Tanggapan Menteri HAM atas Dugaan Teror terhadap Influencer
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memberikan pernyataan mengenai maraknya dugaan teror yang dialami sejumlah influencer setelah menyampaikan kritik terhadap penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera. Pigai menekankan bahwa setiap laporan terkait ancaman atau tindakan teror harus ditangani secara serius melalui mekanisme hukum yang berlaku.
“Terkait maraknya teror yang menimpa influencer, saya meminta kepada aparat kepolisian untuk mengusut secara tuntas agar diketahui motif serta pelakunya,” ujar Pigai dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat (2/1).
Pigai mengapresiasi setiap individu, termasuk para influencer, yang menggunakan hak kebebasan berpendapat. Namun, ia juga mengingatkan bahwa kritik yang disampaikan sering kali berubah menjadi serangan terhadap kehormatan individu maupun institusi. Ia menilai bahwa kehati-hatian sangat penting agar ruang demokrasi tidak disalahgunakan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
“Saat ini kita menikmati surplus demokrasi, yakni hak berpendapat atas pikiran dan perasaan yang dijamin tanpa adanya protokol lalu lintas. Dalam situasi ini, tidak mungkin institusi, apalagi negara, menghalangi kebebasan tersebut,” tegas Pigai.
Ia juga mengingatkan para influencer agar dalam menyampaikan kritik tidak langsung memframing pemerintah sebagai pelaku teror. Menurut Pigai, hingga saat ini belum ada pihak yang dapat dipastikan bertanggung jawab tanpa melalui proses penyelidikan aparat penegak hukum.
Kritik yang Tidak Berdasar
Pigai menyebut bahwa kebebasan berpendapat di ruang publik sering diiringi dengan praktik penggiringan opini menggunakan logika sesat atau logical fallacy. Bentuk-bentuknya antara lain serangan pribadi (ad hominem), manipulasi emosi, generalisasi berlebihan, hingga pengaburan hubungan sebab-akibat.
Karena itu, Pigai mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh pola-pola sesat pikir tersebut dan tetap bersikap rasional serta objektif dalam menilai informasi yang beredar di media sosial.
Penanganan Bencana di Sumatera
Terkait penanganan bencana di Sumatera, Pigai menegaskan bahwa pemerintah telah menunjukkan keseriusan melalui kerja nyata yang sistematis, masif, dan terencana. Ia menyebut pemerintah menjalankan dua tahap utama, yaitu tanggap darurat dan pembangunan infrastruktur, sebagai bagian dari pemulihan masyarakat terdampak.
“Semua orang tentu tahu dan telah menyaksikan bahwa hampir setiap minggu Presiden datang ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” ujarnya.
Pigai menolak keras segala bentuk framing yang menyudutkan pemerintah sebagai pelaku teror tanpa dasar hukum dan bukti yang sah. Ia menegaskan bahwa jika memang terdapat teror, maka pelakunya bukanlah negara atau aktor pemerintah.
Pentingnya Kritik yang Bertanggung Jawab
Meski demikian, Pigai menegaskan bahwa pemerintah tetap menghormati sikap kritis dan demokratis dari siapa pun, termasuk influencer. Ia menekankan bahwa kritik harus disampaikan secara bertanggung jawab, berbasis fakta, dan tidak dimanipulasi semata-mata demi kepentingan popularitas.
Dengan demikian, Pigai berharap masyarakat dapat tetap menjaga ruang demokrasi yang sehat dan tidak membiarkan informasi yang tidak akurat merusak suasana kepercayaan publik.
Bagikan ke:
