Perbedaan Pendekatan dalam Menentukan Awal Ramadhan 1447 H
Muhammadiyah memiliki pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan Nahdlatul Ulama (NU) dalam menentukan awal bulan Ramadhan. Salah satu perbedaan utamanya adalah metode yang digunakan untuk mengetahui hari pertama Ramadhan 1447 Hijriah. Muhammadiyah telah mengetahui tanggal tersebut jauh-jauh hari karena menggunakan metode hisab hakiki, yaitu perhitungan astronomis yang akurat dan dapat diterapkan secara global.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah resmi menetapkan bahwa 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada hari Rabu, 18 Februari 2026. Keputusan ini diambil berdasarkan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), yang menjadi acuan dalam menentukan hari-hari besar dalam Islam. Keputusan ini sudah ditetapkan sejak tahun lalu, tepatnya pada Oktober 2025, dan tercantum dalam Maklumat Nomor 2/MLM/I.0/E/2025.
Dalam pengumumannya, Muhammadiyah menyatakan bahwa penetapan 1 Ramadhan 1447 H pada 18 Februari 2026 berlaku serentak secara global. Hal ini dilakukan karena Muhammadiyah tidak berpatokan pada pengamatan hilal di beberapa wilayah atau negara tertentu. Sebaliknya, mereka menganut sistem kesatuan matla’ atau tanpa pembagian zona-zona regional.
Sistem Kesatuan Matla’
Dengan sistem kesatuan matla’, parameter yang terpenuhi di satu wilayah di dunia akan berlaku bagi seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dengan cara ini, kepastian dalam menentukan awal bulan Ramadhan bisa diterapkan secara merata dan tidak tergantung pada kondisi lokal.
Menurut Rahmadi Wibowo, anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, jika masih memakai wujudul hilal lokal, Indonesia mungkin akan memulai Ramadhan pada 19 Februari. Namun, karena Muhammadiyah sudah menggunakan KHGT, keterpenuhan parameter di Alaska akan dianggap berlaku secara global.
Pendekatan NU dan Pemerintah
Berbeda dengan Muhammadiyah, NU dan Pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 1 Ramadhan berdasarkan penglihatan mata terhadap hilal. Proses ini biasanya dilakukan melalui sidang isbat, yang merupakan proses resmi untuk menentukan awal bulan puasa.
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama (Kemenag) dan NU rencananya akan menggelar sidang isbat untuk menentukan jatuhnya tanggal 1 Ramadhan 2026 pada Selasa, 17 Februari 2026. Sidang ini akan melibatkan para ahli astronomi dan tokoh agama untuk memastikan keabsahan pengamatan hilal.
Perbedaan Pendekatan dalam Penentuan Hari Besar Islam
Perbedaan pendekatan antara Muhammadiyah dan NU serta pemerintah menunjukkan bahwa setiap organisasi memiliki prinsip dan metode sendiri dalam menentukan hari-hari besar dalam Islam. Muhammadiyah lebih memilih pendekatan ilmiah dan global, sementara NU dan pemerintah tetap memegang prinsip tradisional dengan mengandalkan pengamatan langsung terhadap hilal.
Hal ini juga menunjukkan bahwa penentuan awal Ramadhan bukanlah hal yang sederhana, karena melibatkan faktor-faktor seperti lokasi geografis, kondisi cuaca, dan kepercayaan terhadap metode yang digunakan.
Dampak pada Umat Islam
Keputusan yang diambil oleh Muhammadiyah dan NU serta pemerintah memiliki dampak langsung terhadap umat Islam di Indonesia. Bagi Muhammadiyah, penentuan awal Ramadhan yang lebih dini memberikan waktu yang lebih panjang untuk persiapan ibadah puasa. Sementara itu, bagi NU dan pemerintah, proses pengamatan hilal tetap menjadi bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat.
Dengan adanya perbedaan pendekatan ini, masyarakat diharapkan bisa memahami bahwa setiap metode memiliki dasar dan tujuan yang berbeda, namun tetap bertujuan untuk menjalankan ajaran Islam dengan benar dan sesuai dengan prinsip yang diyakini.
Bagikan ke:
