Inisiatif Dewan Perdamaian Gaza Memicu Kontroversi Internasional
Inisiatif yang dicanangkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yaitu Dewan Perdamaian Gaza, telah memicu perdebatan internasional yang cukup serius. Inisiatif ini dirancang sebagai bagian dari rencana perdamaian Gaza, dengan fokus awal pada rekonstruksi wilayah yang hancur akibat konflik. Namun, langkah ini menimbulkan skeptisisme di berbagai belahan dunia.
Penolakan Spanyol dan Jerman
Spanyol dan Jerman menjadi dua negara yang secara tegas menolak undangan untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza. Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, menyatakan bahwa keputusan tersebut konsisten dengan komitmen Madrid terhadap hukum internasional, sistem PBB, dan prinsip multikulturalisme. Ia menekankan bahwa Dewan Perdamaian tidak melibatkan Otoritas Palestina, sehingga dianggap tidak inklusif.
“Kami menghargai undangan tersebut, tetapi kami menolak,” ujar Sanchez, dikutip dari Majorca Daily Bulletin. Menurutnya, pendekatan ini berpotensi melemahkan legitimasi politik dan representasi rakyat Gaza.
Jerman juga mengikuti langkah Spanyol setelah meninjau dokumen resmi dari Washington. Dalam dokumen tersebut, Presiden AS disebut memiliki wewenang luas sebagai pendiri dewan, termasuk menentukan keanggotaan dan mekanisme pengambilan keputusan. Sumber diplomatik Eropa menyebut rancangan dewan ini bertentangan dengan prinsip multilateralisme dan berisiko mengabaikan lembaga internasional yang sudah ada, termasuk PBB.
Perspektif Timur Tengah
Di sisi lain, sejumlah negara Timur Tengah melihat Dewan Perdamaian Gaza sebagai peluang percepatan rekonstruksi wilayah yang hancur. Fase kedua gencatan senjata antara Israel dan Hamas, yang menghentikan perang sejak Oktober 2023, telah memungkinkan dimulainya proses rekonstruksi wilayah yang hancur akibat konflik, yang menewaskan lebih dari 71.000 orang.
Presiden Donald Trump memperkenalkan Dewan Perdamaian dalam Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss. Menurut Washington, dewan ini merupakan bagian dari rencana perdamaian Gaza versi Trump, yang termasuk dalam rencana 20 poin dan telah diadopsi Dewan Keamanan PBB pada November 2025. Fokus awal Dewan Perdamaian adalah Gaza, namun dokumen internal menunjukkan mandatnya berpotensi menangani krisis global lainnya.
Tujuan dari dewan ini adalah menciptakan kerangka kerja stabil dan terpusat untuk memastikan gencatan senjata berjalan berkelanjutan, mencegah konflik kembali pecah, dan mempercepat pembangunan kembali wilayah yang hancur. Trump menyebut Dewan Perdamaian sebagai solusi pragmatis dan lebih cepat dibanding mekanisme internasional yang ada, yang menurutnya kerap terhambat birokrasi dan kepentingan politik.
Namun, banyak sekutu tradisional AS, terutama di Eropa, mempertanyakan legitimasi dewan, khawatir melemahkan peran PBB, dan menyoroti absennya keterlibatan langsung Otoritas Palestina.
Keikutsertaan Indonesia
Indonesia menjadi salah satu negara yang bergabung dalam Dewan Perdamaian. Presiden RI Prabowo Subianto hadir langsung dalam forum tersebut dan berdiri sejajar dengan sejumlah pemimpin dunia saat pengumuman keanggotaan diumumkan. Momentum tersebut juga menandai interaksi langsung antara Prabowo dan Trump, termasuk jabat tangan di atas panggung bertuliskan “Board of Peace.”
Namun, pidato Trump tidak secara spesifik menyinggung isu Palestina maupun konflik di Timur Tengah, meski isu tersebut telah dibahas oleh pemimpin dunia lain sebelum forum. Trump menegaskan Dewan Perdamaian merupakan proyek besar yang realistis dan berdampak, namun tidak merinci proyek besar apa yang akan dijalankan.
“Sejauh menyangkut Amerika Serikat, kami mendukungnya. Banyak pihak ingin bergabung karena ini penting,” ujarnya.
Selain Indonesia, negara yang tergabung antara lain Pakistan, Mesir, Jordania, Uni Emirat Arab, Turki, Saudi Arabia, dan Qatar. Negara lain yang bergabung termasuk Bahrain, Maroko, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Belgia, Bulgaria, Kazakhstan, Kosovo, Mongolia, dan Paraguay.
Sorotan DPR RI
Keikutsertaan Indonesia juga disorot Komisi I DPR RI, yang membidangi urusan luar negeri dan pertahanan. Anggota Komisi I, Oleh Soleh dari Fraksi PKB, meminta penjelasan resmi pemerintah mengenai dasar dan arah kebijakan tersebut. Menurut Soleh, Indonesia harus memastikan partisipasinya konsisten dengan prinsip konstitusional politik luar negeri bebas dan aktif.
“Perdamaian sejati tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan. Penghormatan terhadap hukum internasional, hak asasi manusia, dan hak rakyat Palestina atas kemerdekaan harus menjadi prioritas,” ujarnya, Minggu (25/1/2026). Oleh Soleh menegaskan Indonesia harus mengedepankan solusi dua negara (two-state solution) dan memastikan peran sentral PBB tetap dihormati.
Keikutsertaan Indonesia harus bersifat substantif dan independen, bukan simbolik, serta tidak boleh digunakan untuk melegitimasi ketidakadilan atau agenda politik sepihak.
Reaksi Internasional
Penolakan Spanyol dan Jerman mencerminkan kekhawatiran sebagian besar Eropa terhadap Dewan Perdamaian. Mereka menilai forum ini bisa melemahkan multilateralisme, menggeser peran PBB, dan membuka peluang dominasi AS dalam diplomasi perdamaian global. Di sisi lain, beberapa negara Timur Tengah melihat forum ini sebagai kesempatan untuk mempercepat rekonstruksi Gaza, meningkatkan koordinasi bantuan kemanusiaan, dan memastikan stabilitas pasca-konflik.
Kontroversi Diplomatik
Dewan Perdamaian Gaza menjadi salah satu proyek diplomatik paling kontroversial Trump, karena potensi dampak luasnya terhadap sistem global dan prinsip multilateralisme. Keberhasilan forum ini akan bergantung pada penerimaan komunitas internasional, kemampuan koordinasi dengan PBB, serta dampak nyata bagi warga Gaza.
Dewan Perdamaian Gaza memunculkan perdebatan serius di tingkat internasional. Penolakan Spanyol dan Jerman menunjukkan adanya resistensi terhadap dominasi satu negara dalam mekanisme perdamaian global. Sementara itu, Indonesia, bersama beberapa negara Timur Tengah dan negara lain, memilih bergabung, membuka ruang bagi pengaruh diplomasi Indonesia yang substansial di forum internasional.
Langkah Indonesia harus dijalankan dengan prinsip transparansi, konstitusional, dan konsisten dengan dukungan terhadap penyelesaian konflik Palestina-Israel melalui mekanisme multilateral yang sah. Inisiatif Trump, meski kontroversial, tetap menjadi salah satu proyek diplomatik global paling diperhatikan di 2026, dengan implikasi politik, hukum, dan kemanusiaan yang signifikan.
Bagikan ke:
