Wilayah Surabaya Masih Terendam Banjir, Pemkot dan DPRD Berupaya Meminimalisasi
Beberapa wilayah di Kota Surabaya masih tergenang banjir, bahkan genangan air sempat viral di media sosial. Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan saluran air tidak mampu menahan debit air yang deras, sehingga meluber ke permukaan jalan.
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, mengungkapkan bahwa penanganan banjir telah dilakukan secara baik oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya maupun DPRD melalui fungsi legislatif. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang fokus pada pembangunan infrastruktur yang tepat guna.
“Kita semua menyadari problem utama banjir dan kemacetan. Kami bersama dengan pemkot, fokus meminimalisir hal-hal di luar isu SDM maupun kemiskinan. Di periode kedua Walikota Eri Cahyadi, fokusnya adalah membangun infrastruktur untuk mengurangi titik genangan dan kemacetan. Ini akan berkesinambungan dalam APBD 2026-2027 mendatang. Kami optimis pembangunan infrastruktur yang tepat waktu juga bisa tepat guna,” ujar Arif Fathoni.
Menurutnya, Pemkot Surabaya telah melakukan sejumlah langkah konkret untuk mengatasi banjir. Beberapa di antaranya adalah memperbanyak pembangunan rumah pompa serta mendorong peningkatan resapan air, khususnya di kawasan Surabaya Timur. Dari data yang ada, upaya tersebut mulai menunjukkan hasil dengan berkurangnya sejumlah titik genangan.
“Upaya pengendalian banjir membuahkan hasil. Dari data yang kami peroleh, beberapa titik genangan telah berkurang. Ini akan kita kebut mengingat alokasi APBD 2026 telah mencapai Rp 1,1 T dan akan berlanjut di tahun 2027,” katanya.
Arif Fathoni menambahkan bahwa Raperda penanganan banjir juga mencakup berbagai aspek teknis, termasuk sistem saluran air yang harus saling terhubung, khususnya di kawasan perumahan yang terus berkembang di Kota Surabaya. Pengembang perumahan diwajibkan membangun saluran drainase yang terintegrasi agar tidak menimbulkan dampak genangan di wilayah lain.
“Salah satunya, pengembang perumahan membuat saluran terintegrasi satu sama sama lain. Kita ibukota Jati, tingkat hunian meningkat. Raperda ini kita dorong salurannya terkoneksi satu sama lain, tidak boleh satu kawasan menggenangi kawasan lain. Ini yang dibahas di raperda selain pembangunan infrastruktur lain,” ujarnya.
DPRD Surabaya mengakui ada beberapa proyek saluran air yang terhambat akibat kelalaian kontraktor hingga rumah pompa yang tidak bekerja maksimal. Pihaknya mendukung upaya Pemkot yang sudah secara tegas memutus kontrak terhadap kontraktor yang menangani tidak sesuai deadline.
“Memang ada keterlambatan dari pengelola barang dan jasa, kita mendukung adanya pemutusan kontrak,” ujarnya.
Upaya Bersama untuk Mengatasi Banjir di Surabaya
Untuk memastikan efektivitas penanganan banjir, pemerintah dan DPRD Surabaya terus memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak. Salah satu langkah penting adalah peningkatan koordinasi antara instansi terkait dan pelaku pembangunan. Dengan adanya Raperda, harapannya dapat menjadi pedoman yang jelas bagi semua pihak dalam menjaga kualitas infrastruktur penanggulangan banjir.
Selain itu, diperlukan kesadaran dari masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar, seperti tidak membuang sampah sembarangan yang bisa menghambat aliran air. Hal ini sangat penting karena banjir tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga oleh kebijakan dan perilaku manusia.
Pemkot Surabaya juga sedang mempercepat proses pengerjaan proyek infrastruktur penanggulangan banjir. Dengan anggaran yang besar, diharapkan dapat memberikan solusi jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir di berbagai wilayah kota.
Dalam rangka memastikan keberhasilan program ini, DPRD Surabaya akan terus memantau pelaksanaan proyek dan mengevaluasi kinerja pelaku usaha. Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, diharapkan Surabaya dapat menjadi kota yang lebih siap menghadapi bencana banjir.
Bagikan ke:
