Anggota Komisi VIII DPR RI, I Ketut Kariyasa Adnyana, menunjukkan perhatian serius terhadap bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Bencana ini terjadi sejak akhir 2025 hingga awal Januari 2026, dengan dampak yang dirasakan oleh Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Ketut menekankan bahwa dampak dari bencana tidak hanya berupa kerusakan fisik, tetapi juga menyisakan masalah psikologis yang mendalam, terutama bagi anak-anak dan pelajar di daerah terdampak. Oleh karena itu, ia mengajukan pentingnya adanya pendampingan psikososial yang berkelanjutan.
“Bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga dampak psikologis, khususnya bagi anak-anak,” ujar Ketut Kariyasa Adnyana kepada wartawan, Minggu (4/1).
Menurutnya, pemulihan mental anak harus menjadi prioritas utama pemerintah, seiring dengan upaya rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan yang rusak akibat bencana.
“Pemulihan mental anak sama pentingnya dengan rehabilitasi sarana pendidikan, karena rasa aman dan ketenangan batin menjadi fondasi utama bagi proses belajar,” tambahnya.
Legislator Fraksi PDIP ini juga menyampaikan beberapa temuan di lapangan, khususnya di wilayah Aceh. Menurutnya, masih ada berbagai persoalan mendasar dalam penanganan bencana. Ia menilai respons awal belum berjalan optimal.
“Kondisi justru menunjukkan keterlambatan respons, minimnya kesiapan, hingga kondisi dasar seperti listrik dan jaringan komunikasi yang lumpuh bahkan di ibu kota daerah terdampak,” ungkapnya.
Setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi banjir bandang di Sumatera, terutama di Aceh, Ketut menegaskan perlunya percepatan pemulihan yang disertai keterbukaan informasi dari pemerintah mengenai kondisi riil di lapangan.
“Mengingat ini juga untuk kepentingan rakyat yang menjadi korban, dan kepentingan pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan baik,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya transparansi dalam seluruh proses penanganan bencana, mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan.
“Pemerintah harus lebih transparan dalam proses penanganan bencana ini, mengingat besarnya dampak kerusakan infrastruktur dan banyaknya korban jiwa yang timbul,” pungkasnya.
Tindakan yang Diperlukan
Berikut beberapa langkah yang dianjurkan oleh Ketut Kariyasa Adnyana dalam menangani dampak bencana:
- Pendampingan Psikososial
- Pemulihan mental anak dan pelajar harus menjadi prioritas utama.
-
Penyediaan layanan psikologis secara berkala untuk memastikan kesehatan mental masyarakat terdampak.
-
Rehabilitasi Infrastruktur
- Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan yang rusak akibat bencana.
-
Pemulihan sistem listrik dan jaringan komunikasi di daerah terdampak.
-
Transparansi Informasi
- Pemerintah perlu memberikan informasi yang akurat dan cepat tentang kondisi di lapangan.
-
Meningkatkan koordinasi antara lembaga pemerintah dan masyarakat setempat.
-
Kesiapan Respons Awal
- Memperkuat sistem peringatan dini dan respons darurat.
- Pelatihan dan simulasi tanggap darurat dilakukan secara rutin.
Pentingnya Kolaborasi
Penanganan bencana memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Dengan pendekatan yang terpadu, diharapkan dapat meminimalisir dampak bencana dan mempercepat proses pemulihan.
Dalam konteks ini, pentingnya partisipasi aktif masyarakat dan dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan. Hanya dengan kerja sama yang baik, masyarakat bisa bangkit dari krisis dan kembali menjalani kehidupan normal.
Bagikan ke:
