Dialektika, — Jadi, saya mengenal Pak Maidi sejak duduk di bangku SMP. Bagi saya, Pak Maidi tidak asing. Beliau pernah menjadi ketua komite sekolah kami. Istrinya, Bu Yuni adalah guru Tata Boga di sekolah saya dulu. Saya dan banyak teman sebaya mungkin mengenal Pak Maidi dan keluarganya cukup baik karena sejak dulu, beliau cukup berpengaruh sekali terutama di Kota Madiun.
Pada musim pemilihan umum Walikota tahun 2018 saya sempat mengikuti alurnya. Karena waktu itu, kebetulan saya diajak bekerja sama oleh salah satu paslon yaitu Pak Harryadin Mahardika untuk mengajar sebuah workshop di sekolah digital yang beliau dirikan. Dari situ, saya tau bahwa Pak Maidi juga mencalonkan diri. Saya jadi flashback semasa SMP, sewaktu kami sering sekali bertemu beliau setiap momen pengambilan rapor karena di saat itulah beliau berbicara sebagai ketua komite.
Sejak saat itu, saya tidak terlalu mengikuti alurnya pemerintahan. Setahu saya, jadi banyak program Dinas Ketenagakerjaan yang memberikan pendidikan ketrampilan gratis. Saya mengikuti beberapa di antaranya : Workshop Animasi, Pelatihan Keterampilan Driving, Kelas Merajut, dan beberapa program gratis lainnya yang disediakan Disnakertrans di bawah kepemimpinan Pak Maidi. Bahkan, gambar buatan saya untuk wakil wali kota waktu itu : Bu Inda Raya, diizinkan untuk terpampang di ruang masuk gedung wakil walikota. Karena terasa sekali bahwa UMKM benar-benar di-support. Setelah itu, karena saya pergi merantau ke-luar kota, saya jadi jarang menyaksikan bahkan mencium aroma pembangunan di Madiun.
Beberapa tahun kemudian, saat pulang, jalan Pahlawan menjelma seperti kawasan Malioboro. Itu sedikit mengobati craving warga saat kangen dengan Jogja. Bunga tabebuya ditanam di beberapa lokasi dan — amazing, seperti di Jepang (walaupun kabelnya masih sedikit semrawut). Beberapa waktu kemudian, muncul Ka’bah, lalu Merlion Park, lalu patung Liberty, ada juga menara Eiffel dan beberapa kemegahan lainnya di dunia yang diusung ke kota kami. Anak-anak jadi tidak perlu jauh-jauh mengetahui eksistensi bangunan-bangunan tersebut karena tersedia di satu lokasi.
Kawasan Pahlawan jadi ramai, peningkatan ekonomi terlihat begitu pesat di sana. Sampai, adik saya bilang : ayo main ke PSC – Pahlawan Street Center. Keren banget!
Cafe-cafe berjamur di Kota Madiun. Saya sampai bingung mau nongkrong di mana. Saat jalan-jalan, saya lihat di kawasan Sumber Umis & Sumber Wangi jadi berbeda konstan. Penataan kawasan kumuh menjadi ruang publik yang terkoneksi dengan PSC, dan menurut saya konsep ini unik. Ini termasuk juga pembangunan Lorong Seni dan kantong parkir untuk mendukung wisata perkotaan.
Ada lagi ternyata, pembangunan UMKM maju pesat. Di jalan-jalan seperti kawasan bundaran Taman Praja, berdiri outlet-outlet seperti foodcourt yang ternyata merupakan hasil Pembangunan Pemerintah juga. Dan saya baru tau, setiap kelurahan punya outlet UMKM-nya sendiri. Gila.
Kalau kamu datang ke Madiun sebelum 2018 dan sesudah 2018, pasti akan terasa berbeda sekali vibes-nya. Serius. Jalanan Madiun sekarang disulap menjadi modern. Bahkan jarang sekali kita lihat trotoar bolong seperti di kawasan H.O.S Cokroaminoto zaman dulu.
Intinya, Madiun jadi keren secara pembangunan — setelah era Pak Maidi tentunya.
Namun, ironis. Awal tahun 2026 kok kabarnya pak Maidi kena OTT KPK!
Jujur sebagai warga asli KTP Madiun, hal itu mengagetkan saya. Bahkan KPK telah resmi menetapkan Pak Maidi sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi, serta sudah ditahan bersama beberapa orang lainnya, termasuk pihak swasta dan orang kepercayaannya. Menurut berita yang sliweran di medsos, Pak Maidi diduga melakukan pemerasan melalui permintaan fee proyek di lingkungan Pemerintah Kota Madiun serta penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak swasta. Pak Maidi juga diduga memeras proses perizinan untuk kampus, hotel, hingga pembangunan minimarket. Dalam OTT tersebut, KPK menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Katanya, Pak Maidi juga diduga telah menerima gratifikasi hingga Rp1,3 miliar sejak pertengahan 2025.
Bukti-bukti sudah ditunjukkan oleh KPK secara gamblang bahkan kabarnya sampai hari ini, penggeledahan untuk menemukan barang bukti sudah sampai pada tahap penemuan berkoper-koper dokumen di gedung walikota.
Modus operandi yang digunakan sebagai tatacara ‘Korupsi Ala Maidi’ adalah pemerasan dan gratifikasi yang disamarkan melalui berbagai kedok kegiatan pemerintah dan perizinan. Ini yang agak ngeri menurut saya, karena benar-benar tidak tercium sebagai modus untuk melakukan korupsi. Setidaknya, warga tidak tau bahwa walikota kecintaan mereka melakukan praktek yang cukup memalukan ini.
Salah satu contohnya adalah permintaan uang sebesar 350 juta kepada Yayasan STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun sebagai imbalan pemberian izin akses jalan. Uang tersebut ditransfer ke rekening CV milik orang kepercayaan Pak Maidi untuk menyamarkan asal-usul dana. Pak Maidi juga diduga meminta kickback dari proyek-proyek ekonomikal dan pembangunan di lingkungan Pemkot Madiun, seperti proyek pemeliharaan jalan. Nilai fee yang diminta diduga berkisar pada angka tertentu dari total nilai kontrak proyek pemerintah. Ironis, karena kita mengira bahwa proyek-proyek pembangunan yang dikelola pemkot Madiun era Pak Maidi adalah bentuk ketulusan dan pengabdiannya bagi Kota Madiun, namun ternyata – yaweslah.
Saya membaca ada pungutan-pungutan lain berkedok bisnis dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai pimpinan. Hal itu dilakukan dengan meminta uang imbalan dalam proses penerbitan izin operasional untuk berbagai jenis usaha, mulai dari hotel, minimarket, hingga bisnis waralaba di Kota Madiun. Dan ini yang lebih miris. Untuk meminimalkan deteksi, Pak Maidi diduga tidak menerima uang secara langsung, melainkan melalui perantara dari pihak swasta atau ajudan dan menggunakan rekening perusahaan milik pihak ketiga (seperti CV Sekar Arum) untuk menampung dana hasil pemerasan tersebut. Demi kantong tebal, beliau rela menyeret orang kepercayaannya untuk melakukan modus ini.
Kecewa, dan sedih sekaligus miris. Bagaimana kita harus bersikap, coba?! Satu sisi, kita bangga dengan banyak sekali pembangunan megah yang terjadi di delapan tahun terakhir, di sisi lain sikap yang tidak mencerminkan integritas dengan baik turut merugikan warga meskipun secara tidak langsung.
Pembangunan yang terjadi tidak hanya dari infrastruktur namun juga dari segi pengembangan sistem pendidikan. Hal ini agaknya menimbulkan dua kubu masyarakat di Madiun sendiri.
Satu Pro, Satu Kontra
Beberapa waktu yang lalu, banjir di medsos foto dukungan untuk Pak Maidi dengan aksi damai dan kiriman bunga ke gedung walikota. Namun di medsos, orang-orang justru kecewa karena tindakan tidak jujurnya. Saat seperti ini, kita bingung dengan dua statement.
“Beliau ini orang yang membentuk pembangunan Madiun menjadi lebih maju meskipun dia korupsi”
Atau
“Beliau ini sudah korupsi dana milyaran meskipun membangun Madiun jadi lebih maju”
Nah, ‘meskipun’ yang mana yang sekiranya bisa dimaklumi? Seringkai, situasi paradoksal seperti ini terjadi jika pejabat daerah yang menjabat dengan baik tiba-tiba ketahuan melakukan hal amoral di luar prediksi. Timbul perasaan lain di benak warga yang sebelumnya pro, hingga menjadi sumber kekecewaan yang tidak terkira.
Sampai tulisan ini saya buat, masih ada warga yang berkubu membela pak Maidi meskipun berkorupsi, atau membenci pak Maidi meskipun sudah membangun Madiun menjadi kota ‘Rasa Dunia’ yang hakiki. Pembelaan atau kebencian umumnya terjadi jika ada hal baik dan buruk yang terkoneksi pada satu subjek.
