Tantangan Fiskal yang Menghadang Kotim di Tahun Anggaran 2026
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menghadapi tantangan fiskal yang signifikan pada Tahun Anggaran 2026. Hal ini terjadi akibat penurunan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat sebesar lebih dari Rp338 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dalam menyusun anggaran dan menjalankan program pembangunan.
Penurunan tersebut diungkapkan oleh Wakil Bupati Kotim, Irawati, dalam Rapat Evaluasi Akhir Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Bupati Kotim, Selasa (30/12/2025). Menurut Irawati, pengurangan dana transfer ini akan berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
“Dana transfer dari pusat selama ini menjadi penopang utama APBD Kotim, khususnya untuk mendukung program-program prioritas dan kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya. Dengan kondisi ini, pemerintah daerah harus lebih selektif dan efisien dalam menyusun APBD 2026 agar tetap bisa menjalankan pembangunan tanpa mengorbankan kualitas layanan.
Meski menghadapi tekanan anggaran, Pemkab Kotim tetap berkomitmen untuk menyalurkan belanja daerah pada program prioritas nasional. Beberapa program utama yang akan difokuskan antara lain ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, penguatan UMKM, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta Koperasi Desa Merah Putih. Selain itu, APBD 2026 juga akan berfokus pada pengendalian inflasi, penanggulangan kemiskinan ekstrem, dan program sekolah gratis.
Irawati menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menghambat pencapaian target pembangunan. Untuk itu, pemerintah daerah akan memperkuat kolaborasi dengan instansi vertikal, perbankan, dan dunia usaha guna menutup celah pembiayaan pembangunan. “Sinergi menjadi kunci agar pembangunan tetap berjalan meskipun fiskal daerah terbatas,” katanya.
Di tengah tantangan fiskal, kinerja ekonomi Kotim pada tahun 2025 dinilai cukup positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga triwulan III 2025, pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 6,07 persen, melebihi target sebesar 4,68 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat menjadi 74,96, didorong oleh perbaikan di sektor pendidikan, kesehatan, serta daya beli masyarakat.
Pemkab Kotim berharap capaian tersebut dapat menjadi modal penting dalam menghadapi Tahun Anggaran 2026 yang lebih ketat secara fiskal. Dengan strategi yang tepat dan kolaborasi yang kuat, pemerintah daerah optimis dapat menjalankan pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat.
Strategi Pengelolaan Anggaran yang Efisien
Untuk menghadapi tekanan anggaran, Pemkab Kotim akan menerapkan beberapa strategi pengelolaan anggaran yang lebih efisien. Di antaranya:
- Prioritisasi Program: Hanya program-program yang memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat dan pembangunan akan dibiayai. Ini termasuk ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, dan penguatan UMKM.
- Penghematan Anggaran: Pemerintah daerah akan melakukan evaluasi terhadap semua pengeluaran untuk memastikan tidak ada pemborosan. Setiap rupiah yang dialokasikan akan dipertanggungjawabkan secara transparan.
- Kolaborasi dengan Stakeholder: Sinergi dengan instansi vertikal, perbankan, dan dunia usaha akan menjadi salah satu cara untuk mencari sumber pendanaan tambahan.
Kondisi Ekonomi yang Menjanjikan
Meski menghadapi tantangan fiskal, pertumbuhan ekonomi Kotim pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi mencapai 6,07 persen, jauh di atas target sebesar 4,68 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah semakin stabil dan mampu bertahan di tengah situasi yang kurang menguntungkan.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat, mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Perbaikan di sektor pendidikan dan kesehatan menjadi faktor utama dalam peningkatan IPM ini. Daya beli masyarakat juga meningkat, yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi.
Harapan untuk Tahun Anggaran 2026
Pemkab Kotim berharap capaian positif pada tahun 2025 dapat menjadi bekal untuk menghadapi tahun anggaran 2026 yang lebih ketat. Dengan strategi yang tepat dan komitmen tinggi dari seluruh pihak, pemerintah daerah optimis mampu menjalankan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Bagikan ke:
