BANDUNG BARAT,
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti pentingnya pengusutan terkait alih fungsi lahan yang diduga menjadi salah satu penyebab longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ia meminta pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti isu tersebut.
“Saya titip kepada wakil gubernur dan bupati terkait alih fungsi lahan agar segera ditindak,” ujar Gibran saat meninjau lokasi bencana di Bandung Barat, Minggu (25/1/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Wapres memberikan arahan kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta seluruh unsur terkait agar turun langsung ke lapangan dan melakukan pendampingan intensif kepada masyarakat terdampak.
“Saya mohon maaf, tim sudah terjun ke lapangan. Kita doakan tim yang di lapangan dapat bekerja dengan baik,” katanya kepada warga.
Gibran menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, serta layanan kesehatan harus dilakukan secara optimal. Selain itu, langkah antisipatif juga perlu dilakukan untuk mencegah terulangnya bencana serupa.
Terkait rencana relokasi, Gibran meminta agar proses sosialisasi dilakukan dengan baik. Lokasi hunian sementara tidak boleh terlalu jauh dari tempat asal maupun sumber mata pencaharian warga.
“Untuk lansia dan ibu menyusui agar diberikan atensi khusus, yang sakit juga harus diperhatikan, dan bantuan dipastikan tepat sasaran,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa alih fungsi lahan menjadi salah satu faktor penyebab longsor yang menerjang Desa Pasirlangu.
“Sudah bisa dilihat sekeliling ini kebun. Kebunnya pakai plastik, tanamnya pakai plastik, dan di atasnya kebunnya sudah naik ke puncak. Kita sudah bisa melihat faktornya apa,” kata Dedi.
Ia mengatakan, pemerintah provinsi berencana merelokasi seluruh hunian di kawasan terdampak dan area tersebut selanjutnya akan dikembalikan ke fungsi awal sebagai kawasan hutan.
“Warga di sekitar ini segera direlokasi dan ini dihutankan karena potensi terjadi lagi sangat tinggi dan di sekitar sini sudah mencemaskan kalau menurut saya,” katanya.
Tantangan Pengelolaan Lahan dan Bencana Alam
Pengelolaan lahan yang tidak sesuai dengan regulasi sering kali menjadi akar masalah bencana alam. Di wilayah tertentu, penggunaan lahan untuk pertanian atau permukiman yang tidak terencana bisa meningkatkan risiko longsor, banjir, atau erosi.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lahan antara lain:
Pemetaan kawasan rawan bencana yang akurat dan terupdate
Penegakan regulasi tentang pembangunan di daerah rentan bencana
* Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan
Langkah Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana
Pemerintah daerah dan pusat memiliki peran penting dalam menghadapi bencana. Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain:
Melakukan evaluasi terhadap penggunaan lahan dan dampaknya terhadap lingkungan
Memperkuat sistem peringatan dini bencana alam
* Membangun infrastruktur tahan bencana dan memastikan keberlanjutan ekologis
Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan relokasi dilakukan dengan transparan dan adil. Masyarakat yang terdampak harus diberi informasi yang jelas serta bantuan yang cukup untuk memulihkan hidup mereka.
Peran Masyarakat dalam Pencegahan Bencana
Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya bencana. Beberapa cara yang bisa dilakukan antara lain:
Menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan
Mengikuti pelatihan dan edukasi tentang bencana alam
* Berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan seperti penghijauan dan pembersihan saluran air
Dengan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, risiko bencana alam bisa diminimalisir dan kehidupan masyarakat bisa lebih aman dan sejahtera.
Bagikan ke:
