Menteri Keuangan Menegaskan Independensi Bank Indonesia Tetap Terjaga
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa independensi Bank Indonesia (BI) tetap terjaga meskipun terjadi wacana pertukaran pejabat antara Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan Deputi Gubernur BI Juda Agung. Ia menilai dinamika tersebut sebagai bagian dari mekanisme pertukaran yang wajar dan tidak berkaitan dengan intervensi pemerintah terhadap kebijakan moneter.
Purbaya menepis anggapan bahwa masuknya sosok tertentu ke BI akan membawa kepentingan pemerintah atau tekanan dari otoritas lain. Menurutnya, pertukaran pejabat tersebut justru berlangsung seimbang dan tidak menyalahi prinsip independensi bank sentral.
“Kan tukar, BI juga pemerintah. Makanya saya bingung kalau Juda Agung masuk ke saya jangan-jangan orang Pak Perry menekan saya di dalam. Enggak, itu satu exchange, pertukaran yang saya pikir seimbang, enggak ada yang aneh. Kalau independensi, enggak ada hubungannya,” ujar Purbaya kepada awak media di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (19/1).
Ia menegaskan, independensi BI baru bisa dipertanyakan apabila terdapat intervensi langsung pemerintah dalam pengambilan keputusan moneter. Namun sejauh ini, hal tersebut tidak pernah terjadi.
“Kecuali nanti pada waktu ambil keputusan ada intervensi langsung dari pemerintah. Selama ini kan enggak ada, jadi BI independen. Kita jalankan fiskal, mereka jalankan moneter,” tegasnya.
Koordinasi antara Pemerintah dan BI
Purbaya juga menjelaskan hubungan pemerintah dan BI selama ini berjalan dalam kerangka koordinasi, khususnya melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Koordinasi tersebut dilakukan bukan untuk mencampuri kewenangan masing-masing, melainkan memastikan kebijakan fiskal dan moneter saling selaras demi mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Kita koordinasi di KSSK untuk memastikan kebijakannya, walaupun sama-sama independen, tapi memastikan kedua kebijakan bisa menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat, seperti yang disarankan di rapat KSSK barusan dengan DPR,” jelasnya.
Status Pejabat di BI
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa setiap pejabat yang telah masuk ke BI secara otomatis melepas statusnya sebagai elemen pemerintah. Dengan demikian, tidak ada ruang bagi pemerintah untuk ikut campur dalam keputusan strategis BI.
“Harusnya begitu masuk ke BI sudah dia independen, bukan elemen pemerintah. Kalau elemen pemerintah adalah saya akan ngirim orang setiap ada sidang Dewan Gubernur yang berhubungan dengan bunga. Boleh kan di undang-undangnya? Itu unsur pemerintah. Kalau ini bukan, independen kelihatannya,” tandas Purbaya.
Prinsip Independensi BI
Menurut Purbaya, prinsip independensi BI adalah salah satu aspek penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ia menegaskan bahwa selama ini BI tetap menjalankan perannya tanpa adanya intervensi dari pihak luar, termasuk pemerintah.
Dalam konteks ini, Purbaya menilai bahwa proses pertukaran pejabat antara pihak pemerintah dan BI merupakan bagian dari mekanisme alami yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan efisiensi dalam sistem keuangan negara.
Tantangan dan Peluang di Masa Depan
Meski independensi BI tetap terjaga, Purbaya mengakui bahwa tantangan dalam menjaga stabilitas ekonomi semakin kompleks. Hal ini memerlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah dan BI, serta partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan.
Ia berharap, melalui komunikasi yang terbuka dan transparan, semua pihak dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.
Bagikan ke:
