Nasional

Selamat datang di pusat informasi Adikarto. Temukan laporan berita nasional terkini, peristiwa politik, dinamika ekonomi, dan isu sosial budaya yang disajikan secara faktual, aktual, dan berimbang.

Kapolri Diapresiasi dalam Pimpin Prabowo-Gibran, Tapi Butuh Perubahan Budaya
Nasional

Kapolri Diapresiasi dalam Pimpin Prabowo-Gibran, Tapi Butuh Perubahan Budaya

Denni Setyawan

Kepemimpinan Polri di Bawah Jenderal Listyo Sigit Prabowo Dinilai Berkontribusi Signifikan dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran Pada tahun 2025, institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Analis hukum dan politik, Boni Hargens, memberikan penilaian positif terhadap peran Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional selama satu tahun pemerintahan tersebut. Menurut Boni, Polri berhasil menjalankan peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, sekaligus menegakkan hukum berkeadilan serta memberikan pelayanan publik yang humanis dan responsif kepada masyarakat. Ia menilai bahwa kepemimpinan Listyo Sigit…

KUHP Nasional Diberlakukan, Kumpul Kebo Bisa Terkena Hukuman Pidana
Nasional

KUHP Nasional Diberlakukan, Kumpul Kebo Bisa Terkena Hukuman Pidana

Denni Setyawan

Perubahan Signifikan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pada Jumat, 2 Januari 2025, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 secara resmi berlaku. Kebijakan ini menjadi perubahan besar dalam sistem hukum pidana di Indonesia, terutama dalam mengatur kehidupan pribadi warga negara. Salah satu ketentuan yang muncul dalam KUHP baru adalah aturan tentang praktik hidup bersama layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan, yang dikenal sebagai kumpul kebo. Aturan ini diatur dalam Pasal 414 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dapat dipidana dengan pidana penjara paling…

Panjang Sudah Berakhir, Pemerintah Keluarkan NIP untuk PPPK Tetap
Nasional

Panjang Sudah Berakhir, Pemerintah Keluarkan NIP untuk PPPK Tetap

Denni Setyawan

Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi PPPK, Apa Saja Kebijakan Gaji yang Berlaku? Setelah sekian lama menantikan kejelasan status, ribuan tenaga honorer di seluruh Indonesia akhirnya resmi diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mereka kini telah memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) dan berhak menerima gaji sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, salah satu pertanyaan besar yang muncul adalah bagaimana besaran gaji…

Prabowo Batal Buka Perdagangan BEI 2026, Ini Alasannya
Nasional

Prabowo Batal Buka Perdagangan BEI 2026, Ini Alasannya

Denni Setyawan

Presiden Prabowo Subianto Tidak Hadiri Pembukaan Perdagangan BEI 2026 Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasan batalnya Presiden Prabowo Subianto membuka perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) 2026 pada Jumat (2/1/2026). Menurut Purbaya, Prabowo sedang fokus menangani pemulihan pascabencana di Sumatra. Hal ini menunjukkan komitmen presiden terhadap masyarakat dan ekonomi yang kuat. Prabowo menghabiskan malam pergantian tahun bersama para pengungsi…

Presiden Klaim Program Makan Bergizi Gratis Capai 99,99 Persen Keberhasilan dalam Setahun
Nasional

Presiden Klaim Program Makan Bergizi Gratis Capai 99,99 Persen Keberhasilan dalam Setahun

Denni Setyawan

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan capaian yang sangat tinggi berdasarkan evaluasi statistik. Menurutnya, tingkat keberhasilan program tersebut telah mencapai 99,99 persen selama satu tahun pelaksanaan. Dalam keterangannya, Presiden menyebutkan bahwa program MBG telah menjangkau sekitar 55 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Ia menilai capaian tersebut patut diapresiasi, mengingat program ini dijalankan dalam skala…

Transformasi Hukum Nasional: Polri Resmi Terapkan KUHP dan KUHAP Baru Mulai 2 Januari 2026
Nasional

Transformasi Hukum Nasional: Polri Resmi Terapkan KUHP dan KUHAP Baru Mulai 2 Januari 2026

Hubaib Rohmatullah

Penerapan KUHP dan KUHAP Baru di Indonesia Penerapan KUHP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Hukum Pidana) dan KUHAP (Ketentuan Umum dan Prosedur Hukum Pidana) baru oleh Kepolisian Republik Indonesia pada Jumat, 2 Januari 2026, menandai fase implementasi gelombang pembaruan sistem hukum pidana nasional. Peristiwa ini menjadi momen penting dalam peralihan besar dalam tata kelola penyidikan dan penegakan hukum. Proses legislasi…

Peluang Jokowi Pengampunan Roy Suryo Cs Terkait Ijazah Palsu, Ketua Bara JP: Pasti Maafkan Semua
Nasional

Peluang Jokowi Pengampunan Roy Suryo Cs Terkait Ijazah Palsu, Ketua Bara JP: Pasti Maafkan Semua

Denni Setyawan

Tiga Orang yang Dikabarkan Tidak Dimaafkan Jokowi Beberapa nama muncul dalam konteks kasus dugaan ijazah palsu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Salah satunya adalah Roy Suryo, pakar telematika; Rismon Sianipar, ahli forensik digital; dan Tifauzia Tyassuma, seorang dokter. Mereka disebut-sebut sebagai tiga orang yang tidak akan dimaafkan oleh Jokowi. Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya terkait dugaan…

DJ Donny Diteror Beruntun, Terima Ancaman Hingga Bom Molotov
Nasional

DJ Donny Diteror Beruntun, Terima Ancaman Hingga Bom Molotov

Denni Setyawan

DJ Donny Mengalami Teror yang Mencengangkan Nama DJ Donny belakangan ini menjadi sorotan publik. Seorang musisi sekaligus influencer, ia menjadi perbincangan setelah mengungkapkan pengalamannya menerima ancaman serius dalam beberapa hari terakhir. Kejadian ini memicu rasa ingin tahu masyarakat tentang latar belakang DJ Donny serta motif di balik ancaman yang dialaminya. Lebih dari sekadar masalah pribadi, kasus ini dinilai sebagai bentuk…

Isu Ijazah Jokowi Libatkan Nama SBY, Demokrat Siap Ambil Tindakan Hukum
Nasional

Isu Ijazah Jokowi Libatkan Nama SBY, Demokrat Siap Ambil Tindakan Hukum

Denni Setyawan

Penanganan Kasus Ijazah Palsu Jokowi oleh Partai Demokrat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sedang mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum setelah dituduh terlibat dalam kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko "Jokowi" Widodo. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga etika politik serta kesehatan demokrasi. Ahmad Khoirul Umam, Kepala Badan Riset & Inovasi Strategis (BRAINS) DPP Partai Demokrat,…

Nasional

Mulai 2026, Pelaku Kejahatan Ringan Dihukum Kerja Sosial, Bukan Penjara

Sholahuddin

Terobosan Baru dalam Sistem Pemidanaan Nasional Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan terobosan penting dalam sistem pemidanaan nasional dengan menerapkan hukuman kerja sosial bagi pelaku tindak pidana ringan. Kebijakan ini akan mulai berlaku pada 2026, seiring diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Penerapan pidana kerja sosial menjadi salah satu langkah kunci dalam reformasi…

KUHP Nasional Mulai Berlaku 2 Januari, Pasal Baru Memicu Kontroversi
Nasional

KUHP Nasional Mulai Berlaku 2 Januari, Pasal Baru Memicu Kontroversi

Denni Setyawan

Perubahan Hukum Pidana di Indonesia Pada 2 Januari 2026, Indonesia akan memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru resmi berlaku, menggantikan aturan peninggalan kolonial yang selama ini menjadi dasar hukum negara. Perubahan ini diharapkan mampu mencerminkan nilai sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang berkembang. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa penerapan KUHP…

KPK Serahkan Kasus Tambang, Pakar: Kejagung Lebih Tepat Tangani
Nasional

KPK Serahkan Kasus Tambang, Pakar: Kejagung Lebih Tepat Tangani

Hubaib Rohmatullah

JAKARTA – Seorang pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho, menyampaikan pendapatnya mengenai tindakan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menangani perkara dugaan korupsi izin tambang di Konawe Utara. Menurutnya, Kejagung sebaiknya mengambil alih penyelidikan kasus ini yang sebelumnya telah dihentikan (SP3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hibnu menjelaskan bahwa SP3 memiliki dua dasar, yaitu demi kepentingan umum dan demi…