REGIONAL, — Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan meminta Perum Bulog dan sejumlah kepala daerah di Sulawesi Selatan mempercepat operasi pasar beras di tengah kenaikan harga sejumlah bahan pangan pokok. Permintaan itu disampaikan Zulkifli Hasan saat berkunjung ke Makassar, Selasa (4/8/2026), bertepatan dengan wilayah Sulawesi Selatan yang mulai memasuki puncak musim kemarau.
Menko Pangan menyebut stok beras nasional secara umum masih dalam kondisi aman, dengan cadangan beras pemerintah yang tersimpan di gudang Bulog mencapai sekitar 5,2 juta ton. Meski demikian, ia mengakui harga beras di sejumlah daerah masih bergerak naik sehingga operasi pasar dinilai perlu digencarkan.
Instruksi Percepatan Operasi Pasar Beras dan Pasar Murah
Zulkifli Hasan menyampaikan instruksi tersebut usai menghadiri Rapat Kerja Nasional Koordinator (Rakerkornas) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Hotel Claro Makassar. Ia meminta Bulog segera menyalurkan tambahan pasokan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke pasar tradisional maupun modern agar harga di tingkat konsumen dapat ditekan.
“Segera operasi pasar agar harga bisa turun,” kata Zulkifli Hasan usai menghadiri Rakerkornas Apindo di Hotel Claro Makassar, Selasa (4/8/2026), sebagaimana dikutip Tribun Timur. Operasi pasar merupakan instrumen pemerintah untuk mengendalikan inflasi pangan, di mana beras dari cadangan pemerintah dijual dengan harga lebih terjangkau dibanding harga pasar guna menekan lonjakan harga di tingkat konsumen.
Selain menugaskan Bulog, Zulkifli Hasan juga meminta gubernur, bupati, dan wali kota mengalokasikan sebagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menggelar pasar murah. Langkah itu ditujukan agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap dapat mengakses bahan pokok dengan harga terjangkau di tengah tekanan kenaikan harga.
Dampak Kekeringan terhadap Pasokan dan Harga Pangan
Kenaikan harga beras yang disinggung Zulkifli Hasan terjadi bersamaan dengan meluasnya dampak musim kemarau di berbagai wilayah Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat sebagian besar wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau menjelang akhir Juli 2026, dengan curah hujan kategori rendah mendominasi hampir seluruh zona musim.
Kondisi tersebut berpotensi menekan produktivitas pertanian, khususnya di sentra produksi padi yang bergantung pada pasokan air irigasi. Berkurangnya produksi berisiko memperlambat penyerapan gabah oleh Bulog sekaligus memicu tekanan harga di tingkat konsumen menjelang masa panen berikutnya.
Di sisi lain, besarnya cadangan beras yang tersimpan di gudang Bulog dinilai cukup untuk meredam gejolak harga dalam jangka pendek. Pemerintah menempatkan operasi pasar dan penyaluran bantuan pangan sebagai instrumen utama menjaga stabilitas harga selama masa transisi menuju puncak kemarau.
Pernyataan Bulog Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
Kepala Kantor Wilayah Perum Bulog Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar), Fahrurozi, sebelumnya menyatakan pasokan pangan di wilayah tersebut masih tergolong aman. Ia menyebut Bulog belum melihat tanda-tanda lonjakan harga yang signifikan dalam waktu dekat, kendati musim panen di sejumlah daerah telah berakhir.
“Supply dan permintaan itu kan muncullah harga,” kata Fahrurozi, dikutip dari IDN Times Sulsel, akhir Juli 2026. Menurutnya, harga beras cenderung mulai terkoreksi naik ketika pasokan gabah dari petani berkurang seusai masa panen utama berlalu.
Fahrurozi menambahkan Bulog Sulselbar tetap menyiapkan langkah antisipasi berupa perluasan distribusi beras SPHP dan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat. Bantuan pangan tahap kedua atau Triwulan II untuk alokasi Juli-September 2026 mulai disalurkan pada Agustus, dengan besaran sepuluh kilogram beras per penerima manfaat setiap bulan tanpa disertai minyak goreng seperti penyaluran sebelumnya.
Data Nasional Penanganan Titik Kekeringan
Secara nasional, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat telah menangani 294 titik kekeringan akibat El Nino di seluruh Indonesia hingga akhir Juli 2026. Jumlah tersebut terdiri atas 180 titik di daerah irigasi persawahan dan 114 titik di kawasan permukiman.
Dari total titik tersebut, sebanyak 202 titik atau sekitar 68,7 persen telah selesai ditangani, sementara 92 titik lainnya masih dalam proses pengerjaan fisik di lapangan. Penanganan dilakukan melalui pemompaan air dari sungai ke areal persawahan, normalisasi saluran irigasi, peninggian tanggul menggunakan karung pasir, serta pemasangan pipa tambahan debit air.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan fokus penanganan saat ini diarahkan pada pencarian sumber air tanah baru untuk menyuplai kawasan sentra produksi pangan. “Kita harus menjaga agar produktivitas petani tidak turun meskipun dalam kondisi kekeringan,” kata Dody, dikutip Antara.
Kementerian PU turut menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memakai teknologi isotop untuk mendeteksi potensi air bawah tanah secara presisi. Kementerian ini juga bekerja sama dengan BMKG melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca di sejumlah kawasan bendungan, salah satunya di Bendungan Jatiluhur pada 30 Juli 2026 bersama Perum Jasa Tirta II dan TNI AU.
Proyeksi Puncak Kemarau dan Fenomena El Nino 2026
Organisasi Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization/WMO) memperkirakan fenomena El Nino akan terus menguat dan mencapai kategori kuat pada periode Agustus hingga Oktober 2026. Penguatan itu diperkirakan terjadi bersamaan dengan fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) positif yang turut memengaruhi pola curah hujan di kawasan Indonesia.
BMKG memproyeksikan puncak musim kemarau nasional berlangsung pada Agustus 2026, termasuk di wilayah Makassar dan sekitarnya. Kondisi tersebut berpotensi memicu krisis air bersih, penurunan hasil pertanian, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah.
Pemerintah Kota Makassar telah menetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai pusat komando penanganan potensi krisis air sejak pertengahan tahun ini. Langkah antisipasi itu diambil menyusul pengalaman kekeringan panjang yang pernah melanda Makassar pada periode 1997-1998, 2015-2016, dan 2023.
Program Pompanisasi sebagai Mitigasi Jangka Pendek
Di sektor pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan 56 ribu unit pompa air pada Tahun Anggaran 2026 sebagai salah satu instrumen mitigasi kekeringan. Sebanyak 11 ribu unit di antaranya telah didistribusikan kepada petani, sementara sekitar 20 ribu unit lainnya masih dalam proses penyaluran berdasarkan usulan pemerintah daerah.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut pompanisasi sebagai solusi tercepat untuk menjaga lahan sawah tetap memperoleh pasokan air di tengah musim kemarau panjang. “Mustahil kita lolos dari krisis pangan kalau solusi cepat ini tidak kita lakukan,” ujar Amran, dikutip Antara.
Bantuan pompa air maupun alat mesin pertanian dapat diajukan petani melalui Penyuluh Pertanian Lapangan atau Dinas Pertanian kabupaten/kota setempat. Usulan tersebut selanjutnya diverifikasi dan diprioritaskan berdasarkan tingkat kebutuhan serta kondisi wilayah yang terdampak kekeringan, termasuk untuk kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang terdaftar dalam sistem data resmi Kementan.
Siapa yang Terdampak
Dua kelompok utama berpotensi terdampak langsung dari dinamika ini. Petani di daerah irigasi yang belum tuntas ditangani menghadapi risiko penurunan hasil panen akibat berkurangnya pasokan air, sementara masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan maupun perdesaan menghadapi tekanan dari kenaikan harga beras di pasar.
Pemerintah menyebut kombinasi operasi pasar, pasar murah berbasis APBD, bantuan pangan, dan pompanisasi disiapkan untuk meredam dampak pada kedua kelompok tersebut secara bersamaan. Efektivitas langkah-langkah itu akan sangat bergantung pada kecepatan distribusi di tingkat daerah, termasuk di Sulawesi Selatan.
Pemerintah menyatakan operasi pasar dan penyaluran bantuan pangan akan terus berlangsung hingga puncak musim kemarau berakhir dan masa panen berikutnya tiba. Bulog maupun pemerintah daerah diminta melaporkan perkembangan harga dan pasokan secara berkala kepada Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
Kementerian PU menyatakan akan terus mempercepat penanganan titik-titik kekeringan yang belum tuntas, khususnya di kawasan irigasi pertanian. Hingga artikel ini diterbitkan, belum ada rincian resmi dari pemerintah pusat mengenai jumlah titik kekeringan yang secara spesifik berada di wilayah Sulawesi Selatan.
