REGIONAL, — Seorang pengamat politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIPOL) Candradimuka Palembang, Ade Indra Chaniago, memberikan tanggapan terkait rencana Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), untuk melakukan kunjungan ke berbagai daerah di Indonesia.
Menurutnya, sebagai mantan presiden yang telah menyelesaikan masa jabatannya selama dua periode, Jokowi sebaiknya lebih fokus pada peran sebagai negarawan daripada terlibat langsung dalam aktivitas politik praktis.
Ade mengatakan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh Jokowi, termasuk kunjungan ke Palembang, tentu akan memengaruhi opini publik. Meski ia menghormati hak Jokowi untuk melakukan kunjungan tersebut, ia menilai bahwa Jokowi seharusnya tidak terlalu dekat terlibat dalam dinamika politik pasca-pemilu.
“Kunjungan Jokowi ini tentu memiliki dampak, baik positif maupun negatif. Namun saya tetap menghargai hak beliau. Hanya saja, karena sudah tidak menjabat, sebaiknya Jokowi lebih fokus menjadi negarawan dan memberikan kontribusi positif tanpa harus terlalu jauh terlibat dalam politik,” ujar Ade, Jumat.
Masalah yang Dianggap Terkait dengan Kebijakan Era Jokowi
Ade juga menyoroti beberapa isu yang saat ini masih menjadi perhatian masyarakat. Ia menyebutkan bahwa sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat tidak bisa dilepaskan dari kebijakan yang diambil selama pemerintahan Jokowi.
Salah satu contohnya adalah Transfer ke Daerah (TKD), yang menurutnya menjadi keluhan bagi sejumlah kepala daerah karena berdampak pada kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program serta memenuhi kebutuhan pegawai.
Harapan Ade adalah agar masyarakat dapat memahami bahwa berbagai masalah yang terjadi saat ini merupakan bagian dari dampak kebijakan pemerintahan sebelumnya. Ia berharap masyarakat lebih kritis dan cerdas dalam melihat berbagai aktivitas politik yang terjadi setelah Jokowi mundur dari jabatan presiden.
Isu Hutang Negara dan Polemik Lainnya
Selain itu, Ade juga menyoroti isu utang negara yang menurutnya akan menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya. Ia menilai bahwa masalah ini perlu mendapat perhatian serius agar tidak memengaruhi stabilitas ekonomi nasional.
Ade juga menyebutkan beberapa isu yang masih menjadi perdebatan publik, seperti polemik ijazah Jokowi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90, serta berbagai kebijakan strategis yang lahir pada masa pemerintahannya. Ia berharap semua persoalan ini dapat diselesaikan secara terbuka agar tidak menjadi catatan buruk dalam sejarah perjalanan bangsa.
Pertanyaan Publik tentang Tujuan Kunjungan Jokowi
Menurut Ade, jika Jokowi nantinya melakukan perjalanan keliling Indonesia, publik berhak mempertanyakan tujuan dan agenda yang dibawanya dalam kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa masyarakat akan menilai sendiri apakah kunjungan tersebut hanya sekadar aktivitas biasa atau ada kepentingan politik tertentu di baliknya.
“Pertanyaannya, agenda keliling itu untuk apa. Masyarakat tentu akan menilai sendiri apakah itu bagian dari aktivitas biasa atau ada kepentingan politik tertentu di baliknya,” katanya.
Ade menekankan pentingnya penyelesaian berbagai masalah yang masih menjadi polemik agar tidak menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya maupun generasi mendatang. Ia berharap semua isu yang masih diperdebatkan dapat dituntaskan secara jelas dan transparan.
