Peran Penting Kepala SPPG dalam Memastikan Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menekankan pentingnya kehadiran para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah-sekolah yang menjadi penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Nanik, kunjungan langsung ke sekolah tidak hanya bertujuan untuk berkoordinasi dengan guru, tetapi juga untuk memastikan jumlah penerima manfaat MBG yang riil dari dapur masing-masing SPPG serta memantau perkembangan anak-anak penerima manfaat.
Pernyataan ini disampaikan oleh Nanik saat memberikan pengarahan kepada para Kepala SPPG se-Kabupaten Banyuwangi dalam acara Koordinasi dan Evaluasi bersama Forkopimda, Kasatpel, Yayasan, Mitra, Korwil, serta seluruh Kepala SPPG, di Kota Banyuwangi, Jawa Timur, pada Sabtu (24/1).
Masalah yang Terjadi di Sekolah SDN 1 Batuporo Timur
Dalam kesempatan tersebut, Nanik menyampaikan penjelasan mengenai kasus viral yang terjadi di SDN 1 Batuporo Timur, yang terletak di Dusun Pandiyan, Desa Batuporo Timur, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Sekolah ini disebut menerima jatah MBG sebanyak 63 porsi meskipun tidak memiliki aktivitas Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) karena tidak memiliki siswa.
Dalam video yang viral, disebutkan bahwa salah satu ruang kelas digunakan untuk berkaraoke. Berdasarkan temuan sementara, SDN 1 Batuporo Timur sebelumnya memiliki 12 siswa laki-laki dan 21 siswa perempuan, dengan jumlah guru sebanyak tujuh orang. Namun, seiring waktu, para siswa memilih melanjutkan pendidikan di madrasah dan hanya datang ke sekolah tersebut setiap hari Jumat.
Tantangan dalam Pengelolaan Data
Kasus ini memicu anggapan publik bahwa BGN lemah dalam pengelolaan data. Padahal, jarak antara SPPG dan sekolah tersebut hanya sekitar 10 menit. Namun, karena Kepala SPPG tidak pernah datang langsung ke sekolah, sementara distribusi MBG tidak dilakukan secara langsung dengan alasan akses melalui pekarangan warga, kondisi riil di lapangan tidak terpantau.
“Ini karena SPPG malas, dan tidak mengecek ke lapangan,” tegas Nanik.
Langkah yang Diambil oleh BGN
Atas kejadian tersebut, Nanik yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Tim Koordinasi Pelaksanaan Program MBG mewajibkan seluruh Kepala SPPG untuk aktif mendatangi sekolah-sekolah penerima manfaat, termasuk posyandu, guna berkoordinasi dan memperoleh data yang paling mutakhir.
Beberapa langkah yang dianjurkan adalah:
* Berkunjung secara rutin ke sekolah-sekolah penerima manfaat untuk memastikan akurasi data.
* Berkoordinasi dengan guru dan staf sekolah untuk memperoleh informasi terkini tentang jumlah siswa dan kebutuhan gizi.
* Memantau langsung perkembangan anak-anak penerima manfaat agar dapat menyesuaikan program sesuai kebutuhan nyata.
“Jangan sampai terulang kasus seperti yang di Madura itu,” pungkasnya.
Kesimpulan
Peran aktif Kepala SPPG sangat penting dalam memastikan efektivitas program MBG. Kunjungan langsung ke sekolah bukan hanya tugas administratif, tetapi juga bagian dari tanggung jawab untuk menjaga kualitas layanan gizi bagi anak-anak. Dengan kerja sama yang baik antara SPPG dan sekolah, program ini dapat berjalan lebih efisien dan tepat sasaran.
Bagikan ke:
