Konflik Sudan dan Dugaan Dukungan Uni Emirat Arab Terhadap Pasukan RSF

Opini Adikarto, — Sejak April 2023, Sudan dilanda konflik bersenjata antara dua kekuatan utama, yaitu Tentara Nasional Sudan (Sudanese Armed Forces/ SAF) yang dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, dan Pasukan Dukungan Cepat (Rapid Support Forces/ RSF) yang dipimpin oleh Mohamed Hamdan Dagalo, atau yang dikenal dengan nama Hemedti. Kedua tokoh ini sebelumnya merupakan sekutu saat menggulingkan rezim lama Presiden Omar al-Bashir pada tahun 2019.

Namun,setelah keberhasilan tersebut, hubungan mereka memburuk akibat perebutan kekuasaan dan perbedaan visi politik. Pemerintahan transisi Sudan berupaya menggabungkan RSF ke dalam militer nasional sebagai bagian dari restrukturisasi pasca-kudeta. Akan tetapi, Hemedti menolak rencana tersebut karena khawatir kehilangan kekuatan militer dan sumber pendanaan yang selama ini menopang pasukannya.

Konflik ini kemudian berkembang menjadi perang terbuka yang menghancurkan berbagai kota besar, termasuk ibu kota Khartoum. Ribuan warga sipil tewas, jutaan lainnya mengungsi, dan infrastruktur negara mengalami kerusakan parah. Dalam perkembangan selanjutnya, muncul berbagai laporan dari media internasional yang menyebut adanya dukungan dari Uni Emirat Arab (UEA) terhadap pasukan RSF.

Dugaan ini muncul karena beberapa faktor yang saling berkaitan, baik dari sisi ekonomi maupun politik. Pertama, dari sisi ekonomi, RSF diketahui menguasai sebagian besar tambang emas di wilayah Darfur. Emas tersebut diekspor ke luar negeri, dan sebagian besar perdagangan emas Sudan dilakukan melalui pasar Dubai di Uni Emirat Arab.

Hubungan dagang ini diduga memberikan keuntungan ekonomi bagi kedua pihak – RSF memperoleh dana untuk membiayai operasi militernya, sementara jaringan dagang di UEA mendapatkan pasokan emas murah dari Sudan. Kedua, dari sisi politik dan geopolitik, UEA memiliki kepentingan untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Afrika Timur dan Sahel.

Sudan dianggap sebagai wilayah strategis karena letaknya yang berdekatan dengan Laut Merah, jalur perdagangan penting yang juga menjadi fokus ekonomi dan militer bagi negara-negara Teluk. Dengan mendukung RSF, UEA diduga berusaha memperkuat kekuasaan pengaruhnya terhadap dinamika politik Sudan serta mengamankan kepentingan ekonomi jangka panjangnya.

Namun, keterlibatan UEA ini menuai kritik dari komunitas internasional karena dinilai memperpanjang konflik dan memperburuk krisis kemanusiaan. Sementara itu, negara tetangga seperti Mesir justru menunjukkan dukungan terhadap militer Sudan (SAF) yang dipimpin al-Burhan, sehingga konflik ini semakin terlihat sebagai perang proksi antar negara yang memiliki kepentingan berbeda di Sudan.

Hingga saat ini,perang antara SAF dan RSF belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Upaya mediasi yang dilakukan oleh PBB, Uni Afrika, serta beberapa negara Arab seperti Arab Saudi dan Mesir masih belum membuahkan hasil yang signifikan. Sementara itu, kondisi rakyat Sudan semakin memburuk akibat kelangkaan pangan, meningkatnya angka pengungsi, serta runtuhnya layanan kesehatan dan pendidikan.

Mirisnya, konflik besar ini masih kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat dunia. Banyak orang di berbagai negara bahkan belum mengetahui bahwa Sudan kini menghadapi salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Padahal, mereka yang hidup di tengah perang itu juga manusia -memiliki keluarga, harapan, dan hak untuk hidup damai seperti kita semua.

Bagikan ke: