Perusahaan Teknologi Meta Dianggap Mengakali Mekanisme Pengawasan Iklan Penipuan
Perusahaan teknologi besar, Meta, dikabarkan melakukan berbagai upaya untuk menghindari tekanan dari regulator terkait iklan penipuan yang muncul di platform Facebook dan Instagram. Daripada menangani masalah secara langsung, Meta justru mencoba menyembunyikannya dari pengawas.
Temuan ini didapatkan dari laporan khusus yang dirilis oleh Reuters. Dalam laporan tersebut, terdapat dokumen internal Meta, termasuk dari tim keuangan, hukum, kebijakan publik, hingga tim keamanan perusahaan selama empat tahun terakhir. Dokumen-dokumen itu menjelaskan bagaimana Meta merespons kebijakan pengawasan yang semakin ketat dari pemerintah di berbagai negara terkait iklan penipuan.
Menurut laporan tersebut, Meta dikatakan telah mengembangkan panduan internal agar dapat menghindari tekanan dari regulator. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan memanfaatkan “Ad Library” (Perpustakaan Iklan), yaitu basis data transparansi yang digunakan oleh regulator untuk melacak iklan penipuan.
Namun, Meta dilaporkan telah memetakan kata kunci yang sering digunakan oleh regulator saat menelusuri Ad Library. Kata-kunci tersebut kemudian digunakan untuk menghapus iklan yang dianggap sebagai penipuan. Akibatnya, jumlah iklan bermasalah yang muncul dalam hasil pencarian Ad Library menurun signifikan. Namun, menurut laporan Reuters, jumlah iklan penipuan di seluruh platform Meta sebenarnya tidak banyak berkurang.
Sandeep Abraham, konsultan keamanan siber yang pernah menjadi penyelidik penipuan di Meta, menyebut trik ini sebagai “sandiwara regulasi” karena dinilai bertentangan dengan tujuan transparansi Ad Library. Meskipun demikian, Meta membantah tudingan tersebut dan menyatakan bahwa penghapusan iklan penipuan dari hasil pencarian adalah bagian dari upaya penegakan hukum yang sah oleh tim internal perusahaan.
Awal Mula Trik Ini Dimulai di Jepang
Trik ini awalnya diterapkan oleh Meta di Jepang, terutama ketika regulator setempat sedang mempertimbangkan penerapan aturan verifikasi pengiklan. Saat itu, Jepang menghadapi lonjakan iklan skema investasi palsu yang menggunakan wajah publik figur dengan teknologi kecerdasan buatan (AI).
Setelah Ad Library “dibersihkan”, aturan verifikasi tersebut akhirnya tidak diberlakukan. Setelah kejadian itu, Meta membuat dokumen yang disebut “global playbook” untuk menyembunyikan iklan palsu. Strategi serupa kemudian diterapkan di Amerika Serikat, Eropa, India, Australia, dan Brasil.
Dokumen tersebut juga mengungkap alasan utama di balik langkah Meta. Menurut analisis internal perusahaan, penerapan verifikasi pengiklan secara universal bisa mengurangi jumlah iklan penipuan secara signifikan. Namun, kebijakan tersebut diperkirakan akan memakan biaya sekitar 2 miliar dolar AS (sekitar Rp 33,4 triliun) dan mengurangi pendapatan hingga 4,8 persen.
Oleh karena itu, Meta memilih pendekatan reaktif, yakni menghapus iklan penipuan setelah muncul laporan. Verifikasi pengiklan hanya diterapkan di negara-negara yang mewajibkannya secara hukum, seperti Singapura dan Taiwan.
Dampak Hukum dan Kritik dari Regulator
Berdasarkan laporan dari pejabat Taiwan yang dikutip Reuters, jumlah iklan penipuan di Facebook dan platform lain turun drastis setelah aturan verifikasi diberlakukan. Reuters juga menyoroti temuan investigasi sebelumnya yang menyebut bahwa iklan berisiko tinggi, sesuai klasifikasi internal Meta, menyumbang pendapatan hingga 7 miliar dolar AS (sekitar Rp 117 triliun) per tahun. Hal ini seolah mengungkap mengapa Meta enggan memperketat verifikasi.
Praktik ini mulai berujung pada masalah hukum. Meta saat ini digugat oleh Pemerintah Kepulauan Virgin AS, yang menuduh perusahaan memperoleh keuntungan dari iklan penipuan. Sementara itu, regulator Uni Eropa juga meminta penjelasan lebih rinci mengenai penanganan iklan penipuan oleh Meta. Juru bicara Komisi Eropa mengatakan pihaknya ragu akan kepatuhan Meta terhadap aturan yang berlaku.
Bagikan ke:
