Foto Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi di Jakarta. Sumber: Istimewa.
TEHERAN – Eskalasi diplomatik mewarnai persiapan misi perdamaian di Jalur Gaza. Pemerintah Iran secara resmi menyatakan skeptisisme terhadap efektivitas Board of Peace (Dewan Perdamaian) yang digagas Amerika Serikat. Di tengah keraguan tersebut, posisi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto justru muncul sebagai satu-satunya “jembatan” penghubung yang diterima oleh semua pihak.
Sikap Keras Teheran: Kritik atas Dominasi Barat
Dalam pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Iran di Teheran pada Rabu (11/02), juru bicara pemerintah Iran menyebut bahwa struktur Board of Peace terlalu didominasi oleh Washington dan sekutunya. Iran mengkhawatirkan dewan tersebut akan digunakan sebagai instrumen untuk memaksakan kepentingan geopolitik tertentu yang mengabaikan kedaulatan penuh rakyat Palestina.
“Kami meragukan netralitas badan yang pembentukannya tidak melibatkan representasi luas dari negara-negara kawasan secara adil,” tulis pernyataan tersebut sebagaimana dikutip dari laporan Tempo Internasional.
Indonesia Sebagai ‘Safe Guard’ Diplomasi
Meskipun Iran bersikap dingin terhadap AS, Teheran mengirimkan sinyal positif bagi keterlibatan Indonesia. Indonesia, yang berencana mengirimkan satu brigade TNI sebagai bagian dari pasukan stabilisasi (ISF), dianggap memiliki legitimasi moral yang kuat sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar dengan prinsip politik luar negeri bebas-aktif.
Diplomat senior di Jakarta mengonfirmasi adanya komunikasi intensif antara Jakarta dan Teheran. Indonesia diposisikan sebagai “penjamin” bahwa misi perdamaian di Gaza tidak akan melenceng menjadi pendudukan militer baru, melainkan murni untuk rehabilitasi dan stabilisasi kemanusiaan.
Misi ‘Jembatan’ di KTT Washington
Peran Indonesia sebagai penengah akan diuji pada KTT Washington, 19 Februari 2026. Presiden Prabowo dijadwalkan membawa aspirasi dari negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) ke meja perundingan yang dipimpin Donald Trump.
Strategi Indonesia mencakup tiga poin utama untuk menjembatani jurang kepercayaan ini:
- Netralitas Pasukan: Memastikan TNI beroperasi di bawah aturan keterlibatan (Rules of Engagement) yang menghormati hak sipil Palestina.
- Transparansi Dana: Mengawasi bahwa dana rekonstruksi dari Dewan Perdamaian benar-benar sampai ke teknokrat Palestina.
- Inklusivitas Politik: Mendorong agar faksi-faksi di kawasan tetap memiliki suara dalam proses transisi.
Analisis Geopolitik: Mengapa Indonesia Penting?
Pengamat hubungan internasional menilai bahwa tanpa kehadiran Indonesia, Board of Peace berisiko mengalami kebuntuan karena penolakan dari poros perlawanan di Timur Tengah. “Indonesia adalah satu-satunya negara yang bisa bicara dengan Washington sekaligus tetap dipercaya oleh Teheran dan faksi-faksi di Gaza,” lapor Jakarta Globe.
Kehadiran 8.000 personel TNI bukan hanya soal keamanan fisik di lapangan, melainkan simbol bahwa solusi untuk Palestina didukung oleh kekuatan moderat dunia Islam.
Bagikan ke:
