jatim.
, SURABAYA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan respons terkait isu yang melibatkan komika Pandji Pragiwaksono akibat beberapa pernyataannya yang dianggap menyinggung sejumlah pihak.
Hasto mengatakan bahwa PDI Perjuangan berkomitmen untuk menjaga kewarasan demokrasi dengan membangun mekanisme checks and balances. Hal ini mencakup bagaimana partai menyikapi kritik dan perbedaan pendapat.
“PDI Perjuangan adalah Partai Demokrasi Indonesia. Kami menjaga kewarasan dalam demokrasi dengan membangun checks and balances,” ujar Hasto.
Menurutnya, penggunaan aparat penegak hukum secara berlebihan dapat mengganggu hak-hak dasar warga negara yang dijamin konstitusi, seperti kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat.
“Ketika kebebasan berpendapat atau freedom of speech itu disentuh dengan pendekatan hukum yang berlebihan maka partai harus bersikap,” katanya.
Hasto mengambil contoh kasus yang menimpa Pandji Pragiwaksono. Menurutnya, sejumlah tokoh dan lembaga telah menyampaikan pandangan bahwa apa yang disampaikan Pandji masih berada dalam ruang kebebasan yang dijamin konstitusi.
“Hal-hal seperti ini harus dilawan dengan ide, dengan gagasan. Gagasan harus dihadapi dengan gagasan. Itulah demokrasi yang sehat. Jangan kemudian digunakan pasal-pasal karet,” tuturnya.
Dia mengingatkan Presiden pertama RI Soekarno pernah menjadi korban pasal-pasal karet yang mengekang kebebasan berserikat dan berpendapat.
“Masa kita mau set back lagi ke tahun 30-an? Di mana pasal kebebasan itu menjadi pasal karet yang multitafsir,” ujar Hasto.
Walakin, Hasto juga menekankan pentingnya etika dalam menyampaikan pendapat. Menurutnya, budaya bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi sopan santun dan penghormatan terhadap pemimpin harus tetap dijaga.
“Kita ini bangsa Timur, budaya kita menghormati pimpinan. Etika itu sebenarnya jauh lebih fundamental daripada sekadar hukum tertulis,” katanya.
Hasto menyebut tanpa adanya pasal pidana sekalipun, masyarakat Indonesia pada dasarnya sudah memahami penghinaan terhadap individu bukanlah hal yang baik, terlebih sebagai bangsa yang religius.
Dia menambahkan kritik dan peran penyeimbang dalam demokrasi seharusnya difokuskan pada persoalan politik dan kebijakan, bukan menyerang ranah pribadi.
“Menjadi penyeimbang itu bukan menyerang orang per orang. Penyeimbang itu bicara politik,” tutur Hasto.
Bagikan ke:
