Pernyataan Bahlil Lahadalia tentang Penyebab Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi

Adikarto, — Harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mengalami kenaikan sejak 18 April 2026. Kenaikan ini terjadi sesuai dengan mekanisme pasar global, yang memengaruhi harga BBM yang tidak mendapat subsidi dari pemerintah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan penjelasan resmi mengenai kebijakan tersebut.

Menurut Bahlil, pemerintah hanya memiliki kewenangan terbatas dalam menentukan harga BBM subsidi, yang diperuntukkan bagi masyarakat luas. Sementara itu, harga BBM nonsubsidi atau BBM industri diatur berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2022. Aturan ini menyatakan bahwa fluktuasi harga sangat bergantung pada dinamika pasar minyak mentah dunia.

Mengikuti Mekanisme Pasar Global

Pemerintah tidak intervensi harga BBM nonsubsidi karena telah diatur dalam payung hukum yang jelas. Menurut Bahlil, jenis BBM ini mengikuti harga pasar internasional. Hal ini dilakukan agar badan usaha seperti Pertamina dapat menyesuaikan biaya perolehan dengan harga minyak global, sehingga tetap kompetitif dan menjaga stabilitas pasokan.

Bahlil juga menegaskan bahwa BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex dikonsumsi oleh segmen masyarakat tertentu, yaitu mereka yang memiliki kemampuan finansial lebih tinggi. Ia menekankan bahwa produk-produk ini bukan untuk seluruh lapisan masyarakat, melainkan untuk konsumen yang mampu membelinya.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa subsidi energi tetap tepat sasaran. Dengan demikian, pengguna kendaraan mewah atau industri bisa mengikuti harga keekonomian yang berlaku di pasar internasional. Langkah ini juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan beban subsidi negara.

Strategi Ketahanan Energi Nasional

Di tengah guncangan harga BBM nonsubsidi yang meroket tajam di berbagai daerah, termasuk Provinsi Jambi, pemerintah Indonesia mulai memperkuat strategi ketahanan energi nasional. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa Rusia secara serius berminat menanamkan modalnya untuk membangun kilang minyak dan fasilitas penyimpanan (storage) di tanah air.

Langkah ini menjadi sangat krusial mengingat ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar yang kian mencekik. Saat ini, konsumsi BBM nasional mencapai 1,6 juta barel per hari, sementara kapasitas produksi domestik hanya mampu menyuplai sekitar 600 ribu barel saja. Hal ini memaksa Indonesia untuk mengimpor sekitar 1 juta barel minyak mentah per hari demi menjaga stabilitas stok dalam negeri.

Minat Investasi Rusia

Minat investasi Rusia ini merupakan tindak lanjut dari diplomasi tingkat tinggi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Vladimir Putin. Bahlil menyebutkan bahwa pemerintah saat ini tengah mematangkan skema kerja sama, baik melalui mekanisme antar-pemerintah (G2G) maupun bisnis (B2B). Pemerintah berharap investasi dari “Negeri Beruang Putih” ini dapat menjadi solusi jangka panjang agar harga BBM dalam negeri tidak terlalu rentan terhadap konflik geopolitik yang sering kali memicu premi risiko tinggi di Selat Hormuz.

Meskipun skala proyek penjajakan ini tidak sebesar Kilang Tuban, keberadaannya tetap strategis untuk memperkuat cadangan energi nasional.

Selain merangkul Rusia, pemerintah juga memacu proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan serta bersiap meluncurkan mandatori Biodiesel 50 persen (B50) mulai Juli 2026. Upaya berlapis ini dilakukan agar di masa depan, lonjakan harga BBM nonsubsidi seperti yang terjadi di Jambi hari ini dapat diredam melalui swasembada energi yang lebih kuat.