PBB Beri Peringatan tentang Tantangan Global yang Tidak Bisa Diselesaikan oleh Satu Negara
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, memberikan peringatan bahwa tantangan global tidak dapat diatasi hanya oleh satu kekuatan dominan atau dengan membagi dunia menjadi lingkup pengaruh yang saling bersaing. Dalam pidatonya pada Kamis (29/1/2026), Guterres secara khusus menyebut Amerika Serikat (AS) dan China sebagai dua negara besar yang berpengaruh dalam dinamika global saat ini.
Guterres menyoroti bahwa kerja sama internasional sedang terkikis, dengan sejumlah negara kuat yang menghancurkan upaya untuk menyelesaikan masalah secara kolektif. Ia menyatakan:
“Kita melihat, dan banyak yang melihat, terkait dengan masa depan, gagasan bahwa ada dua kutub, satu berpusat di AS dan satu berpusat di China.”
Ia menambahkan bahwa jika masyarakat ingin dunia yang stabil, di mana perdamaian dapat dipertahankan dan pembangunan dapat digeneralisasi, maka penting untuk mendukung multipolaritas.
Hukum Internasional Sedang Diinjak-Injak
Guterres juga memperingatkan bahwa hukum internasional sedang diinjak-injak dan lembaga multilateral diserang dari berbagai arah. Ia merujuk pada beberapa konflik terbaru, seperti genosida Israel di Gaza dan penculikan terang-terangan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, oleh pasukan AS.
Pemimpin PBB itu menegaskan komitmen PBB terhadap hukum internasional, meskipun ada kekhawatiran bahwa perjanjian-perjanjian yang telah dipatuhi selama beberapa dekade mulai diabaikan. Ia menegaskan bahwa PBB akan terus mendorong perdamaian yang adil dan berkelanjutan yang berakar pada hukum internasional.
Trump Mencoba Memperluas Mandat Dewan Perdamaian
Pernyataan Guterres muncul setelah Presiden AS, Donald Trump, meresmikan Dewan Perdamaian yang fokus pada rencana masa depan Gaza. Namun, ambisi Trump meluas dengan mempromosikan mandat dewan tersebut sebagai mediator konflik di seluruh dunia dan mengusulkan bahwa badan yang diketuai olehnya harus menggantikan PBB.
Guterres menegaskan bahwa tanggung jawab dasar untuk perdamaian dan keamanan internasional terletak pada PBB, khususnya Dewan Keamanan. Ia menyatakan:
“Hanya Dewan Keamanan yang dapat mengambil keputusan yang mengikat semua pihak, dan tidak ada badan atau koalisi lain yang secara hukum dapat diwajibkan untuk membuat semua negara anggota mematuhi keputusan tentang perdamaian dan keamanan.”
Hingga saat ini, hanya sekitar 26 dari sekitar 60 negara yang diundang telah bergabung dengan Dewan Perdamaian. Sejumlah negara Eropa dan empat anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yakni China, Prancis, Rusia, dan Inggris, menolak bergabung dengan dewan yang dibentuk oleh Trump.
Guterres Serukan Reformasi Dewan Keamanan PBB
Pada hari yang sama, Guterres menguraikan rencana PBB untuk tahun mendatang. Ia menekankan bahwa PBB siap membantu anggotanya dalam menghadapi masalah-masalah mendesak seperti bencana iklim, ketidaksetaraan, konflik, dan meningkatnya pengaruh perusahaan teknologi.
Guterres akan mengakhiri masa jabatannya pada akhir tahun ini, dan penggantinya akan dipilih oleh Majelis Umum PBB. Ia menyerukan reformasi Dewan Keamanan PBB, yang saat ini terdiri dari 15 kursi, termasuk 5 anggota tetap.
“Sangat menarik untuk melihat bahwa beberapa pihak yang mengkritik PBB karena tidak efektif adalah pihak yang menentang reformasi Dewan Keamanan. Itulah alasan mengapa PBB terkadang tidak seefektif yang kita semua inginkan,” ujarnya.
Isu Terkini Terkait PBB
Beberapa isu terkini terkait PBB juga mencuat, seperti keterlibatan Indonesia dalam BoP (Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Matters), di mana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan sikap mereka untuk mendukung perdamaian melalui PBB.
Selain itu, PBB mencatat 170 warga sipil tewas selama pemilu di Myanmar, sementara para ahli PBB mengkritik Swiss atas hukuman terhadap mahasiswa yang melakukan aksi pro-Palestina.
Bagikan ke:
