Diusik Soal Isu Orde Baru oleh The Economist, Rekam Jejak Menkeu Purbaya Pernah Semprot Media Asing: Dasar Majalah Bego!

Kabar, — Pasar keuangan dalam negeri kembali diguncang tekanan hebat. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) merosot tajam hingga menyentuh angka Rp17.716 per dolar AS pada pembukaan perdagangan Selasa, 19 Mei 2026.

Angka ini menandai titik terlemah mata uang Garuda sepanjang sejarah sekaligus memicu gelombang sorotan tajam dari berbagai lembaga keuangan dan media ekonomi internasional.

Di tengah situasi moneter yang memanas, ketegangan baru muncul ke permukaan menyusul rilis laporan kritis dari majalah ekonomi terkemuka asal Inggris, The Economist.

Laporan tersebut menuding arah kebijakan fiskal dan politik di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dapat membahayakan stabilitas makroekonomi serta capaian demokrasi Indonesia.

Menanggapi gelombang kritik asing tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa langsung melancarkan serangan balik defensif dengan membandingkan ketahanan anggaran Indonesia dengan negara-negara di kawasan Eropa.

Tudingan Keras Media Asing, APBN Boros dan Ancaman Degradasi Rating

Dalam publikasi yang dirilis pada Kamis, 14 Mei 2026, The Economist menurunkan laporan utama yang ditulis oleh dua editornya, Aaron Connelly dan Ethan Wu.

Artikel yang berjudul “Indonesia’s President is Jeopardising The Economy and Democracy” memberikan analisis mendalam mengenai dua program prioritas nasional bentukan pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan jaringan masif 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Berdasarkan kalkulasi jurnalis asing tersebut, kombinasi operasional kedua mega proyek itu diperkirakan bakal menelan biaya sedikitnya Rp320 triliun atau setara dengan US$18 miliar untuk tahun anggaran ini saja.

Nominal fantastis tersebut setara dengan 10 persen dari keseluruhan target pendapatan negara. Media tersebut menggarisbawahi bahwa rencana belanja ambisius ini dieksekusi di saat yang kurang tepat, mengingat harga komoditas andalan ekspor Indonesia seperti batu bara, nikel, dan minyak sawit (Crude Palm Oil/CPO) sedang mengalami tren pelemahan di pasar global.

The Economist menilai proyeksi penerimaan negara yang dipatok oleh pemerintah terlalu optimistis. Mereka mencontohkan data internal di mana penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2025 dilaporkan merosot sebesar 3 persen, padahal awalnya ditargetkan mampu tumbuh positif hingga 7 persen.

Ketidakpastian tersebut kian diperparah oleh eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah, khususnya ketegangan bersenjata yang melibatkan Iran. Perang tersebut berdampak langsung pada lonjakan harga minyak mentah dunia dan produk turunan energinya.

Konsekuensinya, Indonesia yang kini berstatus sebagai net oil importer dihadapkan pada ancaman pembengkakan nilai subsidi energi. Jika harga minyak mentah dunia rata-rata bertengger di level US$97 per barel pada tahun ini, APBN Indonesia diproyeksikan harus menanggung beban tambahan jaminan subsidi energi hingga mencapai US$5,7 miliar atau setara dengan Rp100,7 triliun (dengan acuan kurs Rp17.670 per dolar AS).

Dampak rentetan dari potensi pembengkakan belanja tersebut memicu kekhawatiran dari lembaga pemeringkat internasional seperti S&P Global Ratings. Lembaga tersebut dilaporkan mulai mempertimbangkan opsi untuk memangkas peringkat utang jangka panjang Indonesia (credit rating), sebuah sinyal risiko yang pertama kali muncul sejak era krisis finansial Asia tahun 1997–1998.

Alasan utama pemotongan peringkat ini adalah lonjakan persentase beban pembayaran bunga utang negara yang kini telah menyerap hingga 16 persen dari total pendapatan negara, melonjak signifikan dibandingkan satu dekade lalu yang hanya berada di angka 9 persen.

Jika rasio pembayaran bunga utang ini terus tertahan di atas batas psikologis 15 persen, maka ruang penurunan peringkat kredit menjadi kian terbuka lebar. Selain kritik dari sisi pengelolaan anggaran, The Economist dalam artikelnya yang bertajuk “Indonesia, the biggest Muslim-majority country, is on a risky path. Prabowo Subianto is eroding its finances—and its democracy” juga menyoroti dimensi politik dalam negeri.

Mereka menilai terjadi indikasi kemunduran reformasi akibat sentralisasi kekuasaan, maraknya fenomena politik akomodatif yang meminggirkan oposisi di parlemen, rencana penghapusan pemilihan langsung gubernur, hingga meluasnya kembali peran militer aktif dalam urusan sipil melalui keterlibatan di program ketahanan pangan dan pengelolaan koperasi desa.

Langkah-langkah tersebut dinilai menyerupai format dwifungsi di masa lampau yang berisiko memicu resistensi dari kelompok aktivis dan masyarakat sipil.

Menkeu Purbaya Balas Kritik: Seharusnya Mereka Memuji Kita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak tinggal diam melihat postur anggaran negara dipandang sebelah mata oleh analisis asing. Saat ditemui awak media di kawasan Pangkalan TNI AU Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin, 18 Mei 2026, Purbaya menegaskan dengan nada tinggi bahwa postur dan tata kelola fiskal Indonesia saat ini masih berada dalam batas koridor yang aman, terkendali, dan akuntabel.

Purbaya membeberkan realisasi data makro sebagai bukti sahih ketahanan APBN dalam mengawal realisasi program kerja strategis pemerintah tanpa mengorbankan kesinambungan fiskal jangka panjang.

“Kan fiskal kita bisa dikendalikan di bawah 3 persen PDB. Tahun lalu bukan 2,9 loh, 2,8 persen dari PDB defisitnya, jadi enggak ada masalah. Sekarang pun kita hitung defisitnya berapa,” ujar Purbaya dengan tegas sebagaimana dihimpun melalui laporan CNN Indonesia.

Lebih lanjut, Bendahara Negara ini melontarkan serangan balik dengan meminta para ekonom dan editor media Inggris tersebut untuk mengevaluasi kembali kinerja keuangan negara-negara maju di benua mereka sendiri sebelum menghakimi disiplin anggaran negara berkembang seperti Indonesia.

Menurutnya, rasio utang dan defisit tahunan sejumlah negara Eropa justru berada pada level yang jauh lebih mengkhawatirkan.

“Kalau The Economist memandang kebijakan fiskal kita berantakan, mereka suruh lihat deh kebijakan-kebijakan negara Eropa berapa defisitnya, utangnya berapa. Itu mendekati 100 persen dari PDB, kita masih 40 (persen), kita masih bagus,” imbuh Purbaya yang juga dikutip oleh laman berita Suryamedia.id.

Purbaya meyakinkan bahwa fundamental makroekonomi domestik masih kokoh menghadapi rambatan eksternal dari volatilitas global. Sesuai prinsip kehati-hatian, pemerintah secara kontinu menyimulasikan berbagai skenario pergerakan nilai tukar dan harga minyak mentah demi menjaga kestabilan belanja.

Atas capaian pengelolaan APBN yang tetap disiplin tersebut, Menkeu menilai publikasi internasional seharusnya memberikan apresiasi objektif bagi Indonesia.

“Seharusnya The Economist memuji kita,” cetus Purbaya seperti yang dilansir dari Economix.id.

Rekam Jejak Perseteruan dan Keputusan Mengganti Menkeu

Kritik tajam dari The Economist terhadap tata kelola ekonomi Indonesia sebenarnya bukan merupakan dinamika baru. Relasi kontraktual antara pandangan media barat tersebut dengan pemikiran ekonomi Purbaya memiliki rekam jejak gesekan yang panjang.

Pada akhir tahun lalu, tepatnya Desember 2025, Purbaya sempat melayangkan protes keras dan menyebut majalah ekonomi tersebut dengan istilah “bego” terkait dengan artikel yang mengkritisi kebijakan pemerintah memindahkan alokasi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari Bank Indonesia ke jajaran bank milik BUMN.

Kala itu, Purbaya memastikan bahwa kebijakan pemindahan dana instrumen tersebut tidak berarti menghabiskan likuiditas negara, melainkan sekadar melakukan rekayasa optimalisasi penempatan alokasi agar lebih produktif menyokong sektor riil.

“Dia bilang saya salah, gue bilang dasar majalah bego. Oh iya dong, dia punya ekonomnya harusnya. Ternyata emang dugaan saya betul, dia gak sepintar saya,” kata Purbaya pada Desember 2025 silam, sebagaimana didokumentasikan kembali oleh Katadata.co.id.

The Economist dalam ulasannya juga mengaitkan gejolak sentimen pasar dengan keputusan politik Presiden Prabowo yang tidak lagi menggunakan jasa mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang selama ini dikenal sebagai figur jangkar disiplin fiskal di mata investor global.

Penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai suksesor dinilai pasar membawa gaya komunikasi yang lebih konfrontatif dan temperamental.

Media asing tersebut menuliskan dalam liputannya bahwa langkah penunjukan ini memicu kekhawatiran mendalam di kalangan pemodal eksternal terkait potensi melonggarnya kepatuhan hukum terhadap batas aman defisit anggaran 3 persen PDB yang telah dijaga ketat sejak tahun 2003 sebagai warisan undang-undang pasca-krisis moneter 1998.

Analisis Pasar, Mengapa Rupiah Merosot?

Terlepas dari perdebatan narasi antara pemerintah dan media asing, data pergerakan instrumen keuangan di pasar spot menunjukkan realitas yang menantang. Merujuk pada ulasan ekonomi dari Tirto.id, keterpurukan kurs rupiah hingga melampaui level psikologis baru dipengaruhi oleh kombinasi variabel komposit internal dan eksternal.

Sejumlah media finansial global, termasuk Reuters dan The Edge Malaysia, memaparkan sejumlah indikator utama yang memicu pelemahan nilai tukar serta koreksi pada indeks saham domestik:

1. Aksi Jual Saham Massal akibat Rebalancing MSCI: Sentimen negatif di pasar modal domestik diperparah oleh keputusan penyedia indeks global, Morgan Stanley Capital International (MSCI), yang mengeluarkan belasan emiten saham asal Indonesia dari indeks acuan mereka. Langkah penataan portofolio ini memicu gelombang aksi jual masif oleh manajer investasi asing, yang pada gilirannya menekan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) meluncur turun hingga sekitar 2 persen dalam waktu singkat.
2. Fenomena Capital Outflow: Akibat ketidakpastian proyeksi makro serta meningkatnya daya tarik yield obligasi di negara maju, aliran modal asing keluar (capital flight) dari pasar keuangan Indonesia tercatat telah menembus angka US$6 miliar sejak awal periode transisi pemerintahan baru.
3. Lonjakan Harga Minyak Dunia: Konflik bersenjata yang masih berkecamuk di kawasan Timur Tengah memicu kekhawatiran pelaku pasar terhadap lonjakan inflasi global, yang memaksa bank sentral AS (The Fed) mempertahankan tingkat suku bunga tinggi untuk waktu yang lebih lama (higher for longer). Hal ini memicu penguatan keperkasaan indeks dolar AS secara global terhadap mata uang negara berkembang (emerging markets).

Di bawah ini adalah ikhtisar perbandingan indikator pengelolaan keuangan dan postur risiko berdasarkan data yang dirangkum dari laporan mendalam The Economist serta tanggapan resmi dari Kementerian Keuangan RI:

Indikator Makro / Sektor Risiko	Proyeksi & Kritik The Economist	Realisasi & Jawaban Kemenkeu RI
Defisit Fiskal Tahunan	Berisiko jebol melampaui batas aman undang-undang sebesar 3% dari PDB akibat belanja ekspansif.	Terkendali aman; realisasi defisit tahun lalu berhasil ditekan pada level 2,8% dari PDB.
Rasio Utang terhadap PDB	Mengalami tren peningkatan beban bunga utang yang kini menyerap 16% dari total pendapatan negara.	Berada di kisaran 40% PDB, jauh lebih sehat dibanding rasio utang negara-negara Eropa yang mendekati 100%.
Anggaran Program MBG & Kopdes	Diperkirakan menelan biaya minimal Rp320 triliun (US$18 miliar) atau setara 10% target pendapatan negara.	Masuk dalam kalkulasi proyeksi APBN, di mana simulasi mitigasi risiko fiskal telah dihitung secara matang.
Dampak Harga Minyak ($97/barel)	Berpotensi memicu tambahan beban jaminan subsidi energi senilai US$5,7 miliar (Rp100,7 triliun).	Pemerintah memastikan ketahanan fiskal tetap kuat melalui penataan alokasi belanja cadangan strategis.
Aliran Modal Asing (Capital Flight)	Terjadi penarikan modal portofolio keluar dari instrumen pasar domestik senilai US$6 miliar.	Fluktuasi jangka pendek; volatilitas tahunan berjalan (year to date) diklaim BI masih stabil di level 5,4%.

Asimetri Informasi dan Dampak Sektor Riil di Lapangan

Di tengah kepanikan pasar keuangan, Presiden Prabowo Subianto berulang kali mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak merespons pergerakan kurs valuta asing secara destruktif.

Dalam berbagai kesempatan pidato publiknya, Presiden menegaskan bahwa fluktuasi nilai tukar dolar AS tidak akan mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput secara signifikan.

“Saya yakin sekarang ada, sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, chaos. Rupiah begini, dolar begini, orang rakyat di desa tidak pakai dolar,” ujar Presiden Prabowo.

Ia menjamin bahwa pemenuhan kebutuhan dasar publik, terutama pada sektor logistik pangan dan kecukupan energi, berada pada posisi yang aman berkat keberhasilan capaian swasembada.

“Pangan aman, energi aman, banyak negara panik, Indonesia masih oke,” tegasnya.

Bahkan, Presiden menjabarkan bahwa Indonesia saat ini aktif memberikan kontribusi pemenuhan kebutuhan komoditas bagi negara lain yang sedang dilanda kelangkaan pasokan akibat disrupsi rantai pasok dunia.

“Kita tidak euforia, tidak sombong, tapi kita sekarang berada di pihak yang bisa memberi bantuan. Australia minta tolong kita, kita jual ke Australia 500 ribu ton urea,” kata Prabowo. “Filipina juga minta ke kita. Kemudian India minta ke kita, Bangladesh minta ke kita, Brazil minta ke kita. Perintah saya, bantu semua,” tambahnya.

Presiden juga menambahkan bahwa ketahanan agraria nasional berhasil memicu ketertarikan pasar internasional terhadap komoditas pangan pokok dalam negeri. “Juga banyak negara sekarang mau beli beras dari kita. Bayangkan kalau kita tidak swasembada, kalau kita tidak buru-buru beresin masalah pertanian,” papar Kepala Negara.

Meski demikian, perspektif optimistis pemerintah tersebut mendapat catatan kritis dari sejumlah analis ekonomi dalam negeri. Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai adanya fenomena asimetri informasi antara respons kebijakan pemerintah dengan proteksi aset yang dilakukan oleh para pelaku usaha makro.

“Pidato presiden tampaknya bertujuan untuk menenangkan kelas menengah ke bawah. Namun pada saat yang sama, kelas menengah ke atas dan seterusnya sudah mulai bersiap untuk memindahkan uang mereka ke aset yang lebih likuid atau ke luar negeri. Ini berarti ada asimetri informasi,” papar Bhima kepada media The Straits Times.

Bhima mengkhawatirkan jika tekanan terhadap nilai tukar rupiah ini terus berlanjut tanpa adanya intervensi moneter yang agresif dari Bank Indonesia serta pengetatan disiplin anggaran dari Kemenkeu, maka transmisi kenaikan harga barang impor (imported inflation) pada komoditas pangan olahan dan bahan baku industri pada akhirnya akan membebani daya beli masyarakat luas.

“Saya khawatir jika terjadi guncangan tiba-tiba, kelas menengah ke bawah akan menjadi korban pertama,” pungkasnya.

Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah ini tercatat membawa dampak positif pada kinerja industri pariwisata di wilayah perbatasan. Merujuk data keimigrasian, terjadi lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara secara signifikan, salah satunya arus kunjungan warga negara Singapura menuju kawasan Batam dan sekitarnya, yang dipicu oleh peningkatan daya beli mata uang dolar Singapura yang kini setara dengan kisaran Rp13.800 per dolar Singapura.

Pertarungan narasi ekonomi ini menjadi ujian krusial bagi kabinet pimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam membuktikan kepada pasar dan investor global bahwa ekspansi program kerja sosial kemasyarakatan dapat berjalan beriringan dengan komitmen menjaga disiplin anggaran negara yang prudent.