REGIONAL, — Ratusan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Memanggil serta Forum Cik Di Tiro menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Pertigaan Gejayan, Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (13/6/2026) sore.
Di tengah guyuran hujan deras, massa memblokade jalan untuk memprotes pembengkakan anggaran negara, militerisasi jabatan sipil, serta kegagalan mitigasi ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memicu anjloknya nilai tukar rupiah.
Aksi ini merupakan kelanjutan dari gelombang demonstrasi besar yang sebelumnya telah memadati Ibu Kota Jakarta.
Penurunan massa ke jalan di Yogyakarta dipicu oleh akumulasi kemarahan publik terhadap struktur kabinet gemuk yang diisi lebih dari 100 menteri dan wakil menteri, pemborosan anggaran lewat kunjungan luar negeri, hingga praktik nepotisme pada pengisian posisi Wakil Gubernur Bank Indonesia oleh keponakan Presiden.
Kebijakan ini dinilai mencederai empati publik di tengah merosotnya daya beli masyarakat akibat lonjakan harga bahan pokok dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.
Massa juga menuntut penghentian total Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Kedua program strategis tersebut dianggap tidak berjalan maksimal, menyimpang dari prinsip ekonomi rakyat, menjadi instrumen kontrol politik, serta menjadi ladang korupsi besar-besaran akibat minimnya pengawasan publik.
Selain berorasi dan membentangkan poster tuntutan seperti “Stop MBG” dan “Prabowo Turun, Rupiah dan BBM Turun”, massa menampilkan aksi teatrikal serta pembacaan puisi sebagai bentuk kritik sosial.
Mosi Tidak Percaya Terhadap Tim Ekonomi Rezim
Akademisi sekaligus Guru Besar bidang Ilmu Komunikasi dan Media Universitas Islam Indonesia (UII), Prof. Masduki, M.A., Ph.D., yang juga merupakan inisiator Forum Cik Di Tiro, menegaskan bahwa fenomena turunnya massa ke jalan hari ini adalah bentuk mosi tidak percaya publik terhadap kinerja eksekutif.
Ia menyatakan pergerakan ini dipicu oleh tiga faktor utama: kegagalan program strategis, krisis ekonomi domestik, dan militerisasi jabatan sipil.
“Ada tiga isu utama yang menjadi fokus gerakan kali ini,” ujar Masduki di tengah pelaksanaan aksi unjuk rasa di Gejayan.
Masduki menambahkan, jatuhnya nilai tukar rupiah tidak diimbangi dengan langkah mitigasi yang konkret oleh jajaran menteri ekonomi. Karena itu, gerakan sipil mendesak perombakan birokrasi, termasuk mencopot menteri di sektor ekonomi seperti Menteri Keuangan serta melakukan reformasi struktural pada jajaran Gubernur dan Wakil Gubernur Bank Indonesia demi memulihkan kepercayaan pasar.
“Kasus dugaan korupsi di program MBG kemarin menunjukkan ada masalah serius,” kata Masduki, menyoroti ketimpangan antara instruksi penghematan anggaran negara dengan penyimpangan dana di lapangan.
Kekecewaan masyarakat sipil dinilai kian mendalam karena kabinet dianggap mengabaikan tuntutan reformasi birokrasi dan bersikap “tuli” terhadap kritik publik.
Sikap abai ini memperpanjang ketidakpuasan publik yang sebelumnya telah mengendap sejak masa pemilu, yang diwarnai dugaan politik uang serta manipulasi konstitusi di Mahkamah Konstitusi demi memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.
Konsolidasi Lintas Sektor dan Ancaman Eskalasi Gerakan
Pergerakan massa Aliansi Rakyat Memanggil di Yogyakarta dibangun melalui konsolidasi cair lintas elemen, meliputi mahasiswa, buruh, hingga pekerja rumah tanggal.
Ketua Serikat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM), Mesa, mengungkapkan bahwa koordinasi teknis mahasiswa dilakukan sehari sebelumnya, Jumat (12/6/2026), di kantin Fakultas Filsafat UGM (Bonbin UGM).
Lebih dari seratus mahasiswa dari berbagai fakultas di UGM memulai pergerakan dengan melakukan long march sejauh tiga kilometer dari Bundaran UGM menuju titik kumpul utama di Pertigaan Gejayan.
“Tekanan ekonomi dan berbagai proyek bermasalah pemerintah yang lekat dengan korupsi menyatukan gerakan,” ucap Mesa, Sabtu (13/6/2026).
Pada kesempatan terpisah, perwakilan Forum Cik Di Tiro, Rachma, menegaskan bahwa situasi ekonomi yang memburuk secara drastis mendorong bersatunya jaringan lintas kelompok masyarakat.
Lonjakan tarif utilitas publik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax secara langsung memotong daya beli sektor pekerja kecil.
“Situasi sosial politik yang memburuk makin darurat,” kata Rachma.
Gerakan sipil DIY menyatakan dukungan penuh terhadap demonstrasi serupa di tingkat nasional. Pihak penyelenggara memperingatkan kepolisian maupun militer agar menahan diri dari tindakan represif saat mengawal jalannya penyampaian aspirasi publik.
Prof. Masduki menegaskan bahwa jika aparat melakukan tindakan represif di lapangan, hal tersebut hanya akan mempercepat eskalasi massa di berbagai daerah, yang dapat berujung pada munculnya tuntutan tunggal dari rakyat untuk memakzulkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka luar parlemen.
Delapan Tuntutan Resmi Aliansi Rakyat Memanggil
Melalui selebaran resmi yang disebarluaskan menjelang aksi unjuk rasa, Aliansi Rakyat Memanggil merumuskan delapan poin tuntutan utama yang ditujukan kepada jajaran pemerintahan pusat:
- Hentikan Program Makan Bergizi Gratis yang dinilai rawan korupsi serta minim pengawasan publik.
- Tolak Koperasi Desa Merah Putih karena dinilai menyimpang dari prinsip ekonomi rakyat dan berpotensi dijadikan instrumen kontrol politik negara.
- Cabut Regulasi Represif, mencakup penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI, Undang-Undang Polri, Undang-Undang Kejaksaan, serta Undang-Undang Peradilan Militer. Massa mendesak jaminan kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat, serta menuntut pengusutan tuntas serta pengadilan bagi pelaku pelanggaran HAM dari unsur TNI maupun Polri.
- Wujudkan Pendidikan Gratis yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.
- Wujudkan Layanan Kesehatan Gratis berupa jaminan pemenuhan fasilitas kesehatan yang dapat diakses penuh oleh rakyat tanpa adanya bentuk diskriminasi.
- Pulihkan Kesejahteraan Ekonomi masyarakat secara menyeluruh melalui kebijakan-kebijakan domestik yang progresif.
- Lindungi Hak Pekerja dengan menghentikan praktik eksploitasi terhadap pekerja rumah tangga (PRT), guru, buruh tani, buruh tambang, hingga buruh manufaktur.
- Turunkan Harga Kebutuhan Pokok, tarif utilitas publik, serta harga BBM, disertai penegasan bahwa rakyat tidak boleh dijadikan penanggung beban akibat kegagalan tata kelola serta korupsi di tingkat birokrasi negara.
Hingga aksi berakhir di Pertigaan Gejayan, massa berkomitmen untuk terus mengawal isu ini dan mengancam akan mengerahkan gelombang massa yang lebih besar ke jalanan apabila pemerintah tetap menutup ruang dialog bagi reformasi birokrasi dan ekonomi domestik.
