MOSKOW & BEIJING – Dominasi Dolar AS sebagai mata uang cadangan utama dunia kini menghadapi tantangan paling serius dalam beberapa dekade terakhir. Aliansi BRICS+ (Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, serta anggota baru termasuk Arab Saudi dan UEA) dilaporkan tengah memanfaatkan ketidakstabilan di Timur Tengah untuk mempercepat agenda dedolarisasi global.
Langkah ini dipicu oleh kekhawatiran negara-negara berkembang terhadap “persenjataan” Dolar AS (sanksi ekonomi) di tengah konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang kian memanas di awal tahun 2026.
Analisis Strategis: Minyak sebagai Katalis Utama
Sejarah mencatat bahwa kekuatan Dolar AS sangat bergantung pada sistem “Petrodolar”, di mana perdagangan minyak global wajib menggunakan mata uang tersebut. Namun, dengan bergabungnya Arab Saudi dan Uni Emirat Arab ke dalam blok BRICS, fondasi ini mulai retak.
Berdasarkan data riset ekonomi Februari 2026, Arab Saudi dikabarkan telah mulai menerima mata uang Yuan (RMB) dan Rupee untuk pembayaran ekspor minyak ke China dan India. Eskalasi militer di Selat Hormuz semakin memperkuat alasan negara-negara produsen minyak untuk mencari alternatif pembayaran yang lebih aman dari jangkauan sanksi Departemen Keuangan AS.
Mekanisme BRICS Pay dan Mata Uang Digital
Aliansi BRICS tidak hanya sekadar beralih ke mata uang lokal, tetapi juga tengah menguji coba BRICS Pay, sebuah sistem pembayaran berbasis blockchain yang independen dari sistem SWIFT yang dikuasai Barat.
- Independensi Finansial: Sistem ini memungkinkan transaksi lintas batas tanpa melibatkan bank koresponden di New York atau London.
- Emas sebagai Jangkar: Terdapat laporan bahwa BRICS sedang menyiapkan unit akun baru yang nilainya dikaitkan dengan keranjang mata uang anggota dan cadangan emas fisik guna memberikan stabilitas di tengah fluktuasi Dolar.
Dampak bagi Ekonomi Amerika Serikat
Analis di Wall Street memperingatkan bahwa penurunan permintaan global terhadap Dolar AS dapat menyebabkan:
- Inflasi Impor: Biaya barang-barang impor di AS akan naik karena nilai tukar Dolar yang melemah.
- Defisit Fiskal: Kesulitan Pemerintah AS dalam mendanai utang luar negerinya jika bank sentral asing terus mengurangi kepemilikan surat utang (Treasury) mereka.
Posisi Indonesia: Menuju Local Currency Settlement (LCS)
Indonesia, meski belum resmi menjadi anggota penuh BRICS, telah lama menjalankan kebijakan serupa melalui Local Currency Settlement (LCS). Bank Indonesia (BI) terus memperluas kerja sama penggunaan mata uang lokal dengan negara-negara mitra dagang utama seperti China, Jepang, dan Korea Selatan untuk mengurangi ketergantungan pada Dolar AS.
“Langkah dedolarisasi bukan berarti memusuhi Dolar, melainkan diversifikasi risiko. Di tengah potensi Perang Dunia III, bergantung pada satu mata uang tunggal sangatlah berbahaya bagi stabilitas Rupiah,” ujar analis ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).
Kesimpulan: Menuju Dunia Multipolar
Guncangan yang dialami Dolar AS saat ini menandai transisi menuju tatanan ekonomi dunia multipolar. Konflik di Timur Tengah bertindak sebagai katalis yang memaksa negara-negara kekuatan baru untuk mempercepat pembangunan sistem keuangan mandiri. Jika tren ini berlanjut, posisi Dolar sebagai instrumen hegemoni tunggal diprediksi akan terus memudar sebelum berakhirnya tahun 2026.
Fakta Data Dedolarisasi (Update Feb 2026):
- Pangsa Dolar: Cadangan devisa global dalam Dolar AS turun di bawah 55% (rekor terendah).
- Transaksi Yuan: Penggunaan Yuan dalam perdagangan global meningkat 12% sejak krisis Hormuz meletus.
- Cadangan Emas: Bank Sentral anggota BRICS telah membeli lebih dari 1.000 ton emas sepanjang 2025 sebagai diversifikasi.
Bagikan ke:
