Inisiatif Dewan Perdamaian untuk Gaza
Dewan Perdamaian yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai upaya mengakhiri konflik di Gaza, Palestina, telah secara resmi dideklarasikan. Penandatanganan piagam deklarasi berdirinya Dewan Perdamaian dilaksanakan di Davos, Swiss, pada Kamis (22/1/2026). Indonesia menjadi salah satu dari sejumlah negara yang menjadi anggota pendiri (founding members) Dewan Perdamaian. Keanggotaan ini ditandatangani langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat menghadiri pembentukan Dewan Perdamaian.
Prabowo menyebut bahwa bergabungnya Indonesia ke dalam Dewan Perdamaian sebagai momen bersejarah untuk memerdekakan Palestina dan menyelesaikan konflik Gaza. “Saya kira ini kesempatan bersejarah, ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” kata Prabowo usai penandatangan piagam.
Pembentukan badan ini merupakan bagian dari Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict (20-Point Roadmap) dan telah memperoleh dukungan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 2803 (2025). Resolusi tersebut juga mengatur pembentukan pemerintahan Gaza yang bersifat teknokratis dan non-politis melalui National Committee for the Administration of Gaza (NCAG).
Apa Itu Dewan Perdamaian?
Menurut laporan dari CNN, Trump awalnya mengusulkan Dewan Perdamaian sebagai bagian dari fase kedua rencana gencatan senjata Gaza yang ditengahi AS pada September 2025. Dewan Keamanan PBB mendukung rencana tersebut pada November 2025, dengan mandat bagi dewan untuk mengawasi demiliterisasi dan pembangunan kembali Gaza. Namun, menurut draf piagam deklarasi Dewan Perdamaian yang diterima CNN, Trump tampaknya memiliki rencana jangka panjang.
Dewan Perdamaian digambarkan sebagai organisasi internasional yang mempromosikan stabilitas dan perdamaian di daerah yang terkena dampak atau terancam oleh konflik. Donald Trump akan menjabat sebagai ketua dewan tanpa batas waktu, dan mungkin memegang jabatan tersebut hingga melampaui masa jabatan keduanya sebagai Presiden AS.
Dewan Perdamaian akan berada di atas “Dewan Eksekutif pendiri” yang mencakup menantu Trump, Jared Kushner, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff, dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Mesir, Qatar, Bahrain, Pakistan, Turki, telah menerima undangan Trump untuk menjadi anggota Dewan Perdamaian. Begitu pula Hungaria, Maroko, Kosovo, Albania, Bulgaria, Argentina, dan Paraguay, serta negara-negara Asia Tengah seperti Kazakhstan, Mongolia, dan Uzbekistan, serta negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan Vietnam.
Israel juga turut serta dalam Dewan Perdamaian, meski sebelumnya menolak karena keterlibatan Turki dan Qatar dalam dewan tersebut. Sebagai catatan, tidak ada keterlibatan Otoritas Palestina dalam kelembagaan ini.
Tidak Mau Bergabung
Menurut laporan dari Al Jazeera, setidaknya lima negara, yaitu Perancis, Denmark, Norwegia, Swedia, dan Slovenia, telah mengonfirmasi bahwa mereka tidak akan bergabung. Berikutnya, Jerman dan Spanyol menyatakan enggan bergabung. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez bahkan mempermasalahkan tidak dilibatkannya Otoritas Palestina dalam kelembagaan.
“Masa depan Gaza harus ditentukan oleh rakyat Palestina,” ujar Sanchez. Sementara itu, beberapa negara lain, termasuk India, Jepang, dan Thailand, telah diundang tetapi belum mengambil keputusan. Sebagian besar negara Eropa, termasuk sekutu AS seperti Inggris, dan Italia, belum menyatakan apakah mereka akan bergabung dengan dewan tersebut. China dan Rusia juga belum mengonfirmasi partisipasi mereka dalam dewan tersebut.
Mengerdilkan PBB
Di sisi lain, sebagian pihak khawatir Dewan Perdamaian bentukan Trump akan mengecilkan peran PBB, yang telah berfungsi sebagai landasan diplomasi global selama delapan dekade. Masood Khan, mantan duta besar Pakistan untuk AS dan PBB, menolak anggapan bahwa kegagalan PBB untuk bertindak tegas di Gaza mencerminkan keruntuhan institusional. “PBB dicegah untuk bertindak. PBB bukannya tidak memilih untuk tidak bertindak,” kata Khan, merujuk pada veto berulang AS terhadap Israel yang melumpuhkan Dewan Keamanan.
Sementara itu, Andreas Krieg, profesor madya studi keamanan di King’s College London, mengaku khawatir Dewan Perdamaian akan mengikis peran PBB. “Anda tidak perlu menghapus PBB untuk mengikisnya. Anda dapat menguras perhatian, menguras uang, dan menciptakan kebiasaan di mana keputusan-keputusan besar beralih ke badan-badan ad hoc yang dipimpin oleh kekuatan-kekuatan besar,” katanya.
Menurut Krieg, PBB masih memiliki sesuatu yang tidak mudah ditiru oleh dewan – keanggotaan yang hampir universal, kedudukan hukum, dan mekanisme badan-badan yang dapat beroperasi dalam skala besar. “Risikonya adalah dewan mengubah PBB menjadi penyedia layanan yang menerima instruksi daripada menetapkan ketentuan,” kata Krieg. Ia berpendapat, jika negara lain ingin PBB tetap bertahan sebagai panggung utama, mereka akan menolak bergabung dengan dewan, dan mendanai saluran PBB. Selain itu, negara-negara tersebut juga harus memperlakukan dewan sebagai alat sementara yang terkait dengan Gaza daripada model untuk manajemen konflik global.
Rencana Gaza Baru
Dilansir BBC, selama acara deklarasi Dewan Perdamaian, rencana pembangunan kembali wilayah Gaza yang disebut sebagai “Gaza Baru” turut dipresentasikan. Tayangan slide menunjukkan puluhan gedung pencakar langit yang membentang di sepanjang pantai Mediterania dan perumahan di daerah Rafah. Kemudian, slide menampilkan peta yang menguraikan pengembangan bertahap kawasan perumahan, pertanian, dan industri baru untuk 2,1 juta penduduk.
Trump mengatakan, rencana pembangunan “Gaza Baru” akan sukses, dan menjadi keberhasilan monumental yang patut dinantikan. “Saya adalah orang yang ahli di bidang properti dan semuanya tentang lokasi. Lihatlah lokasi di tepi laut ini. Lahan yang indah ini. Bayangkan manfaatnya untuk banyak orang,” kata Trump.
Rencana “Gaza Baru” ini mengingatkan kembali pada pernyataan kontroversial Trump pada Februari 2025, ketika ia mengusulkan relokasi permanen warga Palestina di Gaza. Relokasi tersebut dilaksanakan sembari AS mengambil alih Gaza dan mengubahnya menjadi kawasan resor tepi pantai mewah, atau dalam bahasanya: “Riviera Timur Tengah”.
Menantu Trump, Jared Kushner, menyatakan bahwa demiliterisasi Gaza sedang dimulai, dan pemerintahan Palestina baru akan dibentuk di Gaza. Pemerintahan baru, Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), akan bekerja sama dengan Hamas dalam hal demiliterisasi, serta kesepakatan gencatan senjata. Hamas sebelumnya menolak untuk menyerahkan senjatanya tanpa pembentukan negara Palestina merdeka dan berdaulat. Namun Trump telah mengultimatum kelompok tersebut untuk menyerahkan senjata, apabila tidak ingin nasib mereka berakhir.
Bagikan ke:
