May Day 2026 di Monas, Prabowo: MBG Bermanfaat atau Tidak?

Adikarto, — Panggung Mayday Fiesta di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jumat (1/5/2026), menjadi saksi terjadinya disparitas antara ambisi politik pemerintah dengan respons riil akar rumput. Di tengah tuntutan ratusan ribu buruh yang mendesak penghapusan outsourcing hingga pengesahan RUU Ketenagakerjaan, Presiden Prabowo Subianto justru memilih “menguji” popularitas program andalannya Makan Bergizi Gratis (MBG).

Momen kontras tercipta ketika Prabowo melontarkan pertanyaan retoris dari atas podium untuk menguji efektivitas program tersebut di depan massa yang memadati lapangan.

“Kami juga beri MBG. Saya tanya ke saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak?” tanya Presiden dengan nada tinggi.

Respons yang muncul ternyata di luar dugaan dan tidak memberikan validasi mutlak bagi pemerintah. Alih-alih mendapatkan dukungan bulat, jawaban massa terbelah; meski sebagian bersorak setuju, suara penolakan berupa teriakan “Tidak!” terdengar cukup kompak dan nyaring dari kerumunan buruh. Bagi mayoritas pekerja, program ini dinilai bukan jawaban atas ancaman gelombang PHK dan upah murah yang menghantui mereka.

Klaim Efek Domino vs Realita Fiskal

Prabowo tetap bergeming di tengah respons dingin tersebut. Ia terus mengamplifikasi narasi bahwa MBG adalah mesin ekonomi yang akan menghidupkan permintaan stabil untuk komoditas daging, telur, susu, hingga hasil tani. “Ekonomi kita hidup, petani dapat penghasilan. Uang ini semua beredar. Indonesia tambah sejahtera,” klaim Prabowo mencoba mengaitkan kesejahteraan buruh dengan peningkatan daya beli sektor pangan.

Namun, logika ekonomi yang ditawarkan Presiden ini berbenturan keras dengan peringatan para pakar dan lembaga pemeringkat global. Sementara pemerintah mengebut realisasi MBG dengan target 82 juta penerima manfaat, Fitch Ratings telah memberi sinyal merah terkait risiko pembengkakan belanja APBN dari target semula.

Kritik tajam juga datang dari akademisi yang menilai pemerintah harus lebih realistis dalam mengelola anggaran. Guru Besar IPB University, Didin Damanhuri, mendesak pemerintah untuk melakukan efisiensi radikal dengan menyarankan agar anggaran MBG yang dialokasikan sebesar Rp335 triliun tahun ini dipangkas menjadi sekitar Rp40-50 triliun saja. Menurut hitungannya, anggaran tersebut sebaiknya difokuskan pada daerah stunting dan gizi buruk demi menghindari defisit anggaran di tengah ketidakpastian konflik global dan kenaikan harga minyak.

Tuntutan Riil Buruh dan Gestur Populis

Di tengah sorakan pro-kontra, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memang sempat menyatakan dukungan terhadap program prorakyat tersebut. Namun, suasana memanas di lapangan menunjukkan bahwa makan gratis tidak bisa menukar tuntutan utama buruh akan kedaulatan ekonomi.

Kehadiran Prabowo di Monas—yang ditutup dengan aksi simbolis melemparkan bajunya ke arah massa—tetap tidak mampu meredam substansi masalah yang disuarakan ribuan pekerja. Klaim panitia menyebutkan massa mencapai 400 ribu orang yang konsisten menyuarakan kekhawatiran terhadap dampak konflik global yang berpotensi memicu gelombang PHK besar-besaran.

Ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menegaskan bahwa memotong anggaran MBG adalah opsi paling logis bagi pemerintah untuk memberikan sentimen positif kepada pelaku pasar mengenai ketahanan fiskal Indonesia saat ini. Hingga berita ini diturunkan, pemerintah tampak tetap berkomitmen mendorong MBG sebagai strategi jangka panjang, meski suara “Tidak” dari lapangan di May Day 2026 menjadi sinyal kuat adanya polemik di mata subjek hukumnya sendiri para pekerja.