JAKARTA,
Sabrang Mowo Damar Panuluh atau Neo Letto, putra dari budayawan sekaligus cendekiawan muslim Emha Ainun Najib atau Cak Nun, kini memiliki peran penting setelah dilantik sebagai tenaga ahli Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Tugas yang diemban oleh Neo Letto adalah memberikan masukan, kajian, dan rekomendasi sesuai dengan bidang keahliannya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPN.
Menurut Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, pihaknya menyampaikan bahwa setelah dilantik, Neo Letto akan berkontribusi dalam pemikiran strategis lintas disiplin, termasuk perspektif sosial, kebudayaan, dan komunikasi strategis. Hal ini bertujuan untuk memperkaya kajian yang dilakukan oleh DPN.
Dalam mekanismenya, tenaga ahli seperti Neo Letto akan menyampaikan masukan dan rekomendasi melalui forum dan tata kerja DPN sesuai struktur yang berlaku. Nantinya, masukan tersebut menjadi bahan pertimbangan kolektif pimpinan DPN, termasuk Menteri Pertahanan. Dengan demikian, keputusan yang diambil tetap berada dalam koridor kelembagaan dan kepentingan strategis negara.
Selain Neo Letto, anak sulung pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, Frank Alexander Hutapea, serta 10 orang lainnya juga dilantik sebagai tenaga ahli DPN. Rico menegaskan bahwa seluruh nama yang dilantik oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Ketua Harian DPN ditetapkan berdasarkan kebutuhan organisasi dan kapasitas profesional masing-masing.
Pemerintah memastikan bahwa pengisian tenaga ahli DPN sepenuhnya diarahkan untuk memperkuat kualitas kebijakan pertahanan Indonesia. Proses ini tidak dikaitkan dengan latar belakang keluarga maupun faktor non-institusional lainnya.
Dalam unggahan Instagram, Sjafrie menyampaikan bahwa pelantikan ke-12 tenaga ahli DPN ini merupakan langkah untuk memperkuat fondasi kebijakan negara yang adaptif, berbasis analisis mendalam, dan berorientasi jangka panjang.
“Dengan integritas, keahlian, dan perspektif kebangsaan yang kuat, para tenaga ahli diharapkan menjadi intellectual backbone dalam merumuskan arah pertahanan nasional yang kokoh, mandiri, dan relevan dengan dinamika lingkungan strategis global,” tulis Sjafrie.
Apa itu Dewan Pertahanan Nasional?
Dewan Pertahanan Nasional Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024, merupakan lembaga nonstruktural yang dipimpin oleh Presiden.
DPN memiliki tugas utama memberikan pertimbangan dan merumuskan solusi kebijakan dalam rangka penetapan kebijakan strategis di bidang pertahanan nasional. Tugas ini mencakup kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
Dalam menjalankan tugasnya, DPN menyelenggarakan beberapa fungsi, antara lain:
- Penyusunan kebijakan terpadu pertahanan negara, sebagai pedoman kementerian/lembaga dan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk mendukung penyelenggaraan pertahanan negara.
- Penyusunan kebijakan terpadu pengerahan komponen pertahanan negara dalam rangka mobilisasi dan demobilisasi.
- Penilaian risiko kebijakan pertahanan negara.
- Perumusan solusi kebijakan terkait geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi terhadap penyelarasan kebijakan strategis dan program prioritas di bidang pertahanan nasional.
- Pelaksanaan administrasi DPN.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.
Dengan adanya tenaga ahli seperti Neo Letto, DPN diharapkan dapat semakin memperkuat kualitas kebijakan pertahanan Indonesia, yang didukung oleh berbagai perspektif dan keahlian yang beragam.
Bagikan ke:
