JAKARTA — Sejumlah peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyoroti risiko yang muncul akibat invasi Amerika Serikat ke Venezuela, khususnya terkait upaya penguasaan cadangan minyak mentah negara tersebut. Menurut mereka, tindakan ini berpotensi menghambat investasi dalam energi terbarukan secara global, serta memperpanjang ketergantungan negara-negara berkembang terhadap bahan bakar fosil.
Yogi Setya Permana, peneliti Tata Kelola Iklim di Pusat Riset Politik BRIN, menjelaskan bahwa harga minyak yang murah sering kali menjadi jebakan kebijakan. Meskipun pada jangka pendek, harga rendah bisa terlihat menguntungkan secara fiskal, namun dalam jangka panjang, hal ini meningkatkan kerentanan terhadap fluktuasi harga dan risiko geopolitik.
“Di satu sisi, negara maju menekan negara berkembang untuk segera meninggalkan energi fosil demi mencapai target iklim. Di sisi lain, energi fosil tetap diperlakukan sebagai aset strategis yang diamankan melalui manuver geopolitik,” ujar Yogi dalam pernyataan pers di Jakarta, Senin (19/1/2026).
Ia menilai langkah AS terhadap Venezuela, termasuk penangkapan Presiden Nicolas Maduro dan wacana penguasaan wilayah strategis seperti Greenland, memicu kekhawatiran serius terhadap komitmen keadilan iklim global, terutama bagi negara-negara Global South.
Venezuela diketahui memiliki cadangan minyak mentah terbesar di dunia, lebih dari 300 miliar barel. Menurut Yogi, jika cadangan tersebut dikuasai dan dilepas ke pasar global, harga minyak mentah berpotensi semakin melandai, sehingga minat investasi pada energi terbarukan ikut tertahan.
“Dalam kondisi seperti ini, transisi energi di negara berkembang akan melambat, sementara ketergantungan pada bahan bakar fosil justru semakin panjang,” ujarnya.
Yogi menegaskan bahwa negara berkembang pada akhirnya menanggung beban paling besar dari situasi tersebut, meskipun kontribusi historisnya terhadap emisi global relatif kecil. Ia merujuk pada konsep loss and damage yang menegaskan bahwa dampak perubahan iklim sering kali melampaui kapasitas adaptasi suatu negara.
Ia juga menekankan bahwa transisi energi tidak pernah berlangsung di ruang yang netral, melainkan sangat dipengaruhi dinamika politik dan kepentingan global.
Dalam konteks itu, Yogi menyoroti kebijakan Presiden AS Donald Trump yang pada 7 Januari lalu memerintahkan penarikan diri Amerika Serikat dari 66 organisasi internasional. Di antaranya termasuk lembaga-lembaga kunci kerja sama iklim global seperti UNFCCC dan IPCC. Langkah tersebut, menurut Yogi, semakin memperlihatkan menjauhnya Amerika Serikat dari negosiasi dan aksi iklim internasional.
“Ini menjadi situasi problematis ketika aktor besar menjauh dari institusi multilateral kunci, justru saat perundingan iklim global seperti COP ke-30 dideklarasikan sebagai COP of Truth,” kata Yogi.
Bagikan ke:
