengingat program ini memberikan dampak luas terhadap masyarakat. Selain menghidupkan perekonomian masyarakat, juga membuka lapangan pekerjaan.
“Saya berharap ibu-ibu, yayasan, maupun mitra ini (MBG) bukan hanya sekadar bisnis. Tapi ini masalah kemanusiaan. Jadi uang yang bapak (pengusaha) miliki investasikan untuk mendukung program MBG bisa dirasakan adik-adik kita. Ingat masyarakat Indonesia belum semuanya beruntung,” kata Dadang di Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (16/1/2026) malam.
Dia mengajak pengusaha untuk berinvestasi dalam program MBG. Dengan membuka dapur SPPG, mereka dapat membantu masyarakat sekitar. Tidak hanya menghidupkan perekonomian masyarakat, tapi juga membuka lapangan pekerjaan.
“Tapi yang jelas dengan bapak menginvestasikan uang bapak ini semua berkah. Bapak menjadi pengusaha-pengusaha kecil yang bisa membantu masyarakat di sekitar bapak memberikan pekerjaan,” katanya.
Dadang mengajak pemerintah daerah untuk mendukung program MBG. Untuk mencukupi kebutuhan dapur, Dadang juga meminta Pemda untuk memberdayakan masyarakat.
“Multipliernya apa, dapur ini butuh sayur, dapur ini butuh telur, dapur ini butuh ayam, butuh banyak sekali. Satu dapur kalau itu ayam kurang lebih 390 kg, kalau butuh lele sesuai jumlah itu berapa kilo,” kata dia.
“Artinya kalau di Soloraya ini ada 596 SPPG ini tugasnya pemerintah daerah untuk memberdayakan masyarakat. Masyarakat petani, nelayan, peternak ayam, peternak ikan, kalau perlu ajak pengusaha-pengusaha lokal untuk mengembangkan itu,” sambung dia.
Bagikan ke:
