Kontribusi Sektor Pertanahan terhadap Pendapatan Daerah DKI Jakarta
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyampaikan bahwa sektor pertanahan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pada tahun 2025, realisasi BPHTB di DKI Jakarta tercatat mencapai Rp3,9 triliun. Angka ini menunjukkan dinamika dan pertumbuhan transaksi properti yang sangat kuat di kota Jakarta.
“Kami sampaikan kepada Bapak/Ibu sekalian, transaksi tanah di Jakarta ini luar biasa. Kontribusi ATR/BPN terhadap pendapatan daerah dalam bentuk BPHTB tahun 2025 sebesar Rp3,9 triliun,” ujar Menteri Nusron usai menyerahkan 3.922 sertipikat tanah aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur Pramono Anung, di Masjid Raya K.H. Hasyim Asy’ari, Jumat (13/02/2026).
BPHTB merupakan pajak yang dibayarkan masyarakat saat melakukan transaksi jual beli atau perolehan hak atas tanah dan bangunan. Di tahun 2024 sendiri, pendapatan DKI Jakarta melalui BPHTB mencapai Rp3,4 triliun. Menurut Menteri Nusron, tingginya nilai BPHTB menunjukkan besarnya aktivitas transaksi properti di Jakarta.
“Kalau Bapak/Ibu jual beli tanah atau mengurus tanah pertama kali, itu ada bayar pajak, namanya BPHTB. Tahun 2025 ini nilainya Rp3,9 triliun. Itu uang dari hasil transaksi rumah dan tanah di Jakarta,” jelasnya.
Secara nasional, Menteri Nusron menyebutkan bahwa total penerimaan BPHTB mencapai sekitar Rp26 triliun pada tahun 2025. Artinya, lebih dari 10% kontribusi BPHTB nasional berasal dari transaksi pertanahan di Jakarta. Hal ini membuktikan bahwa DKI Jakarta memiliki peran penting dalam penerimaan BPHTB secara nasional.
Menteri ATR/Kepala BPN pun mengapresiasi Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, atas komitmennya menjaga aset-aset daerah dengan baik. “Saya sangat berterima kasih punya Gubernur Jakarta yang dipimpin oleh Pak Pramono Anung, yang saya kenal orangnya santun dan punya integritas tinggi. Aset-aset negara sekecil apa pun mampu dipertahankan. Ini patut kita apresiasi,” tuturnya.
Sebagai informasi, 3.922 sertipikat yang diserahkan kali ini mencakup total luas tanah mencapai 563,9 hektare dengan nilai Rp102 triliun. Aset yang disertipikatkan antara lain:
- 2.837 ruas jalan
- 691 gedung, seperti karang taruna, balai rakyat, dan sarana olahraga
- 154 sarana pendidikan
- 123 taman
- 69 gedung
- 39 kantor kelurahan/kecamatan
- 17 eks rumah dinas
Dengan penyerahan sertipikat ini, diharapkan dapat memperkuat pengelolaan aset daerah serta meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat. Selain itu, peningkatan pendapatan dari BPHTB juga menjadi indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta.
Bagikan ke:
