Satu Meja dengan Israel di Board of Peace, Tantangan atau Jebakan?

Dialektika, — Bergabungnya Israel ke dalam Board of Peace (BoP) adalah sebuah pra plot twist dalam drama geopolitik yang sangat berisiko. Di satu sisi, kehadiran Israel di dewan tersebut melengkapi syarat administratif perdamaian—karena mustahil membahas Gaza tanpa melibatkan pihak yang bertikai. Namun di sisi lain, bagi negara seperti Indonesia, ini adalah ujian diplomasi paling berbahaya dalam satu dekade terakhir.

Belum lagi hal yang paling aneh adalah, Gaza tidak diturut sertakan sebagai pihak yang bertikai dengan Israel. Selain itu, syarat yang diajukan Benjamin Netanyahu sangat eksplisit dan tajam. Israel tidak sebatas duduk sebagai anggota BoP; mereka meminta hak veto dan mekanisme verifikasi terhadap pasukan asing yang akan menginjakkan kaki di Gaza.

Sangat ironis ketika sebuah dewan perdamaian dibentuk untuk menentukan masa depan suatu wilayah, namun representasi dari wilayah tersebut justru absen. Absennya perwakilan Gaza di BoP memunculkan tanda tanya besar. Perdamaian untuk siapa yang sedang dirancang?

Tanpa adanya keterlibatan langsung pihak Gaza, BoP berisiko menjadi sebuah badan otoriter yang memutuskan nasib sebuah bangsa secara sepihak. Bagi Indonesia, berpartisipasi dalam dewan yang timpang seperti ini adalah perjudian moral. Kita berada di posisi sulit antara ingin membantu rekonstruksi, namun secara tidak langsung ikut melegitimasi proses pengambilan keputusan yang mengabaikan suara warga lokal yang paling terdampak.

Kita juga harus berani bertanya, Apakah Board of Peace ini benar-benar sebuah jembatan menuju kemerdekaan Palestina, atau justru sebuah panggung besar yang dirancang Donald Trump untuk memaksa terjadinya normalisasi terselubung?

Dengan duduknya Indonesia dan Israel di satu meja dewan yang sama, ada risiko besar bahwa kehadiran kita hanya akan dijadikan stempel legitimasi bagi agenda yang belum tentu pro-Palestina. Apalagi dengan adanya hak veto Israel, setiap langkah diplomatik atau bantuan kemanusiaan yang akan masuk harus direstui oleh Israel. Apakah ini adalah perdamaian yang setara? Atau sebuah kendali internasional yang tetap berada di bawah pengawasan ketat pihak yang bertikai.

Teka-Teki Iuran Anggota, Siapa yang Mendanai Board of Peace?

KTT Washington mengemban beban transparansi yang sangat berat. Salah satu isu krusial yang masih gelap adalah mengenai sumber pendanaan operasional dan iuran anggota Board of Peace. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa dana rekonstruksi Gaza akan dikelola secara terpusat, namun dari mana modal awal dewan ini berasal?

Muncul kekhawatiran bahwa struktur iuran BoP akan didominasi oleh negara-negara donor besar atau konsorsium swasta yang memiliki agenda ekonomi khusus di wilayah konflik tersebut. Jika iuran anggota tidak diatur secara adil, maka negara-negara dengan kontribusi finansial terbesar berpotensi memegang kendali penuh atas keputusan strategis dewan. Bagi Indonesia, transparansi dompet BoP adalah harga mati. Kita tidak ingin niat rekonstruksi ini justru didanai oleh sumber-sumber yang memiliki kepentingan untuk mengeksploitasi sumber daya Gaza di masa depan atau justru mengunci kemandirian ekonomi Palestina.

Indonesia harus menuntut kejelasan, Apakah BoP akan dikelola seperti model PBB yang memiliki kuota iuran tetap, ataukah akan menjadi proyek swasta yang didikte oleh para konglomerat dunia? Jangan sampai partisipasi kita dalam dewan ini justru mengharuskan Indonesia menyetor iuran yang hanya digunakan untuk mendanai agenda kontrol keamanan Israel, bukan untuk membangun kembali sekolah atau rumah sakit yang hancur.

Board of Peace adalah peluang, itu benar. Tapi jika urusan iuran dan aliran dana ini tetap menjadi misteri, berubah menjadi jebakan yang mengunci posisi politik luar negeri kita. Jangan sampai misi perdamaian ini hanya menjadi macan kertas yang taringnya justru melukai prinsip politik bebas-aktif Indonesia akibat ketergantungan finansial pada satu poros kekuatan.