JAKARTA – Arifki Chaniago, seorang pengamat politik, menilai bahwa perpindahan kader dari partai-partai besar seperti Partai NasDem dan Golkar ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak hanya sekadar fenomena migrasi biasa. Ia melihatnya sebagai cerminan dari pengaruh yang signifikan terhadap peta politik nasional, khususnya akibat kehadiran Joko Widodo.
Dalam penjelasannya, Arifki menyebutkan beberapa nama kader yang beralih ke PSI. Contohnya adalah Ahmad Ali dan Bestari Barus dari Partai NasDem, serta kabar mengenai Rusdi Masae yang juga dikabarkan ikut bergabung. Sementara dari Partai Golkar, Wayan Suyasa dilantik sebagai Ketua DPD PSI Bali. Hal ini menunjukkan potensi pengaruh yang bisa muncul dari kader-kader tersebut terhadap partai asal mereka.
Menurut Arifki, perpindahan kader potensial ke PSI sangat sulit dilakukan oleh partai kecil tanpa dukungan figur mantan presiden. Ia menjelaskan bahwa keberadaan Jokowi di sekitar PSI menciptakan situasi yang tidak lazim dalam dinamika politik Indonesia. Biasanya, partai kecil menghadapi berbagai keterbatasan, seperti sumber daya, jaringan, dan kepercayaan pemilih. Namun, PSI memiliki peluang untuk melewati hambatan tersebut karena didukung oleh figur presiden dua periode.
“Ini seperti jalan pintas yang sah secara politik. Partai kecil biasanya harus berjuang lama untuk mendapatkan pengakuan, tetapi ketika langsung ditopang mantan presiden, posisi tawarnya otomatis naik,” ujar Arifki.
Arifki juga menjelaskan bahwa fenomena ini bukan hanya berkaitan dengan ideologi atau agenda regenerasi, tetapi lebih pada kalkulasi rasional elite dalam membaca arah kekuasaan. Banyak kader tidak sedang pindah rumah, tetapi pindah kendaraan. Mereka melihat PSI sebagai jalur alternatif yang dinilai memiliki mesin politik dan pengemudi yang jelas.
Dalam sejarah politik Indonesia, figur mantan presiden hampir selalu menjadi jangkar elektoral partai. Contohnya PDI Perjuangan yang bertumpu pada Megawati Soekarnoputri, Partai Demokrat yang tumbuh dalam bayang-bayang Susilo Bambang Yudhoyono, dan Partai Kebangkitan Bangsa yang tak pernah sepenuhnya lepas dari warisan Abdurrahman Wahid.
“Figur seperti Jokowi tidak bisa direplikasi. Karena itu, strategi membangun politik alternatif melalui partai kecil dengan dukungan mantan presiden menjadi sesuatu yang sulit ditiru partai lain,” kata Arifki.
Ia menilai jika Jokowi benar-benar mengambil peran strategis penuh di PSI, misalnya sebagai dewan pembina, maka ukuran keberhasilan partai tersebut tidak cukup hanya lolos ke parlemen. PSI harus naik kelas menjadi partai papan menengah dalam satu siklus pemilu agar politik alternatif yang dibangun memiliki daya saing nyata.
“Kalau hanya lolos parlemen, itu seperti membuka bandara tetapi tidak punya rute strategis. Politik alternatif membutuhkan kapasitas kekuasaan, bukan sekadar eksistensi simbolik,” ujarnya.
PSI juga dipandang berpotensi menjadi kendaraan politik utama bagi Gibran Rakabuming Raka menuju Pilpres 2029, baik untuk kembali mendampingi Prabowo Subianto maupun membuka skenario pencalonan lain.
Di sisi lain, kemunculan Partai Gerakan Rakyat yang lebih awal mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan dinilai turut mempercepat dinamika konsolidasi partai-partai lain. Kontestasi menuju 2029, menurut Arifki, tidak lagi dimulai menjelang pemilu, melainkan jauh lebih awal.
“Kereta 2029 sudah berjalan. Jokowi memilih tidak menunggu di peron, tetapi mungkin saja sedang menyiapkan jalur alternatif sejak dini,” katanya.
Arifki menegaskan migrasi kader ke PSI menjadi sinyal bahwa politik nasional mulai bergerak dari politik loyalitas menuju politik realisme kekuasaan. Dalam konteks tersebut, Jokowi dinilai memiliki modal politik untuk mengubah partai kecil menjadi kekuatan politik yang kompetitif, meski efektivitasnya tetap akan diuji melalui proses elektoral.
Bagikan ke:
