PURWOREJO,
Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa titik dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak menunjukkan progres pembangunan harus dievaluasi dan bahkan dicoret. Keputusan ini diambil setelah ditemukan adanya titik dapur yang hingga 153 hari belum dibangun, jauh melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam petunjuk teknis program.
Kolonel (Purnawirawan) Kuswanto, Tenaga Ahli Bidang Keuangan BGN, menyatakan bahwa program MBG memerlukan kedisiplinan, komitmen, dan pengawasan ketat di lapangan. Ia menekankan bahwa pembiaran terhadap titik dapur yang mandek akan menghambat keberhasilan program dan merugikan banyak pihak, terutama penerima manfaat.
“Ada titik dapur yang sudah 153 hari tidak membangun sama sekali,” ujar Kuswanto saat memberikan sambutan dalam peresmian SPPG Sidomulyo Purworejo pada Jumat (16/1/2026). “Kalau kita belajar konsisten dengan aturan, sebenarnya jelas. Ada ketentuan batas waktu. Kalau sudah sekian hari tidak dibangun, ya seharusnya dihentikan dan diberi kesempatan kepada pihak lain yang memang punya niat membangun.”
Ia juga menjelaskan bahwa sejak awal sudah ada peringatan agar pengelola di tingkat wilayah mengendalikan titik-titik dapur yang tidak jelas progresnya. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan kelompok tertentu yang hanya mendaftarkan titik, tetapi tidak merealisasikan pembangunan dapur.
“Kalau ada titik dapur yang tidak bergerak laporan ke BGN pusat, sudah coret saja,” kata Kuswanto kepada Korwil dan Korcam MBG. “Terbukti, ada titik yang sudah berbulan-bulan tidak bergerak.”
Kondisi tersebut berdampak langsung pada target layanan MBG. Kuswanto menyampaikan bahwa semula, satu dapur dirancang melayani sekitar 3.000 hingga 5.000 penerima manfaat. Namun, dalam perkembangan terbaru, target tersebut harus disesuaikan menjadi 2.500 hingga 3.000 orang sesuai juknis terakhir. Bahkan, terdapat informasi bahwa ada dapur yang nantinya hanya mampu melayani sekitar 1.000 penerima.
“Ini tentu tidak ideal. Kalau titik dapur dibiarkan mandek, yang dirugikan bukan hanya program, tapi juga anak-anak yang seharusnya menerima manfaat,” ujarnya.
BGN juga mendorong agar koordinasi lintas level diperkuat, mulai dari korwil, korcam, hingga dinas terkait. Jika ditemukan titik dapur yang tidak bergerak, Kuswanto meminta agar segera dilaporkan ke tingkat yang lebih tinggi untuk ditindaklanjuti.
“Kita harus kontrol dan awasi bersama. Jangan takut menyampaikan kebenaran. Program ini terlalu penting kalau dibiarkan berjalan liar,” ujarnya.
Menurut Kuswanto, pencoretan titik dapur yang tidak berkomitmen justru akan membuka ruang bagi pihak lain yang benar-benar siap dan memiliki niat baik untuk menyukseskan program MBG. Transparansi dan ketegasan, kata dia, menjadi kunci agar program unggulan ini berjalan sesuai tujuan.
“Jangan sampai yang serius justru terhambat karena yang tidak siap dibiarkan. Harapannya jelas, program ini berjalan tertib, terkontrol, dan benar-benar memberi manfaat,” katanya.
Bagikan ke:
