Rapat Kerja Awal Tahun Divisi Pelayanan Hukum
Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Kortini JM Sihotang, memimpin Rapat Kerja Awal Tahun bersama Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Bidang Kekayaan Intelektual (KI). Pertemuan ini berlangsung di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara. Rapat yang dihadiri oleh 18 peserta tersebut menjadi momen penting dalam penyelarasan target kinerja tahun 2026.
Rapat kerja ini difokuskan pada pembahasan strategi pencapaian target kinerja yang berorientasi langsung pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Dalam rapat tersebut, sejumlah langkah strategis dirumuskan, antara lain:
- Upaya proaktif dalam mensosialisasikan pendaftaran Merek Kolektif sebagai bentuk perlindungan usaha masyarakat, khususnya UMKM.
- Peningkatan pemahaman publik terhadap layanan Administrasi Hukum Umum agar masyarakat dapat mengakses layanan hukum secara mudah, cepat, dan tepat.
Selain itu, rapat juga menegaskan komitmen penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan Notaris di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara. Langkah ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, rasa keadilan, serta perlindungan hak masyarakat dalam memperoleh layanan kenotariatan yang profesional dan berintegritas.
Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pula evaluasi kinerja tahun 2025 serta identifikasi area yang perlu diperbaiki. Penguatan koordinasi antarbidang menjadi perhatian utama guna meningkatkan sinergi dan efektivitas kerja, sehingga pelaksanaan program Divisi Pelayanan Hukum pada tahun 2026 tidak hanya mencapai target organisasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan.
Strategi Peningkatan Layanan Hukum
Salah satu fokus utama dari rapat kerja ini adalah penguatan layanan hukum yang lebih transparan dan akuntabel. Untuk mencapai hal tersebut, beberapa strategi telah dipersiapkan, seperti:
- Penyediaan informasi yang lebih jelas dan mudah diakses oleh masyarakat tentang prosedur pendaftaran merek dan layanan administrasi hukum umum.
- Pelibatan lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan organisasi bisnis untuk membantu sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang hak-hak mereka dalam bidang hukum.
- Penggunaan teknologi digital dalam proses pelayanan hukum untuk mempercepat proses dan meningkatkan akurasi data.
Strategi ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada, serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mempergunakan layanan hukum yang tersedia.
Kesiapan untuk Tahun 2026
Tahun 2026 akan menjadi tahun yang penuh tantangan bagi Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara. Untuk itu, persiapan yang matang sangat diperlukan. Beberapa aspek yang akan menjadi prioritas adalah:
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan.
- Pengembangan infrastruktur teknologi yang mendukung operasional dan pelayanan hukum.
- Peningkatan kolaborasi dengan instansi pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk memperluas cakupan layanan hukum.
Dengan adanya rencana strategis ini, diharapkan Divisi Pelayanan Hukum dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efisien dan efektif, serta memberikan kontribusi nyata dalam membangun sistem hukum yang lebih baik dan adil bagi seluruh masyarakat.
Bagikan ke:
