Pemprov Jabar Akui Masih Ada PR yang Harus Diselesaikan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakui bahwa masih ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan hingga tahun 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menyatakan bahwa secara umum arah pembangunan Jawa Barat sepanjang tahun 2025 berada di jalur yang sesuai dengan harapan. Namun, ia juga mengakui bahwa capaian tersebut belum sepenuhnya menjawab masalah mendasar di masyarakat.
“Overall Jawa Barat memang on the track menuju Jawa Barat istimewa, tetapi tetap ada PR besar yang harus kita selesaikan,” ujar Herman di Gedung Sate, Rabu (31/12/2025) malam.
Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran yang Masih Tinggi
Salah satu PR utama yang masih menjadi perhatian adalah tingkat kemiskinan Jawa Barat yang masih berada di angka 7,02 persen. Meskipun angka ini lebih rendah dibanding rata-rata nasional dan terus menurun, pemerintah daerah menilai penurunan tersebut belum ideal.
“Angka ini masih harus kita tekan terus. Harapan kita, tentu lebih kecil lagi, karena makin kecil makin baik,” ujarnya.
Selain itu, tingkat pengangguran yang masih berada di kisaran 6,7 persen juga menjadi perhatian serius. Pemerintah daerah berupaya untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak serta meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan agar masyarakat dapat bersaing di pasar tenaga kerja.
Kebijakan Upah Minimum dan Dinamika dengan Buruh
Herman turut menyentuh kebijakan upah minimum sektoral yang sempat memicu dinamika dengan kalangan buruh. Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.
“Aspirasi buruh kita dengarkan dan kita tindak lanjuti, meskipun tidak semuanya bisa dipenuhi,” ujarnya.
Menurut Herman, kebijakan yang terlalu berat sebelah justru berisiko menekan dunia usaha dan memicu pemutusan hubungan kerja. Karena itu, pemerintah daerah mengambil posisi moderat dengan mempertimbangkan ekosistem ekonomi secara menyeluruh.
“Tidak ada kebijakan yang bisa membahagiakan semua pihak. Yang penting ekosistem ekonomi Jawa Barat tetap terjaga,” katanya.
Pendekatan Komprehensif dalam Pengambilan Kebijakan
Herman menuturkan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh Pemprov Jabar tidak bersifat parsial atau sporadis, melainkan dilihat secara komprehensif demi kepentingan jangka panjang daerah.
“Jadi mohon maaf kalau ada pihak yang mungkin kurang berkenan, tapi yang jelas tidak ada kepentingan lain kecuali Jawa Barat. Ke depan harus jauh lebih baik. Karena Pak Gubernur kan melihatnya komprehensif, tidak sporadis, tidak parsial,” tuturnya.
Optimisme Masa Depan
Ke depan, Herman optimistis berbagai PR tersebut dapat ditangani secara bertahap. Dengan pertumbuhan ekonomi yang terus dijaga serta penguatan kolaborasi, termasuk dengan perguruan tinggi, pemerintah daerah berharap dampaknya akan langsung dirasakan pada penurunan kemiskinan dan pengangguran di 2026.
“Insyaallah, dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, dampaknya pasti ke pengangguran dan kemiskinan,” kata Herman.
Bagikan ke:
