Program MBG Kaltim Tidak Merata, Disdikbud Minta Prioritas Jelas

Program Makan Bergizi Gratis di Kaltim Masih Perlu Penyesuaian

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai belum berjalan secara optimal di Kalimantan Timur. Meskipun tujuannya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia, implementasinya masih menemui berbagai tantangan.

Sejumlah sekolah dan siswa di Kaltim belum menerima manfaat dari program ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti pendataan yang belum maksimal, pemerataan bantuan yang kurang merata, serta penentuan skala prioritas penerima manfaat yang belum jelas.

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, menyampaikan bahwa program MBG sangat penting dalam mendukung tumbuh kembang anak. Namun, ia menilai perlu adanya pemetaan prioritas agar bantuan bisa tepat sasaran.

“Program ini sangat bagus banget memperkuat tumbuh kembang anak kita. Cuman saya lihat perlu dipetakan, mana yang menjadi skala prioritas,” ujar Armin, Senin (26/1/2026).

Menurutnya, anak-anak dari keluarga tidak mampu seharusnya menjadi prioritas utama dalam penerimaan program MBG. Ia mencontohkan SMK Pelayaran, sebuah sekolah yang hingga saat ini belum mendapatkan bantuan dari program tersebut. Siswa di sekolah tersebut rata-rata berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah dengan jumlah sekitar 300 orang.

“Nah, mestinya, kita harus duduk bareng memetakan ini supaya yang diprioritaskan yang mana sih. Jangan sampai anak-anak yang tidak membutuhkan MBG diprioritaskan,” kata Armin.

Ia menekankan perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG agar dapat memberikan manfaat yang lebih efektif. Menurutnya, yang perlu dilihat adalah siapa saja yang benar-benar memerlukan bantuan dari program ini.

Armin menjelaskan bahwa pihaknya berencana mengirim surat resmi untuk mendata sekolah-sekolah mana saja yang sudah dan belum mendapat program MBG. Selama ini, Disdikbud tidak mendapatkan laporan terkait distribusi program tersebut.

Secara organisasi, Disdikbud tidak masuk dalam struktur pengelolaan MBG. Mereka hanya diikutsertakan dalam rapat sebatas mendengarkan. Oleh karena itu, Armin mengusulkan agar ada perwakilan dari Disdikbud yang masuk dalam tim dan ditetapkan melalui SK agar bisa membantu Badan Gizi Nasional (BGN) secara optimal.

“Sekarang kita mau lihat, mana sih anak-anak yang butuh gizi atau skala prioritas. Karena di Kota Samarinda saja masih ada yang belum dapat,” ungkap Armin.

Dia menegaskan bahwa program MBG sangat bagus, namun perlu melihat terlebih dahulu mana yang harus diprioritaskan. Contohnya, untuk wilayah Samarinda, daerah seperti Kecamatan Palaran bisa menjadi skala prioritas yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

“Kalau memang tujuannya untuk semua sekolah ya sangat bagus betul, tapi karena belum semua, sebaiknya dipetakan dulu yang mana skala prioritas,” pungkas Armin.

Tantangan dalam Implementasi Program MBG

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program MBG antara lain:

Pendataan yang tidak akurat – Masih banyak sekolah dan siswa yang belum terdata secara lengkap.
Pemerataan bantuan – Bantuan belum merata terdistribusi ke seluruh wilayah.
Penentuan prioritas – Masih sulit menentukan siapa yang paling membutuhkan bantuan dari program ini.