Proyek Petrodolar Perang Dingin, Membongkar Geopolitik Ekspor Paham Wahabi

Manuskrip, — Sebuah pengakuan mengejutkan keluar dari ucapan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS). Dalam wawancara ikoniknya bersama The Washington Post pada Maret 2018, ia membuka sebuah kotak pandora yang selama puluhan tahun tertutup rapat oleh narasi teologis mengenai Wahabisme.

MBS mengakui bahwa penyebaran paham Wahabi ke berbagai belahan dunia oleh negaranya di masa lalu bukanlah gerakan keagamaan yang terjadi secara organik.

“Penyebaran itu dilakukan atas permintaan sekutu Barat untuk menghadapi pengaruh Uni Soviet pada masa Perang Dingin,” ungkap MBS kala itu.

Tentu saja bagi masyarakat atau publik secara umum, pengakuan ini bagai petir di siang bolong. Bagaimana mungkin sebuah doktrin keagamaan yang dikenal sangat puritan dan kaku di tingkat akar rumput, ternyata lahir menjadi komoditas politik internasional? Mengapa Washington dan Riyadh berselingkuh menggunakan narasi agama dalam papan catur geopolitik mereka?

Untuk memahaminya, kita harus mundur ke abad 20, masuk ke dalam sebuah masa di mana ideologi dunia dibelah menjadi dua kutub besar, dan agama dipersenjatai (weaponized) demi membendung narasi palu arit.

Aliansi Diriyah dan Trauma Domestik Tahun 1979

Untuk membedah mengapa Arab Saudi begitu masif mengekspor paham keagamaannya, kita harus memahami dua pilar utama penyangga dinasti ini. Jauh sebelum Kerajaan Arab Saudi modern dideklarasikan pada tahun 1932, pondasi kekuasaannya telah dikunci melalui Pakta Diriyah pada tahun 1744.

Aliansi historis ini mempertemukan Keluarga Saud (pionir politik) dan keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab (pionir teologi puritan yang kerap disebut Wahabisme atau Salafi oleh para pengikutnya).

Sejak pakta historis tahun 1744 di Diriyah, kedua poros ini saling mengunci Saud agar memberikan perlindungan politik, dan kaum ulama memberikan legitimasi keagamaan bagi dinasti kerajaan.

Namun, ekspor ideologi ini baru benar-benar menemukan momentum akselerasinya yang masif akibat dua peristiwa besar yang terjadi pada tahun yang sama 1979. Berikut ini adalah ringkasan sejarah narasi wahabi:

1. Revolusi Islam Iran

Pada awal 1979, Ayatullah Khomeini berhasil menggulingkan Syah Iran yang pro-Barat dan mendirikan Republik Islam Iran. Iran yang mayoritas Syiah mulai mengekspor ideologi revolusioner mereka ke negara-negara Arab tetangga. Riyadh panik, mereka merasa dominasi dan kepemimpinannya atas dunia Islam terancam oleh poros teokrasi dari Teheran.

2. Pengepungan Masjidil Haram (Tragedi Juhayman)

Di tahun yang sama, sekelompok militan garis keras yang dipimpin oleh Juhayman al-Utaybi menguasai Masjidil Haram di Mekah. Mereka menuduh Dinasti Saud telah korup dan terlalu kebarat-baratan.

Dokumen sejarah mencatat, untuk meredam gejolak domestik dan menenangkan kaum ulama konservatif pasca-tragedi tersebut, Keluarga Kerajaan Saudi membuat kesepakatan tak tertulis untuk memberikan kendali penuh atas pendidikan, moralitas domestik, dan kebijakan luar negeri keagamaan kepada lembaga ulama garis keras.

Uang hasil lonjakan harga minyak dunia (petrodolar) yang melimpah kemudian dialihkan untuk mendanai proyek keagamaan internasional. Namun, proyek ini tidak berjalan sendirian di ruang kedap suara. Tentu saja di seberang samudra, Amerika Serikat sedang mengintip peluang emas untuk menunggangi ketakutan Riyadh demi kepentingan perang global mereka.

Karakteristik Wahabisme dan Alasan Mengapa Doktrin Wahabi Menjadi Komoditas Sempurna?

Sebelum melihat bagaimana dinas intelijen Barat memanfaatkan paham ini, kita harus memahami apa sebenarnya esensi dari pemikiran yang kerap disebut Wahabisme atau Salafi puritan ini. Mengapa karakteristiknya dianggap sangat cocok untuk papan catur Perang Dingin?

Secara teologis, gerakan yang diinisiasi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada abad ke-18 ini mengusung misi utama, Purifikasi (pemurnian) Islam. Mereka fokus mengikis segala bentuk tradisi lokal, mistisisme (sufisme), dan pemikiran filsafat yang dianggap telah mengotori kemurnian ajaran Islam awal (Salaf).

Ada tiga pilar utama dalam doktrin ini yang membuatnya sangat kontras dengan varian pemikiran Islam lainnya:

Tekstual dan Kaku: Pendekatan hukumnya sangat literal (mengambil teks apa adanya) dan cenderung menutup pintu ijtihad (penafsiran kontekstual modern).
Hitam-Putih (Tauhid vs Syirik): Segala sesuatu yang tidak memiliki dalil teks yang tegas dari generasi awal dianggap sebagai bid’ah. Cara pandang ini melahirkan batas yang sangat tebal antara kelompok mereka yang dianggap selamat dengan kelompok luar yang dianggap menyimpang dan seolah harus masuk neraka.
Doktrin Al-Wala wal-Bara: Ini adalah kunci geopolitiknya. Al-Wala berarti loyalitas total kepada sesama kelompok Muslim yang murni dan penguasa pemerintahanya, dan Al-Bara berarti berlepas diri serta memusuhi segala bentuk ideologi asing, atau paham yang tidak berasal dari kelompoknya.

Bagi kaum ulama di Riyadh, doktrin ini adalah alat stabilitas domestik yang ampuh karena mereka juga mengajarkan kepatuhan mutlak kepada penguasa (ulil amri) atau pemerintahan.

Namun, ketika doktrin “Hitam-Putih” dan Al-Bara (kebencian pada faham diluar kelompoknya) ini bersentuhan dengan dana melimpah dan jaringan global, sifatnya yang kaku berubah menjadi senjata ideologis yang sangat efisien.

Contohnya bagi Bagi Washington dan CIA kala itu, sifat anti terhadap semua orang di luar kelompoknya ini justru menjadi sebuah keuntungan. Alasannya karena tipe ideologi yang menganggap semua orang di luar kelompoknya sebagai musuh, adalah bahan bakar perang terbaik. Mereka tidak akan kompromi, tidak akan bernegosiasi, dan akan bertempur sampai habis.

Selain itu, mereka memandang dunia secara hitam-putih, kelompok mereka adalah penjaga kebenaran tunggal, sementara kelompok lain termasuk umat Muslim di luar lingkaran mereka dianggap menyimpang.

Sifat fanatisme ekstrem yang menolak kompromi inilah yang dicari oleh intelijen Barat. Ketika dipertemukan dengan ideologi komunisme yang ateis, kebencian teologis kelompok ini langsung berlipat ganda menjadi narasi perang suci yang absolut.

Perkawinan antara doktrin radikal yang eksklusif dengan kepentingan militer Amerika Serikat inilah yang kemudian membuka jalan bagi operasi intelijen terbesar di Asia Tengah.

Washington Memeluk Narasi Puritan

Pada akhir tahun 1979, Uni Soviet menginvasi Afghanistan. Bagi Amerika Serikat, hal ini adalah ancaman fatal. Jika Afghanistan jatuh sepenuhnya ke tangan komunis, Soviet akan selangkah lebih dekat untuk menguasai jalur minyak vital di Teluk Persia.

Di sinilah konvergensi kepentingan atau dalam bahasa yang lebih mudah untuk dipahami adalah “aliansi tidak suci” antara CIA (Amerika Serikat) dan GID (Badan Intelijen Arab Saudi) terjadi. Strategi global AS saat itu dipimpin oleh Penasihat Keamanan Nasional Zbigniew Brzezinski, di bawah doktrin Containment Policy (kebijakan pembendungan komunisme).

Brzezinski memahami satu hal, bahwa komunisme adalah ideologi ateis yang anti-tuhan. Cara paling efektif untuk menggerakkan perlawanan masal yang militan di Asia Tengah bukanlah dengan mendengungkan narasi demokrasi ala Barat, melainkan dengan mengobarkan sentimen “Perang Suci” melawan penjajah atheis.

Jurnalis investigasi pemenang Penghargaan Pulitzer, Steve Coll, dalam bukunya yang monumental Ghost Wars, membongkar bagaimana operasi intelijen ini berjalan secara struktural.

Amerika Serikat bertindak sebagai penyokong logistik militer dan persenjataan canggih, yang kelak puncaknya menyuplai rudal Stinger pada 1986. Sedangkan Arab Saudi menyuplai dana segar senilai miliaran dolar serta legitimasi teologis dan ideologis.

Lewat modal raksasa ini, Riyadh mulai mendanai ribuan sekolah keagamaan (madrasah) dan mendistribusikan literatur keagamaan secara gratis, tidak hanya di sepanjang perbatasan Pakistan-Afghanistan, tetapi juga merembet ke seluruh dunia Islam, termasuk Asia Tenggara dan Afrika Utara.

Buku-buku teks dicetak dengan narasi yang menekankan doktrin loyalitas mutlak (al-wala) kepada kelompok dan penolakan mendalam (al-bara) terhadap ideologi asing, khususnya komunisme.

Bagi kepentingan Barat kala itu, varian Salafi-Wahabi yang kaku dan tekstual dinilai sebagai instrumen geopolitik yang ideal, mereka fokus pada pemurnian agama, sangat anti-komunis, dan mudah dimobilisasi untuk bertempur di medan laga Afghanistan sebagai sukarelawan lintas negara, yang kelak dikenal sebagai kelompok Afghan-Arabs.

Efek Domino Global pada Afghanistan hingga Dekade Hitam Aljazair

Strategi mempergunakan sentimen agama untuk kepentingan geopolitik jangka pendek ini terbukti berhasil mengusir Uni Soviet dari Afghanistan pada tahun 1989. Namun, panggung politik global selalu melahirkan efek samping yang tidak terduga.

Dalam sosiologi politik, hal ini biasa disebut sebagai The Frankenstein Effect, sebuah analogi saat monster yang sudah diciptakan, dirakit, dan beri makan, akhirnya berbalik arah menyerang penciptanya sendiri.

Ketika perang Afghanistan selesai dan Soviet runtuh, ribuan sukarelawan asing yang telah terindoktrinasi oleh paham puritan-militan tidak punya tempat menyalurkan energinya lagi, alias mendadak kehilangan panggung pertempuran.

Mereka pulang ke negara asal masing-masing dengan membawa dua bekal berbahaya, keahlian taktis militer tingkat tinggi dan ideologi transnasional yang memandang sistem sekuler di luar kelompok mereka sebagai entitas yang tidak sah.

Salah satu contoh paling berdarah dari dampak domino ini terjadi di Aljazair pada tahun 1990-an, sebuah periode kelam yang dicatat dunia sebagai The Black Decade (Dekade Hitam).

Konflik horizontal ini bermula ketika militer Aljazair membatalkan hasil pemilu legislatif yang sedianya hampir dimenangkan oleh partai oposisi Islam pada awal 1992. Ketegangan politik ini langsung dimanfaatkan oleh para veteran Afghan-Algerians yang baru pulang dari lini depan Afghanistan. Mereka mendirikan faksi-faksi bersenjata radikal, yang paling terkenal adalah Groupe Islamique Armé (GIA).

Berbekal pemahaman ekstrem yang mereka serap selama masa pendanaan petrodolar di era Perang Dingin, dan mutasi pemikiran tekstual menjadi doktrin ekstremis-Takfiri. GIA mengobarkan perang suci tidak hanya melawan pemerintah, tetapi juga membantai masyarakat sipil yang dianggap tidak mendukung gerakan mereka.

Selain itu, perang saudara yang mengerikan ini berlangsung selama satu dekade dan merenggut nyawa lebih dari 200.000 warga sipil. Pola radikalisasi transnasional serupa, dalam skala yang berbeda, terus bermutasi menjadi jaringan-jaringan otonom baru yang kelak merepotkan konstelasi keamanan dunia internasional.

Rembesan Paham Salafi-Wahabi ke Nusantara, Jalur Dana Petrodolar dan Pergeseran Lanskap Islam Indonesia

Efek domino dari proyek geopolitik Perang Dingin ini tidak berhenti di gurun Timur Tengah atau Afrika Utara. Gelombang ekspor ideologi puritan ini turut mengalir jauh menyeberangi samudra hingga menghantam garis pantai Nusantara.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menjadi salah satu target paling strategis dalam diplomasi soft power bertenaga petrodolar ini.

Rembesan ideologi Salafi-Wahabi ke Indonesia tidak terjadi melalui infiltrasi militer, melainkan lewat jalur pendidikan, bantuan sosial, dan pembangunan infrastruktur keagamaan yang sedemikian rapi sejak awal dekade 1980-an.

Arsip sejarah mencatat beberapa jalur utama bagaimana paham eksklusif ini tertanam di Indonesia:

Pendirian Lembaga Pendidikan Elit (LIPIA): Pada tahun 1980, Kerajaan Arab Saudi secara resmi mendirikan Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) di Jakarta. Lembaga ini memberikan beasiswa penuh, menyediakan fasilitas gratis, hingga uang saku bulanan bagi pemuda-pemuda cerdas Indonesia untuk belajar bahasa Arab dan teologi murni ala Saudi. Banyak alumni lembaga ini yang kelak menjadi tokoh keagamaan berpengaruh di tanah air.
Beasiswa ke Universitas di Saudi: Ribuan pelajar berbakat dari berbagai pesantren tradisional dikirim langsung untuk belajar ke Universitas Islam Madinah atau Universitas Umm Al-Qura di Mekah. Ketika pulang ke Indonesia, mereka membawa paradigma keagamaan baru yang cenderung kaku dan tekstual.
Pembangunan Masjid dan Buku Gratis: Miliaran dolar mengalir ke yayasan-yayasan lokal untuk mendirikan ribuan masjid baru, mencetak jutaan Al-Qur’an terjemahan versi Saudi, serta membagikan literatur keagamaan puritan secara cuma-cuma ke sekolah-sekolah dan kampus-kampus umum.

Masuknya pengaruh ini secara perlahan mengubah lanskap sosial-budaya Indonesia. Islam di Nusantara yang selama berabad-abad dikenal sangat adaptif, toleran, dan selaras dengan budaya lokal dengan beragam tradisi adatnya, tiba-tiba berhadapan dengan doktrin baru yang agresif.

Kelompok baru ini menganggap tradisi-tradisi lokal tersebut sebagai amalan menyimpang (bid’ah) atau bahkan syirik yang harus dibersihkan. Dampaknya terasa hingga hari ini berupa polarisasi di tingkat akar rumput.

Polarisasi dan pengkotak-kotakan ini memicu gesekan sosial horizontal antara kelompok Islam tradisionalis/modernis lokal dengan kelompok Salafi puritan yang merasa memegang kebenaran mutlak.

Jalur pendanaan ini pula yang tanpa sengaja ikut menyuburkan benih-benih gerakan transnasional domestik pada akhir 1990-an hingga medio 2000-an di Indonesia.

Visi 2030 dan Alasan Mengapa MBS Memilih Banting Setir?

Jika proyek penyebaran ideologi itu dulu dianggap sebagai kebijakan strategis yang didukung penuh, mengapa sekarang Kerajaan Arab Saudi justru berbalik arah melarangnya? Jawabannya kembali pada hukum besi politik; pragmatisme ekonomi dan keberlangsungan kekuasaan dinasti.

Dunia hari ini tidak lagi berada di era Perang Dingin. Musuh bersama bernama Uni Soviet sudah runtuh sejak abad ke-20. Selain itu, ketergantungan global terhadap minyak bumi lambat laun akan tergusur oleh energi terbarukan. Arab Saudi sadar betul bahwa mereka tidak bisa selamanya hidup dari menyedot isi perut bumi.

Sehingga melalui program ambisius Saudi Vision 2030, MBS ingin mengubah wajah dan merombak total ekonomi negaranya dari ketergantungan minyak (rentier state) menjadi pusat investasi, pariwisata, dan teknologi global.

Namun, tidak ada satu pun investor Barat, korporasi multinasional, atau turis internasional dan yang mau datang dan menanamkan modal jutaan dolar di sebuah negara yang dicap kaku, tertutup, dan dituduh mendanai radikalisme pada masa lalu.

Oleh karena itu, dekonstruksi total terhadap institusi keagamaan domestik harus dilakukan. Langkah-langkah drastis dan tidak populer di kalangan konservatif pun diambil dalam beberapa tahun terakhir seperti:

Pemberangusan Polisi Syariah: Wewenang eksekutif untuk menangkap dan memeriksa warga oleh polisi syariah (Hai’ah) dicabut total dari jalanan.
Liberalisasi Ruang Publik: Konser musik internasional, bioskop komersial, dan festival budaya Barat mulai digelar secara terbuka di Riyadh dan Jeddah.
Reformasi Kurikulum: Buku-buku teks sekolah dibersihkan dari konten-konten yang memuat narasi intoleransi terhadap kelompok di luar mereka.
Sentralisasi Pendanaan Luar Negeri: Otonomi finansial lembaga swasta dan yayasan keagamaan untuk mengirim dana ke luar negeri dipangkas habis. Seluruh bantuan internasional kini disentralisasi di bawah lembaga resmi pemerintah KSRelief, untuk memastikan tidak ada lagi aliran dana tak bertuan yang bermutasi menjadi gerakan radikal di negara lain.

MBS tidak hanya sebatas mengawasi, tetapi juga melakukan restrukturisasi total. Di bawah kendalinya, Arab Saudi membubarkan atau membekukan otonomi finansial yayasan keagamaan luar negeri yang tidak terkontrol, lalu memusatkannya di bawah lembaga resmi negara bernama KSRelief (King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre).

Dalam pidatonya di forum Future Investment Initiative, MBS secara terbuka menyatakan komitmennya untuk mengembalikan Arab Saudi ke ajaran “Islam Moderat” yang terbuka bagi seluruh dunia dan semua agama. Jargon teologis tersebut adalah sebuah pengakuan geopolitik yang jujur, bahwa proyek petrodolar abad lalu kini telah usang, kehilangan relevansi, dan justru menjadi beban yang membahayakan masa depan ekonomi Kerajaan.

Sumber:

Denni Setyawan

Seorang pengamat independen yang mendedikasikan diri untuk mengelola gagasan, menjaga kedaulatan narasi, dan mengawal arah diskursus literasi yang utuh, dialektis, dan objektif.