DPR RI Segera Bentuk Panja untuk Kesejahteraan Guru Madrasah

Komisi VIII DPR RI Mendorong Pembentukan Panja untuk Selesaikan Masalah Kesejahteraan Guru Madrasah

Komisi VIII DPR RI telah mengambil langkah penting dalam upaya mempercepat penyelesaian masalah kesejahteraan guru madrasah yang selama ini berlarut-larut. Salah satu langkah yang diambil adalah mendorong pembentukan Panitia Kerja (Panja) guna menangani isu ini secara lebih terstruktur dan efektif.

Kompleksitas Masalah Kesejahteraan Guru Madrasah

Masalah kesejahteraan guru madrasah tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang saja. Menurut anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Muhamad Abdul Azis Sefudin, persoalan ini melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah pusat, daerah, dan juga yayasan pendidikan. Hal ini membuat permasalahan menjadi lebih rumit dan memerlukan pendekatan yang komprehensif.

“Kesejahteraan guru-guru di bawah Kemenag kalau dilihat dari masalahnya sangat kompleks,” ujarnya.

Azis menjelaskan bahwa Panja akan menjadi wadah untuk mendengarkan berbagai perspektif, baik dari sisi pemerintah di bawah Kementerian Agama maupun dari sisi guru-guru madrasah sendiri. Dengan demikian, Panja diharapkan mampu mengidentifikasi akar masalah dan mencari solusi yang tepat.

Persoalan Koordinasi antara Pihak Terkait

Salah satu masalah utama yang muncul adalah kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat. Azis menyebutkan bahwa beberapa sekolah di bawah yayasan sering kali mengangkat guru tanpa berkoordinasi dengan Kementerian Agama. Selain itu, pengangkatan ASN agama dan guru agama oleh Bupati atau Gubernur juga dilakukan tanpa adanya koordinasi yang jelas.

“Nah ini kan menjadi masalah, makanya kita harus mendengar dua sisi keseluruhan masalahnya seperti apa,” katanya.

Menurut Azis, hal ini menyebabkan ketimpangan dalam status dan hak-hak para guru madrasah dibandingkan dengan tenaga pendidik lainnya. Oleh karena itu, kehadiran Panja diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

Tujuan Panja: Kejelasan dan Keadilan bagi Guru Madrasah

Dengan adanya Panja, Azis berharap ada kepastian terhadap kesejahteraan guru madrasah dan guru-guru di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa tujuan dari pembentukan Panja adalah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, termasuk memberikan peluang bagi guru non-ASN agar bisa menjadi PPPK.

“Saya berharap tahun ini harus selesai kita sudah bertahun-tahun masalah ini terjadi saya berharap tahun ini bisa selesai dan setelah itu kita bisa lakukan komitmen untuk menyelesaikan masalah kesejahteraan guru-guru tersebut,” tambahnya.

Peran Guru sebagai Pilar Bangsa

Azis menekankan bahwa guru merupakan pilar utama dalam membangun masa depan bangsa. Oleh karena itu, negara wajib hadir untuk memberikan penghargaan yang layak atas pengabdian mereka. Menurutnya, guru adalah sosok yang mendidik anak-anak bangsa dan bertanggung jawab atas prestasi serta posisi yang terbaik bagi generasi muda.

“Harapan saya guru adalah penopang masa depan bangsa, guru adalah yang mendidik anak-anak bangsa, saya berharap profesi mulia ini harus segera ditingkatkan kesejahteraannya karena mereka sudah berjuang mengabdi untuk memastikan anak bangsa bisa berprestasi dan menempatkan posisi yang terbaik,” ujarnya.

Komitmen untuk Membela Hak Guru Madrasah

Sebagai anggota DPR RI, Azis menegaskan komitmennya secara pribadi maupun kelembagaan untuk terus mengawal perjuangan para guru madrasah. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap upaya-upaya yang dilakukan untuk memberikan keadilan yang setara dengan tenaga pendidik lainnya.

“Saya H. Muhamad Abdul Azis Sefudin Anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan mendukung, akan terus memperjuangkan bagaimana kepastian negara untuk melindungi hak-hak guru di Madrasah, khususnya guru-guru yang ada di Kementerian Agama,” pungkasnya.