Dapur MBG Masuk Kampus, UNHAS Jadi PTN Pertama yang Didapurin, BGN Guyur Rp6 Juta Sehari Meski Tutup!

Adikarto, — Transformasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki babak baru dengan melibatkan sektor akademisi secara langsung. Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar resmi mencatatkan sejarah sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) pertama di Indonesia yang mengoperasikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Langkah ini menjadi pilot project nasional bagi Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mempercepat jangkauan gizi berkualitas sekaligus menjadikan kampus sebagai pusat riset pangan fungsional.

Peresmian SPPG 14 Tamalanrea di lingkungan Unhas pada akhir April 2026 dihadiri langsung oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana, dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek). SPPG ini dirancang bukan hanya sebagai unit produksi makanan, melainkan sebagai laboratorium hidup (living lab) untuk standarisasi gizi nasional.

Dadan Hindayana menegaskan bahwa keterlibatan kampus adalah kunci efisiensi program. “Kampus memiliki sumber daya manusia, ahli gizi, dan teknologi pangan. Kami meminta setiap perguruan tinggi di Indonesia mempertimbangkan untuk mendirikan minimal satu unit SPPG secara mandiri,” ujar Dadan di Makassar.

Salah satu poin krusial yang ditegaskan BGN dalam kunjungan kerja di Sulawesi Selatan adalah kepastian dana operasional. BGN memastikan setiap unit SPPG, termasuk yang berada di lingkungan kampus, berhak menerima dana operasional sebesar Rp6.000.000 per hari.

Menariknya, BGN memberikan garansi bahwa dana tersebut tetap akan disalurkan meskipun unit SPPG sedang dalam status tutup sementara atau suspend akibat proses renovasi maupun evaluasi dokumen administrasi seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

“Dana Rp6 juta itu adalah biaya fasilitas untuk menutupi beban tetap (fixed cost), termasuk gaji karyawan dan pemeliharaan alat. Kami ingin ekosistem di SPPG tetap hidup meski distribusi makanan sedang dievaluasi,” jelas pihak BGN. Dengan kapasitas produksi rata-rata 3.000 porsi per hari, subsidi ini diharapkan menjaga stabilitas rantai pasok gizi tanpa membebani keuangan internal kampus.

Mendikti Saintek menyambut positif langkah ini sebagai bentuk nyata hilirisasi riset kampus. Kehadiran SPPG di universitas memberikan ruang bagi mahasiswa dari fakultas kedokteran, kesehatan masyarakat, dan pertanian untuk melakukan magang serta penelitian terkait:

• Analisis Mikro-nutrisi: Memastikan menu MBG memenuhi kebutuhan gizi spesifik anak sekolah.
• Keamanan Pangan (Food Safety): Pengawasan ketat bakteriologi dan higienitas produksi.
• Efisiensi Logistik: Memetakan sumber bahan baku dari petani lokal di sekitar kampus untuk memotong rantai distribusi.

Rektor Unhas menyambut baik peluncuran SPPG 14 Tamalanrea ini. Baginya, Unhas memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan masyarakat di sekitar kampus, mulai dari anak sekolah hingga ibu hamil, mendapatkan akses gizi terbaik yang dikelola dengan standar akademik tinggi.

Masuknya SPPG ke lingkungan kampus diprediksi akan menggerakkan ekonomi lokal secara masif. Sesuai regulasi BGN, bahan baku makanan harus diserap dari produsen lokal. Di Makassar, Unhas akan berkoordinasi dengan koperasi petani dan peternak untuk menyuplai kebutuhan harian seperti beras, telur, sayuran, dan daging.

Integrasi ini juga mencegah kebocoran anggaran karena pengawasan dilakukan secara berlapis oleh internal kampus dan auditor BGN. “Kampus punya integritas akademik. Kami percaya pengelolaan dapur di sini akan menjadi standar emas bagi SPPG lain di pelosok daerah,” tambah Dadan Hindayana.

Keberhasilan Unhas diharapkan segera diikuti oleh kampus-kampus besar lainnya seperti Universitas Bosowa (Unibos) yang juga tengah memperkuat jejaring akademik internasional untuk riset pangan, serta PTN di Pulau Jawa dan Sumatra.

BGN menargetkan pembangunan total 35.270 unit SPPG di seluruh Indonesia hingga akhir tahun 2026. Dengan melibatkan kampus, kendala ketersediaan tenaga ahli gizi yang selama ini menjadi hambatan di daerah terpencil dapat teratasi melalui program KKN tematik atau penempatan lulusan baru (fresh graduate) sebagai pengelola unit.

Meski antusiasme kampus tinggi, tantangan regulasi tetap membayangi. Di Sulawesi Selatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) terus berupaya memastikan regulasi daerah, termasuk di wilayah Luwu Timur dan Makassar, selaras dengan aturan pusat terkait operasional SPPG dan pengelolaan dana publik.

Harmonisasi ini penting agar penyaluran dana Rp6 juta per hari tidak terhambat oleh kendala birokrasi di tingkat daerah. BGN berkomitmen untuk terus menyederhanakan proses administrasi tanpa mengurangi standar kualitas pangan yang dihasilkan.

Integrasi SPPG ke dalam ekosistem perguruan tinggi bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan pergeseran paradigma dalam menangani isu stunting dan pemenuhan gizi di Indonesia. Dengan menjadikan kampus sebagai “dapur nasional”, pemerintah tidak hanya memberi makan, tetapi juga mengedukasi dan melakukan riset secara berkelanjutan.

Langkah Unhas yang disusul dengan dukungan pendanaan tetap dari BGN menjadi sinyal kuat bahwa Program Makan Bergizi Gratis adalah komitmen jangka panjang yang tidak akan dibiarkan lumpuh oleh kendala teknis operasional.