Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Wamenlu) Dino Patti Djalal menyampaikan pernyataan yang mengejutkan terkait serangan Amerika Serikat ke Venezuela dan tindakan penculikan Presiden Nicolas Maduro. Ia menganggap tindakan tersebut sebagai tanda bahwa hukum internasional telah digantikan oleh hukum rimba.
Dalam unggahannya di platform X pada Sabtu, Dino menyebut tindakan AS sebagai cerminan dari sikap negara kuat yang merasa berhak bertindak sewenang-wenang terhadap negara lain. Menurutnya, dunia kini memasuki tatanan yang sangat berbahaya.
“Negara yang kuat merasa berhak melakukan aksi ‘semau gue’ terhadap negara lain. Ini pertanda kita memasuki a dangerous world order,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan respons yang akan diambil oleh komunitas internasional seperti Dewan Keamanan PBB (DK PBB) dan Indonesia yang dikenal dengan kebijakan politik luar negeri (polugri) bebas aktif.
“Bagaimana sikap DK PBB? Sikap G7? Bagaimana sikap Amerika Latin? Bagaimana sikap Indonesia? Ujian bagi polugri bebas aktif yang berlandaskan pada prinsip,” katanya.
Sebelumnya, pada hari yang sama, sejumlah ledakan kuat terdengar di Caracas, ibu kota Venezuela, dalam situasi ketegangan yang meningkat dengan AS. Video yang beredar di media sosial menunjukkan asap tebal dan sirene serangan udara terdengar di beberapa tempat di ibu kota itu.
Di Truth Social, mantan Presiden AS Donald Trump mengklaim bahwa pasukannya telah melancarkan serangan militer ke Venezuela dan menangkap Maduro. Klaim ini memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah Indonesia.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyerukan semua pihak untuk mengutamakan penyelesaian damai atas krisis yang sedang terjadi di Venezuela.
“Indonesia menyerukan kepada seluruh pihak terkait untuk mengedepankan penyelesaian secara damai melalui langkah-langkah deeskalasi dan dialog,” kata Kemlu dalam pernyataannya di platform X.
Selain itu, Kemlu RI juga menegaskan bahwa hukum internasional dan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB harus selalu dihormati oleh semua pihak.
Beberapa isu penting muncul dari peristiwa ini, antara lain:
- Kekuasaan negara besar: Tindakan AS dianggap sebagai contoh bagaimana negara-negara kuat sering kali mengabaikan norma internasional demi kepentingan mereka sendiri.
- Peran PBB: Kritik terhadap kemampuan Dewan Keamanan PBB dalam mengambil tindakan efektif terhadap pelanggaran hukum internasional.
- Keberlanjutan polugri bebas aktif Indonesia: Indonesia, yang dikenal dengan kebijakan luar negerinya yang bebas aktif, kini diuji dalam menghadapi situasi kritis seperti ini.
- Pentingnya dialog: Penyelesaian damai melalui dialog dan deeskalasi menjadi solusi yang lebih realistis daripada konfrontasi.
Selain itu, ada juga beberapa pertanyaan yang muncul tentang peran negara-negara tetangga di kawasan Amerika Latin, serta bagaimana mereka merespons tindakan AS yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perdamaian.
Tindakan AS di Venezuela menimbulkan kekhawatiran luas terhadap stabilitas global. Sejumlah ahli dan tokoh internasional menilai bahwa peristiwa ini bisa menjadi preseden buruk bagi hubungan antar negara di masa depan.
Dari sisi politik, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan prinsip-prinsip internasional. Dengan kebijakan polugri bebas aktif, Indonesia harus tetap menjadi contoh dalam menciptakan lingkungan yang damai dan saling menghormati.
Dalam konteks ini, penting bagi dunia untuk kembali mengedepankan nilai-nilai hukum internasional dan menjaga keseimbangan kekuasaan antar negara. Tidak hanya itu, masyarakat internasional juga perlu bersatu untuk mencegah terjadinya konflik yang lebih besar.
Bagikan ke:
