Perhatian Khusus Presiden terhadap Konflik Gajah dan Manusia di TNWK
Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap konflik antara manusia dan gajah liar di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Hal ini disampaikan oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam Dialog Gerakan Bersatu dengan Alam yang bertujuan untuk mitigasi konflik tersebut. Acara berlangsung di Balai TNWK, Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur, pada Sabtu (24/1/2026).
Mirza menegaskan bahwa persoalan konflik manusia dan satwa liar bukan sekadar urusan lingkungan, melainkan menyangkut nyawa manusia. Menurutnya, konflik ini sudah mendapat atensi dari Prabowo.
“Ini menjadi perhatian serius presiden. Negara tidak tinggal diam. Negara hadir untuk rakyat,” tegas Mirza saat berdialog dengan perwakilan warga dari 23 desa penyangga TNWK dari enam kecamatan.
Mirza menyebut, Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap TNWK dari total 50 lebih taman nasional di Indonesia. Bahkan, TNWK telah menjadi bahan pembahasan Presiden dalam forum internasional di Inggris sebagai contoh kawasan konservasi.
“Taman Nasional Way Kambas ini paling unik. Di sini, kawasan hutan berdampingan langsung dengan hampir 800 ribu jiwa penduduk dan bentang wilayah sepanjang kurang lebih 60 kilometer,” ujarnya.
Keunikan itu, kata Mirza, sekaligus menjadi tantangan besar. Karena itu, Pemprov Lampung berkomitmen memperkuat sistem pengamanan, memperbaiki hutan, serta membangun wilayah panen agar konflik tidak terus berulang.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Saya mengajak pemerintah daerah, TNI, aparat, masyarakat, pengusaha, mahasiswa, dan media untuk sama-sama menjaga alam. Ini tanggung jawab kita semua,” kata Mirza.
Pentingnya Dialog Terbuka
Ia menekankan pentingnya dialog terbuka untuk mendengar langsung aspirasi warga. Pemerintah, kata dia, tidak hanya datang membawa kebijakan, tetapi juga telinga untuk mendengar.
Mirza menjelaskan, karakter wilayah desa penyangga berbeda-beda. Ada kawasan rawa, semak belukar, hingga wilayah dengan tanggul yang belum memadai. “Saat ini memang sudah ada tanggul yang dikerjakan oleh (pemerintah) kabupaten, tetapi belum permanen. Masih berbentuk tanah, sehingga setiap hujan rawan longsor dan masih bisa dilalui gajah. Ini tidak menyelesaikan persoalan secara tuntas,” ujarnya.
Menurut Mirza, pemerintah pusat telah melakukan survei awal untuk pembangunan batas pengaman permanen antara kawasan TNWK dan desa penyangga. Tanggul ini direncanakan dibangun sepanjang hampir 70 kilometer dan dirancang agar tidak mengganggu aktivitas gajah maupun masyarakat.
“Survei sudah selesai, selanjutnya akan dibuat feasibility study. Pembatas ini harus sustainable dan bisa berlaku selamanya. Ini juga tindak lanjut dari perhatian khusus Presiden terhadap konflik gajah dan manusia di Way Kambas,” tegasnya.
Peran TNI dalam Mitigasi Konflik
Selain pembangunan batas kawasan, Pemprov Lampung juga akan memperkuat pengamanan dan pelibatan masyarakat. Saat ini jumlah polisi hutan di TNWK hanya 39 orang, jauh dari ideal. “Kita akan melibatkan masyarakat melalui satgas desa dan kemitraan konservasi. Masyarakat bukan objek, tapi mitra utama,” ujar gubernur.
Sementara itu, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi menegaskan kesiapan TNI membantu pemerintah daerah dan masyarakat dalam mitigasi konflik gajah dan manusia. “Kami bersatu dalam rangka mitigasi konflik gajah dan manusia. TNI siap membantu sesuai permintaan masyarakat dan pemerintah daerah. Kapan pun diminta, kami siap,” kata Kristomei.
Ia menyebutkan, satu Batalion Teritorial Pembangunan yang berada dekat dengan TNWK dapat diperbantukan untuk membantu pengamanan desa penyangga. Namun demikian, diperlukan sinkronisasi SOP, jumlah personel, serta penentuan wilayah penugasan berdasarkan masukan masyarakat.
“Kami perlu kejelasan SOP, berapa jumlah personel yang dibutuhkan, dan di wilayah mana saja. Kalau itu sudah jelas, kami siap mengirimkan pasukan,” tambahnya.
Usulan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Sementara itu, Kepala Balai TNWK Zaidi mengatakan, pihaknya tengah mengupayakan peningkatan kesejahteraan Masyarakat Mitra Polhut (MMP) melalui usulan kenaikan honor kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Peningkatan honor MMP sedang kami usulkan ke Pak Menteri. Mudah-mudahan disetujui karena itu sangat membantu teman-teman di lapangan,” ujar Zaidi.
Selain itu, Balai TNWK juga mengusulkan pembangunan gubuk-gubuk jaga serta percepatan pembangunan tanggul permanen di sepanjang 122 kilometer batas kawasan TNWK dengan desa penyangga. “Saat ini tim survei dan design engineer masih melakukan pemetaan dan kajian teknis. Karena kondisi tapak berbeda-beda, ada rawa, tanah keras, dan sungai, maka model tanggulnya juga akan berbeda. Semua masih dalam proses,” kata dia lagi.
Jaga Keseimbangan Ekosistem
Dalam kesempatan itu, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas langkah presiden yang menjadikan konflik gajah-manusia di Way Kambas sebagai isu strategis nasional, bahkan dibahas di forum internasional.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas perhatian serius dari Bapak Presiden. Ini luar biasa, karena persoalan konflik gajah dan manusia di Way Kambas sampai dibawa ke pertemuan internasional,” kata Ela.
Menurut Ela, perhatian pemerintah pusat tidak hanya penting untuk menyelesaikan konflik yang telah berlangsung puluhan tahun, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan ekosistem konservasi. “Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat bisa hidup berdampingan dengan alam. Masyarakatnya makmur, alamnya lestari, sehingga tidak ada lagi konflik negatif antara manusia dan gajah,” imbuhnya.
Ela menyebut, salah satu solusi utama yang disampaikan dalam dialog bersama pemerintah provinsi dan pusat adalah pembangunan tanggul atau batas kawasan permanen. Menurutnya, langkah tersebut menjadi jalan keluar paling realistis untuk mengakhiri konflik berkepanjangan.
“Kami mengapresiasi solusi tanggul permanen yang disampaikan. Ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah, harus ada kolaborasi. Kami menunggu realisasi tanggul permanen tersebut, meskipun saat ini masih dalam tahap survei,” jelasnya.
Terkait pembiayaan, Ela mengakui APBD kabupaten maupun provinsi tidak memungkinkan untuk membiayai proyek berskala besar tersebut. “Kalau dari APBD tidak mungkin, karena panjang dan luasnya kawasan. Kita tunggu perhatian Presiden, apakah melalui APBN atau kolaborasi dengan pihak internasional,” ujar Ela.
Harapan Warga dan Solusi Nyata
Ela menegaskan, seluruh usulan dan kebutuhan masyarakat desa penyangga Way Kambas telah disampaikan kepada pemerintah provinsi dan pusat.
“Kami juga sering menyampaikan ke Pak Gubernur bahwa konflik ini harus kita sudahi bersama, dan masyarakat tetap bisa hidup berdampingan dengan alam,” tegasnya.
Ahmad Khoirudin, warga Desa Braja Asri, menyampaikan kegelisahan masyarakat yang hidup berdampingan dengan gajah liar. “Gajah itu sangat cerdas. Bisa lewat perosotan. Kami minta kesepakatan dengan TNWK benar-benar dikawal,” ujarnya.
Ia menekankan agar pembangunan tanggul permanen dilakukan di wilayah TNWK, bukan di lahan pertanian warga. “Kalau mau permanen, tolong di lahan Way Kambas, jangan di lahan petani,” katanya.
Hal senada disampaikan Ermanita, kepala Desa Labuhan Ratu. Ia menyebut wilayahnya memiliki kanal yang rawan ambrol.
“Kami usul tanggul dobel. Kanalnya didalami dan diuruk. Harus permanen dan dobel, karena kalau tidak kuat pasti ambrol,” kata dia.
Ermanita juga menyoroti nasib Masyarakat Mitra Polhut (MMP) yang selama ini berada di garis depan. “Gaji mitra pendamping hanya Rp 240 ribu per bulan. Tolong diperhatikan,” katanya.
Selain itu, warga meminta pengelolaan wisata melibatkan masyarakat desa serta adanya asuransi bagi warga yang terkena dampak hingga meninggal, termasuk asuransi petani jika sawah rusak akibat konflik satwa. “Kami sangat mengapresiasi langkah pemerintah, terlebih program presiden ada ketahanan pangan. Bagaimana mau tahan kalau garapan kami di rusak,” ucapnya.
Kepala Desa Taman Pajar, Kecamatan Purbolinggo, Heri, mengungkap masih ada desa yang belum memiliki tanggul pengaman. “Sering terjadi konflik karena gajah masuk ke wilayah warga. Ini nyata kami alami,” katanya.
Bagikan ke:
