Perang di Gaza dan Ancaman Pasokan Senjata dari Inggris
Pembantaian warga sipil di Gaza semakin memburuk akibat pasokan senjata yang terus mengalir dari negara-negara seperti Inggris ke Israel. Setiap rudal dan peluru yang dikirim tidak hanya memperpanjang konflik, tetapi juga menunjukkan ketidakpedulian terhadap prinsip kemanusiaan yang seharusnya menjadi dasar dari tindakan internasional.
Menteri Perdagangan Inggris, Peter Kyle, dalam sebuah wawancara dengan Jewish Chronicle, menyampaikan niatnya untuk mencabut penangguhan sementara ekspor senjata ke Israel. Ia berargumen bahwa langkah ini bisa dipertimbangkan jika ada kemajuan menuju “perdamaian berkelanjutan”. Namun, posisi ini dinilai oleh banyak pihak sebagai tidak cukup kuat untuk menghentikan penderitaan yang terjadi di Gaza.
Pemerintah Inggris sebelumnya mengumumkan penangguhan sementara terhadap 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ke Israel pada bulan September 2024. Keputusan ini diambil setelah adanya tinjauan yang menemukan “risiko nyata” bahwa persenjataan tersebut dapat digunakan untuk melanggar hukum humaniter internasional. Meskipun demikian, penangguhan ini hanya mencakup 8,6% dari total izin, sehingga sebagian besar ekspor senjata Inggris ke Israel masih berjalan.
Kelompok masyarakat sipil menilai langkah ini sangat tidak memadai. Mereka menekankan bahwa situasi di Gaza justru semakin buruk, dengan pembunuhan warga sipil yang terus berlanjut. Oleh karena itu, mereka mendesak pemerintah Inggris untuk tidak hanya memperpanjang penangguhan 30 lisensi tersebut, tetapi juga menghentikan semua ekspor senjata ke Israel serta menangguhkan perjanjian perdagangan bebas yang ada.
Serangan Militer Israel di Gaza
Israel terus melancarkan serangan militer di Gaza bahkan setelah gencatan senjata 10 Oktober 2025. Data otoritas kesehatan setempat mencatat, setidaknya 460 warga Palestina tewas dan hampir 1.270 lainnya terluka akibat serangan Israel sejak gencatan tersebut. Serangan-serangan ini sering menyasar kawasan permukiman, rumah sakit, dan infrastruktur sipil, mengakibatkan korban jiwa yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak.
Kelompok masyarakat sipil menilai tindakan Israel ini sebagai bentuk pengabaian terhadap perdamaian dan kelanjutan dari pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis. Mereka memperingatkan bahwa kegagalan bertindak tegas hanya akan memperlihatkan komitmen yang lemah terhadap penegakan hukum internasional dan membiarkan kekerasan tanpa pertanggungjawaban terus berlanjut.
Tekanan untuk Menghentikan Ekspor Senjata
Gelombang pasokan senjata baru dari Inggris ke Israel mengancam harapan perdamaian di Gaza, di mana setiap rudal yang dikirim memperpanjang penderitaan warga sipil. Tekanan ini mengemuka setelah Menteri Perdagangan Inggris, Peter Kyle, mengisyaratkan rencana pemerintah untuk mencabut penangguhan sementara ekspor senjata ke Israel.
Kyle berargumen bahwa langkah tersebut dapat dipertimbangkan jika ada kemajuan menuju “perdamaian berkelanjutan”. Namun, sikap ini langsung ditentang oleh koalisi organisasi masyarakat sipil, termasuk Campaign Against Arms Trade dan War on Want, yang menilai posisi pemerintah “tidak dapat dipertahankan”.
Pemerintah Inggris sebenarnya telah menangguhkan 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ke Israel pada September 2024, menyusul temuan “risiko nyata” pelanggaran hukum humaniter internasional. Namun, penangguhan parsial ini hanya mencakup 8,6% dari total izin, sehingga dinilai terlalu kecil untuk memberi dampak berarti.
Di lapangan, situasi justru kian buruk: Israel terus membombardir Gaza bahkan setelah gencatan senjata Oktober 2025, menewaskan ratusan warga sipil dan melukai ribuan lainnya. Atas dasar itu, kelompok masyarakat sipil mendesak Inggris tidak hanya memperpanjang penangguhan, tetapi juga menghentikan semua ekspor senjata serta menangguhkan perjanjian dagang dengan Israel.
Bagikan ke:
