OPINI, — Republik Indonesia genap berusia 81 tahun. Angka yang matang dan terhormat bagi sebuah bangsa untuk berdiri sejajar dengan negara-negara besar lainnya di dunia.
Setiap tanggal 17 Agustus, di berbagai sudut negeri selalu bergemuruh oleh suara merdeka, kibaran sang saka merah putih, serta riuh gembira lomba yang menyatukan tawa rakyat. Namun, di balik gegap gempita perayaan tersebut, terselip sebuah tanya yang kian hari kian menyesakkan dada: Apakah kemerdekaan ini benar-benar telah berpihak kepada seluruh rakyat, atau sekadar milik segelintir elite?
Kita sedang berada di persimpangan jalan yang membingungkan. Di satu sisi, usia kemerdekaan terus bertambah. Di sisi lain, jurang kesejahteraan antara kaum marjinal dan para penguasa justru semakin menganga lebar.
Delapan satu dekade lalu, para pendiri bangsa merumuskan kemerdekaan bukan sekadar bebas dari penjajahan fisik bangsa lain, melainkan sebuah jembatan emas menuju masyarakat yang adil dan makmur. Namun, hari ini jembatan itu terasa semakin rapuh dilintasi oleh mereka yang berpenghasilan pas-pasan.
Sementara rakyat kecil harus memutar otak demi memenuhi kebutuhan pokok yang kian melambung tinggi mulai dari harga beras, minyak goreng, hingga biaya kesehatan dan pendidikan yang kian mencekik. Para pejabat dan pemegang kebijakan justru hidup dalam limpahan fasilitas dan kemakmuran yang bersumber dari uang rakyat. Kebijakan-kebijakan pemerintah kerap kali dirasa semakin jauh dari rasa keadilan sosial.
Alih-alih meringankan beban hidup masyarakat di tengah situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian, berbagai program dan regulasi justru kerap lahir dengan keberpihakan yang bias, lebih melindungi kepentingan investor dan kelompok oligarki ketimbang melindungi perut rakyatnya sendiri.
Tidak hanya soal kesejahteraan ekonomi, bumi pertiwi yang kaya raya ini pun kini berada dalam cengkeraman eksploitasi yang ugal-ugalan. Atas nama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sumber daya alam dikeruk secara masif tanpa mempedulikan daya dukung lingkungan dan keselamatan jangka panjang.
Hutan-hutan ditebang, lahan-lahan produktif dialihfungsikan, dan wilayah pesisir dieksploitasi habis-habisan. Krisis iklim dan bencana alam seperti banjir bandang serta tanah longsor semakin sering terjadi, dan lagi-lagi, masyarakat di sekitar wilayah yang menjadi korban pertama menanggung derita.
Masyarakat adat dan petani lokal kehilangan tanah leluhur serta sumber penghidupan mereka, terpinggirkan di atas tanah kelahiran mereka sendiri.
Lantas, di persimpangan jalan yang sunyi ini, apa yang bisa kita harapkan dari perayaan HUT Kemerdekaan?
Ketika upacara-upacara kenegaraan terus dilangsungkan dengan khidmat, tetapi di saat yang sama integritas penyelenggara negara kian luntur oleh kerakusan, kemerdekaan menjadi kehilangan rohnya. Sangat menyedihkan ketika panggung-panggung perayaan diisi oleh retorika tentang “kebersamaan,” sementara di balik layar, praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme terus menggerogoti sendi-sendi bernegara.
Semuanya seolah berlomba memupuk kepentingan pribadi dan kelompok, melupakan mandat suci untuk melindungi dan menyejahterakan segenap bangsa Indonesia. Kemerdekaan usia 81 tahun seharusnya menjadi momen introspeksi total, bukan sekadar seremonial tahunan yang hampa makna. Kita tidak boleh patah semangat, sebab republik ini lahir dari keringat dan darah para pejuang sejati yang ikhlas tanpa pamrih bukan dari mereka yang hari ini memperdagangkan jabatan dan sumber daya alam demi keuntungan sesaat.
Di persimpangan jalan ini, pilihan ada di tangan kita, tetap diam dan membiarkan Indonesia berjalan menuju keterpurukan, atau bangkit merapatkan barisan menuntut akuntabilitas, keadilan, dan perubahan nyata.
Dirgahayu Indonesiaku. Semoga kelak, di usia yang semakin senja, engkau benar-benar mendapati rakyatmu hidup sejahtera di bumi yang adil dan lestari.
