JAKARTA – Seorang ahli dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Achmad Tjachja Nugraha memberikan penilaian terhadap pidato Presiden Prabowo Subianto di World Economic Forum (WEF) 2026. Ia menilai bahwa pidato tersebut menjadi bukti adanya arah baru dalam kepemimpinan Indonesia yang berfokus pada stabilitas, keadilan hukum, dan pembangunan manusia sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut Achmad, penekanan Presiden terhadap perdamaian dan stabilitas sebagai prasyarat kemakmuran mencerminkan kesadaran historis dan geopolitik yang matang. Dalam konteks global yang penuh konflik dan ketidakpastian, pesan Indonesia yang memilih persatuan, kolaborasi, dan perdamaian dinilai sangat relevan dan kredibel.
Ia juga menilai bahwa klaim Indonesia sebagai global bright spot bukan sekadar retorika diplomatik, melainkan didukung oleh indikator makroekonomi yang konsisten, seperti pertumbuhan ekonomi di atas lima persen, inflasi rendah, serta defisit fiskal yang terkendali. Yang menarik, Presiden menekankan bahwa pengakuan internasional lahir dari bukti, bukan optimisme kosong. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan jangka panjang.
Langkah Strategis dalam Pengelolaan Modal Nasional
Terkait pembentukan Danantara Indonesia, Achmad memandangnya sebagai langkah strategis untuk mengonsolidasikan peran negara dalam pengelolaan modal nasional. Namun, ia mengingatkan bahwa kekuatan utama sovereign wealth fund tidak hanya terletak pada besaran aset, melainkan pada integritas tata kelola, transparansi, dan pengawasan publik.
“Jika prinsip good governance dijaga, Danantara berpotensi menjadi instrumen kedaulatan ekonomi, bukan sekadar lembaga investasi,” ujarnya.
Komitmen Terhadap Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi
Achmad juga menyoroti keberanian Presiden dalam menyampaikan agenda penegakan hukum dan pemberantasan korupsi secara terbuka di forum global. Menurutnya, sikap tersebut mengirimkan pesan kuat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak akan ditopang oleh praktik rente dan ekonomi keserakahan.
“Penegasan ‘tidak ada kompromi’ terhadap korupsi adalah prasyarat mutlak bagi iklim investasi yang sehat dan berkeadilan,” katanya.
Pendekatan Pembangunan yang Berorientasi Jangka Panjang
Dalam aspek kebijakan sosial, Prof. Achmad menilai program Makan Bergizi Gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, serta investasi besar pada pendidikan dan digitalisasi sekolah sebagai pendekatan pembangunan yang berorientasi jangka panjang.
Presiden menghubungkan kebijakan sosial dengan produktivitas dan pertumbuhan. Ini sejalan dengan teori pembangunan modern yang menempatkan kualitas manusia sebagai penentu utama kemajuan bangsa.
Kesimpulan dan Tantangan Masa Depan
Secara keseluruhan, Achmad menyimpulkan bahwa pidato Presiden Prabowo di Davos tidak hanya menyampaikan optimisme, tetapi juga memuat komitmen moral dan institusional.
Tantangan ke depan, menurutnya, terletak pada konsistensi implementasi di tingkat birokrasi dan penegakan hukum. “Jika konsistensi itu terjaga, Indonesia berpeluang besar mewujudkan pertumbuhan yang kuat, berkeadilan, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Bagikan ke:
