OPINI, — Kelas menengah di Indonesia sekarang menjadi sorotan utama dalam wacana ekonomi dan sosial. Mereka seringkali dianggap sebagai penggerak utama perekonomian, namun kondisi saat ini menunjukkan bahwa kelompok ini semakin terjepit.
Pemerintah terlihat semakin agresif dalam menarik pajak, sementara subsidi yang diberikan semakin diperketat atau bahkan dikurangi. Hal ini memperkuat isyarat bahwa fiskal negara sedang tidak stabil. Di tengah upaya menambal defisit anggaran, kelas menengah menjadi kelompok yang merasakan dampaknya secara langsung.
Mereka berada di antara dua dunia, tidak cukup miskin untuk menerima bantuan sosial, tetapi juga tidak cukup kaya untuk bertahan dari inflasi. Jika kita membicarakan kelas menengah, imajinasi umum akan tertuju pada pekerja kerah putih yang bekerja di gedung-gedung bertingkat, profesional muda, atau pengusaha menengah di kota-kota industri.
Namun, realitasnya sangat jauh berbeda. Anatomi kelas menengah di Indonesia sangat beragam, terutama di wilayah-wilayah seperti Pulau Jawa. Di daerah seperti Kota Kupang, motor perekonomian bukanlah perusahaan manufaktur atau korporasi multinasional, melainkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD).
Representasi paling nyata dari kelas menengah di sana adalah para Aparatur Sipil Negara (PNS). Untuk memahami lebih dalam anatomi sosial ekonomi ini, kita perlu mengacu pada analisis Gerry Van Klinken dalam bukunya The Making of Middle Indonesia: Kelas Menengah di Kota Kupang, 1930-an – 1980-an (2015).
Van Klinken membongkar mitos usang teori modernisasi yang mengasumsikan bahwa kelas menengah selalu lahir dari rahim industrialisasi dan pasar bebas. Faktanya, di berbagai kota di Indonesia, kelas menengah justru dilahirkan oleh negara.
Dalam kasus ini, kelas menengah hadir dari para birokrat, guru, dosen universitas negeri, hingga aparatur keamanan yang mobilitas ekonominya digerakkan oleh kucuran dana dari pemerintah.
Ilusi Ketahanan Ekonomi
Menjadi ASN di daerah secara sosiologis dipandang sebagai puncak pencapaian status sosial, dengan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai bukti sahih bahwa seseorang dianggap sebagai kelas menengah. Namun, di belakang status sosial yang mentereng, terdapat ilusi ketahanan ekonomi yang rapuh.
SK yang diterima seringkali langsung “disekolahkan” alias diagunkan ke perbankan untuk mendapatkan kredit jangka panjang. Dana pinjaman ini kemudian digunakan untuk membiayai gaya hidup kelas menengah seperti membangun rumah beton, membeli kendaraan bermotor, atau menyekolahkan anak ke luar daerah.
Praktik ini membuat struktur keuangan rumah tangga ASN menjadi sangat kaku. Penghasilan yang didapatkan sudah terpangkas untuk mencicil kredit bank. Ketika negara mengalami tekanan fiskal dan meresponsnya dengan menaikkan pajak serta harga barang yang diatur oleh pemerintah seperti BBM dan listrik, maka ASN di daerah akan menerima pukulan telak.
Gaji mereka yang bersifat tetap sulit untuk mengejar laju inflasi yang riil. Akibatnya, kelas menengah yang didominasi oleh ASN harus berdarah-darah dalam mempertahankan fiskal rumah tangganya demi mempertahankan gaya hidup kelas menengahnya, sehingga tidak sedikit yang akhirnya terjerat ke dalam utang-piutang bahkan pinjaman online (pinjol).
Ancaman Bagi Ekonomi Kota
Terjepitnya ekonomi ASN di Kupang bukan hanya sekedar tragedi individu atau rumah tangga semata, melainkan ancaman langsung bagi detak jantung ekonomi kota itu sendiri. Mengikuti alur pikir Van Klinken, kapitalisme lokal di Kupang adalah turunan dari ekonomi negara. Uang mengalir dari pusat ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) yang kemudian masuk ke rekening ASN sebagai gaji, lalu dibelanjakan ke berbagai sektor rill.
Sektor rill di kota Kupang secara garis besar mencakup pasar tradisional, warung makan, toko kelontong, hingga ritel modern yang sebagian besar pembelinya adalah keluarga ASN dan pegawai honorer yang mengabdi di pemerintahan. Ketika ASN terpaksa mengencangkan ikat pinggang karena himpitan inflasi, maka efek berantainya akan langsung memukul sektor swasta.
Pada saat yang bersamaan, demi menambal lubang defisit APBD, pemerintah memburu sektor swasta dengan target pajak yang agresif. Fenomena ini merupakan siklus yang memiskinkan kelas menengah, baik mereka yang berseragam dinas maupun mereka yang berjualan di pasar.
Jika tekanan finansial ini menembus batas kewajaran, akan menjadi keniscayaan jika insting birokrat mencari katup pemasukan melalui bisnis di jam kerja atau pelicin dari balik meja pelayanan publik. Menyelamatkan entitas kelas menengah di Kota Kupang hari ini menggantungkan diri pada kebesaran hati dari Jakarta.
Kebijakan keseragaman absolut seperti pembatasan belanja pegawai 30 persen tidak bisa diterapkan secara membuta pada wilayah yang ekosistem industrinya belum mandiri, sehingga perlu ada skema fiskal yang asimetris untuk meringankan beban pemerintah daerah.
Jika beban gaji PPPK tidak ditarik sebagian oleh pusat ke dalam APBN, atau masa transisi regulasi tidak direlaksasi, maka krisis fiskal ini tidak hanya akan merusak mesin pemerintah daerah, namun akan berpotensi meruntuhkan kelas menengah birokrasi yang selama ini menjadi jangkar penahan laju ketimpangan dan perekat stabilitas ekonomi politik di tapal batas republik.
