AWG Minta Prabowo Mundur dari Skema Trump di Dewan Perdamaian

Aqsa Working Group Minta Presiden Prabowo Keluar dari Rencana Trump tentang Dewan Perdamaian Gaza

Aqsa Working Group (AWG) mengajukan seruan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk menarik diri dari berbagai skema dan rencana yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terkait pembentukan Dewan Perdamaian Gaza.

“AWG meminta Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk mundur dari seluruh skema dan rencana Trump terkait Dewan Perdamaian Gaza, serta menegaskan kembali posisi Indonesia yang konsisten menolak penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina sesuai dengan amanat Konstitusi,” ujar Ketua Presidium Aqsa Working Group, Muhammad Anshorullah dalam pernyataan tertulis, Minggu (25/1/2025).

Bukan Upaya Menghadirkan Perdamaian Sejati di Jalur Gaza

AWG menilai bahwa rencana pembentukan Dewan Perdamaian dan International Stabilization Force (ISF) bukanlah upaya nyata untuk menciptakan perdamaian di Jalur Gaza. Menurut AWG, skema ini merupakan perangkap geopolitik yang ditujukan untuk mengamankan kepentingan Zionis Israel dan memperluas hegemoni global.

“Skema ini tidak bertujuan untuk mewujudkan Palestina yang merdeka, berdaulat, dan berhak menentukan nasibnya sendiri,” kata Anshorullah.

AWG Dukung Langkah Prancis dan Swedia

AWG menyatakan dukungan terhadap langkah yang diambil oleh Prancis, Swedia, dan Norwegia yang menarik diri dari Dewan Perdamaian Dunia. Menurut AWG, tindakan tersebut menunjukkan penolakan terhadap skema perdamaian yang dinilai penuh kepentingan oligarki global.

“Setiap upaya rekonstruksi Gaza tanpa penghentian total agresi, pencabutan blokade, dan pengakuan penuh atas kedaulatan Palestina adalah bentuk kolonialisme baru. Rekonstruksi tidak boleh dijadikan alat legitimasi penjajahan dan pembersihan etnis,” ujarnya.

Bentuk Imperialisme Modern yang Dibungkus Narasi Kemanusiaan

Menurutnya, di balik retorika perdamaian, badan ini membawa struktur yang sangat transaksional, elitis, dan terpusat pada kepentingan geopolitik Amerika Serikat. Alih-alih mewujudkan perdamaian sejati di Jalur Gaza, gagasan ini justru merupakan bentuk imperialisme modern yang dibungkus narasi kemanusiaan.

“Trump tengah membangun sistem penjajahan gaya baru dengan dalih stabilisasi dan rekonstruksi, yang pada hakikatnya bertujuan mengambil alih kendali Gaza, menormalisasi kejahatan perang Zionis Israel, serta melanggengkan blokade dan genosida terhadap rakyat Palestina,” ujarnya.

Tindakan Internasional yang Berdampak

Keberadaan Dewan Perdamaian Gaza juga menimbulkan reaksi dari berbagai negara. Pemimpin Inggris, Keir Starmer, menyampaikan ketidakpuasan terhadap pernyataan Trump yang menghina pengorbanan Inggris di Afghanistan. Sementara itu, PM Inggris juga marah karena Trump meremehkan peran pasukan NATO di Afghanistan.

Pembatalan undangan Kanada untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian juga menjadi isu penting dalam konteks ini. Tindakan-tindakan ini menunjukkan bahwa banyak negara tidak sepakat dengan pendekatan yang diambil oleh pihak tertentu dalam menghadapi krisis di wilayah tersebut.