jatim.
, BANYUWANGI – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang menegaskan bahwa tidak boleh ada pemaksaan terhadap sekolah mana pun untuk menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak boleh memaksa sekolah agar siswanya menjadi penerima manfaat MBG.
“Para Kepala SPPG tidak boleh memaksa. Jika ada sekolah yang tidak mau menerima MBG, karena misalnya para siswanya adalah anak-anak dari keluarga yang mampu, itu tidak masalah,” ujar Nanik dalam acara Koordinasi dan Evaluasi bersama Forkopimda, Kasatpel, Yayasan, Mitra, Korwil, serta seluruh Kepala SPPG se Kabupaten Banyuwangi di Kota Banyuwangi, Sabtu (24/1).
Nanik menjelaskan hal tersebut saat seorang Kepala SPPG dari salah satu kecamatan di Kabupaten Banyuwangi mengeluhkan kesulitannya dalam memperbanyak jumlah penerima manfaat MBG di wilayahnya. Penyebabnya, beberapa sekolah elit dengan jumlah siswa ribuan menolak menerima MBG.
“Sekolah itu tetap tidak mau menerima, meskipun sudah diminta bantuan oleh Danramil maupun Kapolsek,” ujarnya.
Prinsip utamanya, kata Nanik, pemerintah ingin memberikan MBG kepada seluruh anak Indonesia, agar tidak ada seorang pun anak Indonesia yang tidak mendapatkan gizi yang baik. Namun, penerimaan MBG bersifat sukarela. Tidak boleh ada pemaksaan, apalagi intimidasi dari SPPG atau dari instansi mana pun, bahwa sekolah yang tidak mau menerima MBG berarti tidak sukses dalam menjalankan program pemerintah.
Karena itu, jika sekolah-sekolah elit sudah mampu mencukupi kebutuhan gizi bagi siswanya dan memutuskan untuk tidak menerima MBG, maka hal itu tidak menjadi masalah.
“Pokoknya, Ka SPPG kami dari BGN tidak ada unsur pemaksaan sedikit pun,” ujar Ketua Harian Tim Koordinasi Pelaksana Program MBG yang melibatkan 17 Kementerian dan Lembaga tersebut.
Nanik menyarankan agar para Kepala SPPG melakukan kunjungan ke wilayah cakupannya, untuk mencari penerima manfaat lain yang lebih membutuhkan. Misalnya, ke pesantren-pesantren kecil, anak-anak putus sekolah, anak-anak jalanan yang masih usia sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Masih banyak yang belum menerima MBG, padahal mereka sangat membutuhkan,” ujar mantan wartawan senior itu.
Langkah-Langkah yang Dapat Dilakukan Oleh SPPG
-
Meningkatkan Partisipasi Sekolah Rendah
SPPG dapat fokus pada sekolah-sekolah yang memiliki kondisi ekonomi masyarakat kurang mampu. Hal ini akan membantu meningkatkan partisipasi dan efektivitas program MBG. -
Melibatkan Komunitas Lokal
Kerja sama dengan komunitas lokal seperti pengurus pesantren, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat dapat memperluas jangkauan penerima manfaat. -
Meningkatkan Edukasi dan Kesadaran
Melalui sosialisasi dan edukasi, SPPG dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi dan manfaat MBG. -
Pemantauan dan Evaluasi Berkala
Memastikan bahwa program MBG berjalan secara transparan dan akuntabel. Pemantauan berkala akan membantu mengetahui kendala dan solusi yang diperlukan.
Tantangan yang Dihadapi
-
Penolakan dari Sekolah Elit
Beberapa sekolah elit menolak menerima MBG karena alasan ekonomi dan kebijakan internal. Hal ini bisa menjadi hambatan dalam mencapai target penerima manfaat. -
Kurangnya Kesadaran Masyarakat
Tidak semua masyarakat memahami manfaat MBG, sehingga perlu adanya edukasi yang lebih intensif. -
Keterbatasan Sumber Daya
Keterbatasan sumber daya dan anggaran dapat memengaruhi pelaksanaan program secara optimal.
Dengan pendekatan yang tepat dan kolaborasi antar pihak, program MBG dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi anak-anak Indonesia.
Bagikan ke:
