Menlu Sugiono Kecam Israel di Sidang Keamanan PBB. Sumber: Dok. Istimewa.
Internasional, – Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, melontarkan kritik tajam secara terbuka kepada pemerintah Israel dalam sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) di New York, Rabu (18/2). Di hadapan Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar, Sugiono mengutuk keras langkah sepihak Israel yang mendaftarkan lahan di Tepi Barat sebagai properti negara.
Pernyataan tegas ini merupakan respons diplomatik tertinggi Indonesia terhadap aksi “aneksasi de facto” terbaru Israel di wilayah pendudukan, khususnya di Area C Tepi Barat.
Sebut Israel Langgar Hukum Internasional
Dalam pidatonya, Menlu Sugiono menegaskan bahwa tindakan Israel tidak memiliki legitimasi hukum dan secara terang-terangan melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB.
“Indonesia mengecam keras aksi tersebut. Mereka (Israel) tidak memiliki legitimasi di bawah hukum internasional dan melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB,” tegas Sugiono di hadapan forum dunia tersebut.
Sugiono menambahkan bahwa status historis dan hukum wilayah Palestina adalah hal yang mutlak. Menurutnya, langkah administratif Israel yang mendaftarkan tanah Palestina sebagai milik negara bukan sekadar prosedur teknis, melainkan upaya sistematis untuk mengubah realitas di lapangan.
“Aksi pendaftaran tanah tersebut menciptakan realitas hukum baru yang memperkuat kontrol ilegal mereka. Tidak ada kebenaran, dan tidak boleh ada pembenaran atas tindakan sepihak ini,” imbuhnya.
Pertanyakan Keseriusan Damai dan Solusi Dua Negara
Ketegangan memuncak saat Sugiono mempertanyakan komitmen Israel terhadap perdamaian jangka panjang. Ia menilai ulah Israel justru “mengerdilkan ruang perdamaian” yang tengah diupayakan komunitas internasional.
Usai pertemuan, Sugiono mengungkapkan kepada wartawan bahwa dirinya secara langsung menagih kejujuran Israel terkait Two-State Solution (Solusi Dua Negara).
“Ya, itu yang kita tanyakan (ke Israel), seberapa ingin sebenarnya perdamaian terjadi. Seberapa ingin mereka dengan solusi dua negara yang kita yakini merupakan satu-satunya jalan keluar,” tutur Sugiono.
Ia juga menyoroti pelanggaran-pelanggaran yang terus terjadi di Gaza meskipun sedang dalam masa gencatan senjata antara Israel dan Hamas sejak Oktober lalu. Menurutnya, korban jiwa yang terus berjatuhan sangat mengganggu progres negosiasi perdamaian yang sedang berlangsung.
Latar Belakang: Board of Peace (BoP) di Washington
Pernyataan keras Menlu Sugiono di PBB ini muncul hanya sehari sebelum rapat perdana Board of Peace (BoP) yang digagas Presiden AS Donald Trump di Washington pada Kamis (19/2).
BoP dibentuk sebagai badan internasional untuk mengawasi rekonstruksi dan pemulihan Jalur Gaza pasca-agresi brutal sejak 2023. Meski Israel juga bergabung dalam BoP, Kemlu RI melalui Juru Bicaranya, Vahd Nabyl A. Mulachela, menegaskan bahwa posisi prinsip Indonesia tidak akan berubah: mendukung penuh kemerdekaan Palestina berdasarkan batas wilayah 1967.
Menlu Sugiono juga menyampaikan bahwa Indonesia siap berkontribusi lebih jauh, termasuk menyiapkan kemungkinan pengerahan pasukan penjaga perdamaian ke Gaza jika mandat internasional telah ditetapkan.
Bagikan ke:
