Selama Ramadhan, MBG Disajikan dalam Bentuk Makanan Kering

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan memastikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah tetap berlangsung selama bulan Ramadhan. Ia menjelaskan, pemerintah akan tetap menyediakan makanan untuk siswa yang dapat dibawa pulang.

“Jadi nanti kalau makan bergizi, di bulan suci Ramadhan, bagi siswa yang beragama muslim, ya, nanti disediakan makanan kering. Telur gitu, yang kering, roti, kurma, nanti dibawa pulang,” kata pria yang akrab disapa Zulhas saat ditemui di acara PANFAST 2026 di Hutan Kota, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2026).

Sedangkan untuk siswa non muslim, lanjut Zulhas, akan tetap mendapatkan MBG dari pemerintah. Zulhas juga menegaskan bahwa MBG akan tetap diberikan kepada siswa di pesantren namun tidak di siang hari melainkan pada waktu berbuka puasa.

“Sedangkan MBG untuk ibu hamil, balita, ibu menyusui, itu tetap tidak ada perubahan. Jadi yang berubah untuk siswa yang muslim, diberi makanan kering,” kata Zulhas.

Mantan Menteri Kehutanan itu memastikan kualitas lauk MBG tidak akan berubah walaupun ada perubahan jenis menu selama bulan Ramadhan. Dengan adanya perubahan-perubahan ini, Zulhas berharap kebutuhan anak-anak akan gizi yang baik dapat terus dipenuhi pemerintah selama bulan Ramadhan.

Penyebab Keracunan di Bandarlampung

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandarlampung Muhtadi Arsyad Tumenggung mengatakan bahwa terdapat ratusan siswa sekolah dari tiga sekolah diduga keracunan makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Ada ratusan siswa dari tiga sekolah yang terkena diare di Kecamatan Kemiling diduga karena mereka menyantap MBG pada Rabu (13/2),” katanya dihubungi di Bandarlampung, Sabtu.

Dia mengatakan bahwa ratusan siswa yang diduga keracunan MBG tersebut terdiri dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Sumberjo dengan jumlah siswa terdampak 77 siswa, guru sembilan orang dan satu orang tua.

“Kemudian SD AL Munawaroh dengan jumlah siswa terdampak 64 siswa, guru dan penjaga sekolah 11 orang dan orang tua guru satu orang,” katanya.

Dia mengatakan bahwa dari jumlah orang yang terdampak diare tersebut lima orang menjalani perawatan di rumah sakit ataupun klinik kesehatan. “Kelima orang yang dirawat rata-rata dari sekolah Al Munawaroh sedangkan untuk di SDN 4 Sumberjo rata-rata rawat jalan,” kata dia.

Muhtadi pun mengatakan bahwa selain dua SD tersebut terdapat juga 43 siswa sekolah menengah pertama (SMP) Negeri 14 Bandarlampung yang terdapat di kecamatan Kemiling yang diduga keracunan MBG di waktu yang sama.

“Untuk di SMPN 14 ini 37 orang rawat jalan dan enam orang di rawat di rumah sakit dan Puskesmas Kemiling,” kata dia.

Ia pun menyampaikan bahwa atas kejadian ini Dinkes Bandarlampung meminta kepada Puskesmas Kemiling dan Bringin Raya untuk terus memantau kondisi siswa dan para guru serta mereka yang terdampak setiap saat. “Artinya kami ingin memastikan para siswa dan guru yang diduga keracunan MBG ini sehat dan membaik terutama mereka yang rawat jalan. Karena yang rawat inap sudah pasti ditangani oleh dokter di rumah sakit,” kata dia.

Proses Pemeriksaan dan Masalah Higiene

Dia mengatakan bahwa ratusan siswa dari tiga sekolah tersebut diduga keracunan setelah menyantap makanan MBG dar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sama di Kecamatan Kemiling. “Saat ini kami sudah mengambil sampel air makanan untuk dicek namun belum bisa memastikan mereka keracunan karena apa. Sebab bisa juga karena penyebab lainnya seperti bahan makanan atau makanan yang sudah diolah karena melewati proses tertentu mengalami tidak layak makan atau basi,” kata dia.

Kadinkes pun menyampaikan bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, petugas Dinkes langsung mendatangi lokasi SPPG untuk mengecek lokasinya. “Kalau dilihat dari lokasi bangunan sudah memenuhi kriteria,” kata dia.

Namun begitu, lanjut dia, berdasarkan data Dinkes Kota Bandarlampung SPPG tersebut belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). “Ya, data kami SPPG ini belum punya SLHS. Catatan Dinkes ada beberapa poin di SPPG ini belum memenuhi syarat sehingga harus ada perbaikan. Atas dasar itu Dinkes belum mengeluarkan rekomendasi untuk diterbitkan SLHS ke Dinas Perizinan,” kata dia.

Bagikan ke: