OPIINI, — Beberapa waktu lalu saya menonton sebuah video yang diunggah oleh seorang pekerja Indonesia di Jepang. Ia hendak pulang ke Indonesia dan menutup rekening bank yang selama ini digunakannya. Prosesnya berjalan biasa saja hingga tiba pada satu bagian yang menarik perhatian saya. Pihak bank mengembalikan seluruh sisa uang yang ada di rekening tersebut, termasuk pecahan-pecahan kecil yang bahkan tidak bisa lagi ditarik melalui ATM.
Nilainya mungkin tidak besar. Namun yang menarik bukan jumlah uangnya. Yang menarik adalah cara sebuah lembaga memahami amanah. Uang itu bukan milik bank. Uang itu milik nasabah. Karena itu, sekecil apa pun jumlahnya, harus dikembalikan kepada pemiliknya.
Peristiwa sederhana itu membuat saya teringat pada pengalaman yang jauh lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari di Indonesia. Berapa kali kita berbelanja lalu menerima kembalian dalam bentuk permen?
Berapa kali kita ditawari untuk mendonasikan uang kembalian sebelum uang tersebut benar-benar diberikan kepada kita? Nominalnya memang kecil. Seratus rupiah, dua ratus rupiah, atau lima ratus rupiah. Namun persoalannya bukan terletak pada besar kecilnya nominal. Persoalannya terletak pada cara kita memandang hak orang lain.
Dari situ saya teringat pada sebuah ungkapan yang sering dikaitkan dengan Muhammad Abduh. Ketika mengamati kehidupan masyarakat Eropa pada akhir abad ke-19, ia dikisahkan pernah berkata:
“Aku melihat Islam di Barat, tetapi tidak melihat Muslim di sana. Aku melihat Muslim di Arab, tetapi tidak melihat Islam di sana.”
Ungkapan ini sering dipahami secara keliru. Sebagian orang menganggapnya sebagai pujian terhadap Barat. Sebagian lagi menganggapnya sebagai penghinaan terhadap umat Islam. Padahal yang sedang dikritik Abduh bukan identitas keagamaan seseorang, melainkan jarak antara ajaran agama dan praktik kehidupan sosial.
Abduh tidak sedang berbicara tentang jumlah masjid, ramainya majelis taklim, atau banyaknya orang yang beribadah. Ia sedang berbicara tentang nilai-nilai yang seharusnya lahir dari agama: kejujuran, amanah, disiplin, tanggung jawab, penghormatan terhadap hak orang lain, dan keadilan sosial. Lebih dari satu abad setelah ungkapan itu lahir, saya justru melihat relevansinya semakin kuat dalam kehidupan Indonesia hari ini.
Indonesia sering dipuji sebagai negara yang religius. Survei-survei internasional berkali-kali menunjukkan tingginya tingkat religiusitas masyarakat Indonesia. Simbol-simbol agama hadir hampir di setiap ruang publik.
Ceramah agama mudah ditemukan. Konten keagamaan memenuhi media sosial. Gelar-gelar religius memperoleh penghormatan yang tinggi di tengah masyarakat.
Namun pada saat yang sama, kita juga hidup dalam lingkungan yang dipenuhi krisis kepercayaan. Kita mengeluhkan korupsi yang tidak pernah selesai. Kita mengeluhkan pelayanan publik yang sering kali tidak profesional.
Kita mengeluhkan praktik pungutan liar. Kita mengeluhkan janji-janji politik yang tidak ditepati. Kita mengeluhkan berbagai bentuk ketidakjujuran yang bahkan sudah dianggap biasa dalam kehidupan sehari-hari.
Di sinilah letak paradoks yang sesungguhnya. Kita hidup di tengah masyarakat yang tampak religius, tetapi kepercayaan publik justru lemah. Padahal agama, khususnya Islam, dibangun di atas fondasi kepercayaan. Nabi Muhammad dikenal dengan gelar al-Amin jauh sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Gelar itu berarti orang yang dapat dipercaya. Dengan kata lain, sebelum berbicara tentang ritual, Islam terlebih dahulu menekankan integritas moral.
Sayangnya, dalam banyak kasus, agama justru direduksi menjadi urusan ritual semata. Banyak orang memahami keberagamaan sebagai soal salat, puasa, zakat, atau haji. Semua itu memang penting. Namun sering kali pemahaman agama berhenti di sana. Ketika seseorang keluar dari masjid, masuk ke kantor, menjalankan usaha, mengelola pemerintahan, atau berinteraksi dengan masyarakat, nilai-nilai yang baru saja dipelajari dalam ibadah tidak ikut dibawa.
Akibatnya, lahirlah sebuah kondisi yang aneh. Ibadah ritual meningkat, tetapi kualitas kehidupan sosial tidak selalu ikut membaik. Kita bisa menemukan orang yang rajin beribadah tetapi masih suka menyerobot antrean.
Kita bisa menemukan orang yang fasih berbicara soal agama tetapi tidak segan memanipulasi data. Kita bisa menemukan pejabat yang berkali-kali tampil dengan simbol-simbol religius tetapi terjerat kasus korupsi. Kita bisa menemukan masyarakat yang sangat sensitif terhadap persoalan keagamaan, tetapi tidak terlalu sensitif terhadap persoalan ketidakjujuran.
Padahal dalam kehidupan sosial, yang paling menentukan kemajuan sebuah bangsa bukanlah banyaknya simbol yang ditampilkan, melainkan kuatnya kepercayaan yang dibangun. Kepercayaan publik adalah modal sosial yang sangat mahal.
Ketika masyarakat percaya kepada lembaga negara, pembangunan berjalan lebih mudah. Ketika masyarakat percaya kepada sistem hukum, aturan lebih mudah ditegakkan. Ketika masyarakat percaya kepada pelaku usaha, aktivitas ekonomi berkembang lebih sehat.
Sebaliknya, ketika kepercayaan publik runtuh, setiap hubungan sosial dipenuhi kecurigaan. Orang enggan membayar pajak karena merasa uangnya akan disalahgunakan. Orang enggan mempercayai pejabat karena terlalu sering dikecewakan. Orang enggan mempercayai institusi karena terlalu banyak skandal yang tidak pernah benar-benar diselesaikan.
Dalam kondisi seperti ini, persoalan yang kita hadapi sebenarnya bukan sekadar krisis ekonomi, krisis politik, atau krisis birokrasi. Yang lebih mendasar adalah krisis moral dalam ruang sosial. Karena itu, saya kira kritik Muhammad Abduh masih relevan hingga hari ini. Bukan karena masyarakat Indonesia kekurangan agama, melainkan karena agama sering dipahami secara sempit. Agama lebih banyak dipraktikkan sebagai ritual individual daripada sebagai etika sosial.
Padahal keberhasilan sebuah ajaran tidak hanya terlihat dari bagaimana ia dijalankan di rumah ibadah. Keberhasilannya juga terlihat dari bagaimana ia membentuk perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Shalat seharusnya melahirkan kedisiplinan. Puasa seharusnya melahirkan pengendalian diri. Zakat seharusnya melahirkan kepedulian sosial. Haji seharusnya melahirkan integritas dan tanggung jawab moral.
Jika semua itu tidak tampak dalam kehidupan sosial, maka yang tersisa hanyalah simbol-simbol keberagamaan tanpa transformasi nilai. Pada akhirnya, mungkin inilah yang sedang diingatkan oleh Muhammad Abduh lebih dari satu abad yang lalu. Persoalan terbesar umat Islam bukan terletak pada kurangnya identitas keagamaan. Persoalan terbesar justru muncul ketika agama berhenti menjadi nilai yang mengatur kehidupan dan berubah menjadi sekadar simbol yang dipamerkan.
Kita mungkin masih melihat banyak Muslim di sekitar kita. Namun pertanyaan yang lebih penting adalah: sejauh mana nilai-nilai Islam benar-benar hadir dalam cara kita bekerja, mengelola kekuasaan, menjaga amanah, menghormati hak orang lain, dan membangun kepercayaan publik? Selama pertanyaan itu belum terjawab, ungkapan Muhammad Abduh akan terus terdengar relevan. Bukan sebagai kritik terhadap Islam, melainkan sebagai cermin bagi umat Islam itu sendiri.
