Dokumentasi saat Pejuang Hamas menyerahkan tawanan tentara Israel. Sumber: Dok. Istimewa.
JAKARTA, Adikarto, – Kelompok pejuang Palestina, Hamas, akhirnya memberikan respons tegas terkait rencana Indonesia mengirimkan 8.000 personel TNI untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF) di Jalur Gaza. Pemimpin senior Hamas, Osama Hamdan, menegaskan bahwa rakyat Palestina tidak membutuhkan kehadiran pasukan asing yang hanya akan menggantikan peran pendudukan Israel.
Penolakan Terhadap Pasukan Asing
Dalam wawancara eksklusif dengan Aljazeera Mubasher, Osama Hamdan menyatakan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi langsung dengan berbagai negara, termasuk pemerintah Indonesia. Hamas menyampaikan keberatan atas skema ISF yang merupakan bagian dari Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) bentukan Presiden AS Donald Trump.
“Kami telah memberi tahu semua pihak, termasuk pemerintah Indonesia, bahwa kami warga Palestina tidak membutuhkan kekuatan atau pasukan asing,” ujar Hamdan, Kamis (12/02).
Hamdan memperingatkan agar dunia internasional tidak mengirim pasukan yang berisiko berbenturan dengan rakyat Palestina atau justru melemahkan kehendak mereka demi kepentingan penjajah.
Mandat yang Dapat Diterima Hamas
Meski menolak ISF dalam format saat ini, Hamas memberikan celah jika mandat pasukan internasional diubah. Menurut Hamdan, pasukan internasional hanya bisa diterima jika memiliki tugas spesifik di perbatasan untuk melindungi warga sipil dari agresi.
“Mereka seharusnya ditempatkan di perbatasan guna mencegah Israel kembali melancarkan agresi, penyusupan, atau pendudukan ulang. Jika pasukan datang dengan dasar dan mandat seperti itu, maka hal tersebut dapat diterima,” tambahnya.
Komitmen Indonesia di Mata Hamas
Menariknya, Hamdan mengungkapkan bahwa dalam dialog bilateral, pemerintah Indonesia telah memberikan jaminan eksplisit kepada Hamas. Indonesia memastikan bahwa pengiriman brigade TNI tersebut tidak akan menjadi alat untuk menjalankan agenda politik maupun keamanan Israel di tanah Palestina.
“Anda mendengar ini secara eksplisit dari pemerintah Indonesia: mereka tidak akan menjadi pihak atau pelaksana agenda Israel apa pun di Jalur Gaza,” tegas Hamdan mengutip pernyataan pihak Jakarta.
Dilema Misi Kemanusiaan RI
Pernyataan Hamas ini menjadi tantangan serius bagi diplomasi Indonesia menjelang KTT Washington 19 Februari mendatang. Pasalnya, di saat Indonesia bersiap mengirimkan pasukan Zeni untuk rekonstruksi, pihak Israel justru menuntut hak veto dan verifikasi terhadap pasukan tersebut di bawah naungan BoP.
Absennya keterlibatan faksi-faksi di Gaza, termasuk Hamas, dalam struktur BoP membuat posisi pasukan internasional seperti RI berada di area abu-abu antara misi kemanusiaan dan risiko konfrontasi politik lokal.
Bagikan ke:
