Partai Demokrat Menyomasi Akun Media Sosial yang Menuduh SBY Terlibat dalam Kasus Ijazah Jokowi
Partai Demokrat mengambil langkah tegas terhadap sejumlah akun media sosial yang menuding Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebagai dalang di balik isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Langkah ini dilakukan sebagai bentuk peringatan keras terhadap pihak-pihak yang menyebarluaskan informasi yang dinilai tidak benar.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis Partai Demokrat, Ahmad Khoirul Umam, menjelaskan bahwa tudingan keterlibatan SBY dalam kasus ijazah Jokowi bukan sekadar suara-suara murni dari masyarakat. Ia melihat adanya pola yang jelas dari penggiringan opini tersebut.
“Artinya dalam konteks ini sumber fitnah dan pola disinformasinya sangat berbeda. Ini bukan sesuatu yang sifatnya genuin (murni) dari masyarakat, tetapi sebuah pola fitnah yang memang disebarkan secara masif oleh akun yang memang kategorinya anonim di media sosial,” ujarnya.
Umam mencermati bahwa proses dan karakter dari media sosial ini cenderung terkoordinasi berulang. Ia menyatakan bahwa disinformasi ini cukup berbahaya karena bisa merusak reputasi serta ruang demokrasi.
Diakui Umam, SBY sangat terganggu dengan tudingan itu. Ada kekhawatiran bahwa jika diam, maka masyarakat yang mudah mengkonsumsi materi-materi tidak mendidik akan menganggapnya sebagai bentuk pembenaran.
“Kalau misal kemudian mendiamkan itu juga bisa menciptakan preseden yang saya pikir tidak begitu baik untuk ruang demokrasi kita. Artinya apa? Membiarkan ruang politik fitnah menjadi normal,” tegasnya.
Dalam proses somasi ini, pihaknya tidak hanya melihat reputasi dan kehormatan, tetapi juga ruang pendidikan politik yang harus dilakukan dalam konteks kebebasan bereskpresi. Meski begitu, menurutnya, fitnah itu tidak bisa dibiarkan karena bisa menjadi kebenaran baru yang tidak mudah diklarifikasi.
“Ini adalah bagian dari ikhtiar sekaligus juga klarifikasi supaya asumsi prasangka yang berkembang yang tidak produktif secara politik, secara demokrasi bisa segera dihentikan dan kita melangkah pada hal-hal yang jauh lebih produktif ke depan,” katanya.
Umam juga meminta agar kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memiliki sistem yang bisa mendeteksi secara akurat siapa pihak-pihak yang berada di balik akun-akun tersebut. Ditegaskan Umam, somasi itu hanya proses awal yang sebenarnya memberikan ruang bagi aktor-aktor yang berada di balik itu untuk segera mengakhiri tindakan mereka.
Namun, jika proses itu tidak berjalan, Partai Demokrat siap membawa masalah ini pada ranah hukum. Partai Demokrat tidak memberikan batas waktu tertentu untuk proses somasi ini, dan berharap prosesnya secara natural.
Peran Megawati dan PDIP
Sama halnya dengan SBY, Megawati juga siap mempertimbangkan langkah hukum. Politikus PDIP, Guntur Romli, mengatakan pertimbangan upaya hukum muncul karena Megawati dan PDIP merasa dirugikan atas tuduhan yang muncul tersebut. Dia juga menyebut pihaknya mendukung langkah SBY usai dikaitkan dengan kasus ijazah Jokowi.
“Kami mendukung apabila Pak SBY akan menempuh jalur hukum. Fitnah tersebut memang tidak bisa dibiarkan.”
Guntur menegaskan pertimbangan upaya hukum tersebut sebenarnya bukan muncul dari perintah Megawati, tetapi kesadaran dari kader. Dia mengungkapkan upaya ini menjadi wujud pembelaan terhadap kehormatan Megawati.
Tanggapan Jokowi
Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) blak-blakan mengungkap ada agenda besar di balik isu ijazah palsu yang sudah empat tahunan bergulir. Jokowi selama ini diam saja dan tidak banyak menanggapi karena dia yakin dengan ijazah asli yang dipegangnya.
Menurut Jokowi, akan lebih baik kalau pembuktian tudingan ijazah palsu ini di pengadilan karena akan kelihatan proses hukum yang adil. “Karena yang membuat ijazah saya sudah menyampaikan asli, masih tidak dipercaya, gimana?” katanya sambil tersenyum.
Jokowi melihat ada agenda besar politik dan ada operasi politik sehingga isu ijazah palsu ini sampai bertahun-tahun tidak selesai. Menurut Jokowi, ada keinginan pihak tertentu yang mau men-downgrade dan menurunkan reputasi yang dia miliki.
Bagikan ke:
